Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menkeu: PMN Rp 20 T BPUI Bukan untuk Selesaikan Jiwasraya

Rabu, 30 September 2020 | 11:36 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 20 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) tahun 2021, bukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ia mengatakan kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) akan tetap diselesaikan melalui jalur hukum.

"Untuk tahun depan, kami akan tetap meminta pengembalian aset dari BPUI, kalau tidak ada kami akan minta bantuan Kejaksaan. Jadi, dalam hal ini saya ingin menekankan PMN BPUI yang Rp20 triliun tidak untuk menambal fraud orang, karena upaya hukum tetap dilakukan," ujarnya dalam konferensi pers APBN 2021, Selasa (29/9).

Selain itu, Menkeu mengatakan telah meminta Kejaksaan membuat target berapa aset yang bisa dipulihkan dari kasus Jiwasraya dan sekarang sedang dalam proses peradilan.

Meski begitu, Sri menegaskan bahwa pemerintah akan tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kinerja dari Jiwasraya, terutama untuk membantu pengembalian polis bagi nasabah tradisional seperti pensiunan dan pegawai di asuransi pelat merah.

Oleh karena itu, ia memastikan akan tetap berhati hati dalam menyelesaikan permasalahan Jiwasraya namun tetap dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Going concern dari Jiwasraya tetap jadi tanggung jawab pemerintah. Dan kita pun tidak me-reward untuk para peserta Jiwasraya yang selama ini bukan sifatnya tradisional. Tadi ada di dalam pandangan dewan beberapa fraksi menyampaikan konsep mengenai hal ini. Kami tetap akan sangat hati-hati jadi mengedepankan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang menjadi persoalan hukum tetap ditangani, namun kita juga akan tetap menangani institusinya," ungkapnya.

MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR
MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR

Saat membacakan laporan, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sependapat dan tidak setuju pemberian PMN bagi BPUI untuk penyelesaian kasus Jiwasraya di 2021.

Permasalahan dalam kasus Jiwasraya harus diproses secara hukum dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah. Pasalnya kasus Jiwasraya bermula akibat adanya indikasi korupsi, fraud, dan miss management.

Selain itu, pemberian PMN kepada Jiwasraya yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia.

"Aset-aset Jiwasraya yang masih bisa diselamatkan, diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah tradisional Jiwasraya yang merupakan kumpulan orang dan para pensiunan bukan untuk nasabah saving plan," tambah Said.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN