Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada acara konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta(16/8). (Sumber: Kemenkeu)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada acara konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta(16/8). (Sumber: Kemenkeu)

Menkeu: RAPBN 2020 Belum Anggarkan Pemindahan Ibu Kota

Arnoldus Kristianus, Sabtu, 17 Agustus 2019 | 22:15 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebagai sumber anggaran pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke salah tempat di Pulau Kalimantan.

"Mengenai pemindahan ibu kota, memang kami tidak masukan dalam Rancangan APBN 2020 karena seperti dilihat prosesnya masih dalam perencanaan. Itu tergantung desain akhirnya," kata Sri Mulyani dalam dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut dia, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemindahan ibu kota dalam tahap awal tidak akan menggunakan belanja negara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan, kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota negara tidak akan diambil dari penerimaan APBN murni yakni pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun dari kerja sama pemanfaatan aset baik di ibu kota baru maupun sekitar Jabodetabek.

"Artinya, kita berupaya tidak mengganggu sumber penerimaan murni APBN dan tidak mengganggu prioritas lain yang sudah ada dalam APBN tiap tahunnya yang seperti dinyatakan nantinya dalam RPJMN 2020-2024," kata dia.

Bappenas memperkirakan, pemindahan ibu kota negara akan menelan biaya sebesar Rp 93 triliun dari APBN, sedangkan sisanya dari non-APBN baik itu dari swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun BUMN.

Mantan menteri keuangan itu menuturkan, kebutuhan investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru di Kalimantan secara total untuk tahap pertama dengan estimasi luas lahan 40 ribu hektare dan target 1,5 juta orang yaitu Rp 485 triliun.

"Untuk membangun pusat pemerintahan baru selama lima tahun ke depan sampai kota itu berfungsi kira-kira mencapai Rp 500 triliun dengan APBN perannya itu adalah sekitar Rp 93 triliun," ujar Bambang.

Menurut Bambang, apabila lokasi ibu kota negara baru sudah ditentukan oleh Presiden tahun ini, maka persiapan untuk pemindahan ibu kota lebih banyak untuk rencana induk (masterplan), desain kota (urban design), persiapan legalitas status hukum tanah, persiapan undang-undang dari DPR, dan kemungkinan persiapan lahan untuk dibangun.

"Anggarannya kalaupun ada lebih ke penyiapan masterplan, urban design dan perkerasan lahan dan itu sudah diantisipasi baik di Bappenas maupun Kementerian PUPR. Untuk 2020, basicall-nya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut," kata Bambang.

Hingga saat ini, lokasi ibu kota baru masih belum ditentukan. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di depan DPR hanya menyebutkan ibu kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Salah satu kriteria calon ibu kota negara baru adalah memiliki risiko bencana alam yang minim.

Terdapat tiga wilayah yang dianggap minim risiko bencana di Indonesia yakni wilayah Pulau Sumatera bagian timur, kemudian seluruh Pulau Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan. Sejauh ini, Provinsi Kalimantan Timur disebut-sebut sebagai kandidat terkuat sebagai calon lokasi ibu kota negara baru.


 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA