Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

Menkeu Proyeksi UU HPP Bisa Tambah Rp 130 Triliun Penerimaan Pajak

Kamis, 7 Oktober 2021 | 23:09 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya reformasi perpajakan melalui disahkannya Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diproyeksi akan bisa menambah pundi-pundi penerimaan negara yang berasal dari pajak hingga Rp 130 triliun target yang telah ditetapkan.

Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.510 triliun. Dus dengan adanya UU HPP diharapkan penerimaan perpajakan bisa mencapai Rp 1.649,3 triliun.

"Kita berharap untuk tahun 2022 minimal Rp 130 triliun akan additional pendapatan,"tuturnya dalam konferensi pers, Kamis .

Tak hanya itu,  potensi tambahan penerimaan perpajakan tersebut, maka tax ratio bisa mencapai 9,22% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022.

Sementara itu, jika tak ada UU HPP, rasio pajak tahun depan hanya mencapai 8,4% dari PDB. Menkeu menyampaikan tren pemulihan rasio pajak dengan adanya beleid sapu jagad perpajakan tersebut akan terus membaik setidaknya hingga 2025 yang diharapkan tembus 10,12% terhadap PDB.

Sri Mulyani menekankan peningkatan rasio perpajakan tersebut juga akan dibarengi dengan adanya coretax system yang berguna untuk menunjang upaya intensifikasi dan ekstensifikasi otoritas pajak.

"Kami ingin melalui UU ini optimalkan penerimaan negara, mewujdkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berikan kepastian hukum dan laksanakan reform administrasi perpajakan makin harmonis dan konsolidatif Untuk memeprluas baiss perpjakan di era globalisasi dna teknologi digital yang mendominasi,"ujarnya.

Dengan demikian, ia berharap perpajakan di Indoensia akan lebih luas dan kuat. Namun tetap berpihak kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan demikian ratio perpajakan akan meningkat lagi seiring pemulihan ekonomi dan UU HPP.

Kemudian Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menambahkan, adanya tambahan potensi penerimaan perpajakan karena beberpa klausul dalam UU HPP diimplementasikan pada tahun depan. Namun untuk mencapainya perlu koordinasi dan sinergi berbagai pihak agar pencapain lebih optimal.

Di antaranya melalui ketentuan terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% dari yang berlaku saat ini sebesar 10% akan berlaku per 1 April 2022. Lalu, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang akan digelar pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Kemudian, terkait penambahan layer pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi sebesar 35% atas penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dan tarif PPh Badan yang tetap 22% berlaku pada tahun pajak 2022, alias awal tahun depan.

“Jadi memang kita melihat ada potensi peningkatan penerimaan perpajakan, di 2022 hampir Rp 140 triliun dan 2023-nya kenaikan bisa mencapai Rp 150 triliun-Rp 160 triliun. Tentu ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Artinya DJP yang mengumpulkan penerimaan pajak ini bekerja keras meng-cover bidang-bidang yang menjadi sumber perimaan pajak,” ucap Suahasil.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN