Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Menkeu: Per Mei Defisit APBN Capai Rp 179,8 Triliun

Selasa, 16 Juni 2020 | 13:55 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan defisit anggaran hingga akhir Mei mencapai Rp 179,6 triliun atau 1,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi ini setara dengan 21,1% dari total defisit yang dicantumkan dalam Perpres 54 /2020 sebesar Rp 825,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit Mei 2020 itu meningkat hingga 42,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan defisit Mei karena semua sisi penerimaan mengalami kontraksi.“Defisit Rp 179,6 triliun atau 21,1% dari total defisit dalam Perpres 54. Ini terjadi kenaikan defisit 42,8% (dibandingkan Mei 2019), karena kelihatan semua penerimaan alami kontraksi,”jelasnya dalam conference APBN Kita, Selasa (16/6).

Ia merinci, sisi pendapatan negara hingga akhir Mei mencapai Rp 664,3 triliun atau 37,7% dari target Perpres 54/2020 sebesar Rp 1.760,9 triliun. Bahkan, pendapatan negara mengalami kontraksi 9,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pada periode tahun lalu pendapatan negara tercatat positif 6,4% yoy.Kemudian, penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dan bea cukai sampai akhir bulan lalu hanya Rp 36 triliun atau kontraksi mencapai 7,9% (yoy). Padahal di periode yang sama tahun lalu perpajakan mampu tumbuh 6,0% (yoy).“Yang kita lihat sebagai suatu indikator kegiatan ekonomi melambat ini yang akan jadi perhatian dan tentu akan terus kita monitor dari sisi bagaimana kebijakan yang sudah dikeluarkan bisa mengurangi perlambatan tersebut,”tuturnya.

Secara detail, lanjut dia, untuk penerimaan pajak mencapai Rp 444,6 triliun atau negatif 10,8% (yoy). Kontraksi penerimaan disebabkan komposisi PPh dari migas hanya mencapai Rp 17 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 26,4 triliun, ini akibat harga minyak yang merosot tajam.“Tekanan luar biasa ke migas karena harga minyak, meski kurs ada pelemahan yakni agak offside tapi tidak cukup karena penurunan harga minyak drastis karena sempat di bawah US$ 30 per barel bahkan mencapai US$ 20 per barel dan pernah negatif,”tuturnya.

Disamping itu, untuk realisasi penerimaan bea cukai mencapai Rp 81,7 triliun atau tumbuh 12,4% (yoy). Meski demikian, realisasi penerimaan bea cukai ini melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh hingga 35,1% (yoy).Sri mengatakan, pertumbuhan positif dari penerimaan bea dan cukai berpotensi tidak akan bertahan hingga akhir tahun, sebab adanya penurunan dinamika global yang masih tinggi.“Meskipun nanti kalau kita lihat komponen ekspor impor bea masuk keluar, harus waspadai karena growth mungkin tidak bertahan sampai akhir tahun,”jelasnya.

Sementara untuk belanja negara, realisasinya juga tercatat turun hingga 1,4% menjadi Rp 843,9 triliun hingga akhir Mei, atau baru 32,3% dari target Rp 2.613,8 triliun. Realisasi ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 9,8% (yoy).Belanja negara yang terkontraksi juga seiring dengan refocusing dan realokasi belanja pemerintah yang diarahkan untuk penanganan Covid-19 sehingga pemerintah harus memangkas belanja barang dan pegawai yang tidak prioritas saat ini.“Pada sisi ekonomi tertekan, belanja pemerintah yang sudah refocusing dan realokasi bisa jadi sarana untuk sedikit kurangi tekanan,”tuturnya.

Adapun rincian untuk belanja pemerintah pusat tercatat Rp 537,3 triliun atau 29% dari target Rp 1.851,1 triliun dan tumbuh 1,2% (yoy). Transfer belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hingga akhir Mei 2020 tercatat sebesar Rp 306,6 triliun atau 40,2% dari target Rp 762,7 triliun. Realisasi ini juga menurun 5,7% yoy.

Belanja tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 227,7 triliun atau anjlok 8,8%(yoy). Sedangkan dana desa sebesar tumbuh 41,3% yoy atau Rp 28,9 triliun. Peningkatan dana desa disebabkan pemerintah melakukan transfer langsung dan penggunaannya untuk membantu masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.“Dana desa diubah jadi BLT dan sekarang bantalan cukup penting dari sisi masyarakat untuk hadapi Covid-19. Terutama hadapi Lebaran dan pemulangan TKI yang mungkin alami kenaikan di tingkat desa dari jumlah beban orang yang berpotensi dapatkan bansos,”tuturnya.

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN