Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suap dan korupsi. Foto ilustrasi: IST

Suap dan korupsi. Foto ilustrasi: IST

APARAT PAJAK DIDUGA TERIMA SUAP PULUHAN MILIAR RUPIAH

Menkeu: Suap Pajak Adalah Pengkhianatan

Kamis, 4 Maret 2021 | 12:31 WIB
Triyan Pangastuti ,Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dugaan kasus suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan bentuk pengkhianatan bagi Kementerian Keuangan yang selama ini terus memegang teguh prinsip integritas dan profesionalitas. Tindakan itu juga dinilai melukai institusi DJP dan Kementerian Keuangan, sangat mengecewakan, dan bisa merusak fondasi Negara.

Apabila dugaan suap terbukti, ini suatu pengkhianatan di tengah upaya kami yang sedang fokus mengumpulkan penerimaan Negara untuk membiayai penanganan Covid dan memulihkan ekonomi,” tandas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual “Pengusutan Dugaan Kasus Suap”, Rabu (3/3/2021).

Sri Mulyani menegaskan, Kemenkeu tidak menoleransi tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh siapa pun di lingkungan kementeriannya. Menkeu menyatakan keprihatinannya bahwa dugaan praktik korupsi terjadi saat negara kesulitan menggenjot penerimaan untuk pembiayaan penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

“Ini merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua,” tegasnya.

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani membeberkan dugaan suap tersebut melibatkan aparat pajak, konsultan pajak dan perusahaan swasta. Kasus ini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penyidikan yang bermula dari pengaduan masyarakat pada awal 2020 itu hingga kini masih berjalan.

Menkeu Sri Mulyani mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah KPK serta unit kepatuhan internal di lingkungan Kemenkeu yang telah bekerja sama untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat perihal dugaan suap tersebut.

“Kami di Kemenkeu menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK untuk dapat menuntaskan dugaan suap yang dilakukan oknum pegawai DJP dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Sri Mulyani

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Di sisi lain, Sri Mulyani meminta wajib pajak (WP), kuasa WP, dan konsultan pajak berkontribusi menjaga integritas DJP dengan tidak menjanjikan serta memberikan imbalan, hadiah, atau sogokan kepada pegawai DJP. Pemberian imbalan atau hadiah tak hanya merusak pribadi dan DJP, namun juga dapat merusak fondasi negara Indonesia.

“Saya meminta seluruh WP, kuasa WP, dan konsultan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar dia.

Menkeu juga mengingatkan agar seluruh petugas DJP tetap fokus mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Apalagi Maret dan April merupakan bulan yang sangat sibuk terkait batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) WP pribadi dan WP perusahaan atau badan.

“Ini bulan-bulan yang sangat sibuk dan sangat penting. Saya berharap dan memberikan instruksi seluruh pegawai DJP untuk tetap jaga semangat, fokus jalankan tugas, dan saling terus menjaga integritas masing-masing pribadi dan institusi. Bekerja dengan terus fokus mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan dalam UU APBN,” papar Sri Mulyani.

Realisasai Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Perorangan
Realisasai Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Perorangan

Target pajak memang tidak mudah untuk dicapai ketika banyak perusahaan terdampak pandemi Covid. Target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 ditetapkan sebesar Rp 1.229,6 triliun. Target ini naik 2,6% dari target tahun lalu sebesar Rp 1.198,8 triliun.

Adapun realisasi penerimaan pajak pada 2020 mencapai Rp 1.070 triliun, turun 19,7% dari periode yang sama 2019. Dengan demikian, terdapat kekurangan penerimaan pajak (shortage) pada tahun lalu sebesar Rp 128,8 triliun.

Menkeu menjelaskan pula, saat ini oknum pegawai DJP yang diduga terlibat kasus suap telah dibebastugaskan dari statusnya sebagai pegawai DJP guna memudahkan proses penyelidikan oleh KPK.

“Terhadap pegawai DJP, yang oleh KPK diduga terlibat dalam dugaan suap, telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya. Ini utuk memudahkan proses penyidikan oleh KPK. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses sisi administrasinya sebagai aparat sipil negara (ASN),” tutur dia.

Sri Mulyani pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan pimpinan unit di Kemenkeu agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan sekaligus mengkaji kerangka integritas yang merupakan salah satu prinsip penting tata kelola instansi. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari.

“Kemenkeu akan terus bekerja sama dengan KPK, Dalam melakukan upaya untuk meningkatkan dan optimalkan penerimaan negara dari perpajakan maupun sumber sumber penerimaan lain yang diatur Undang-Undang,” tuturnya.

Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM
Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani memang sangat geram melihat ada kasus suap dan manipulasi pajak ini. Sebab, dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menyerukan kepada pegawai di bawahnya untuk menjaga integritas. Pada peringatan Hari Anti-Korupsi pada 9 Desember 2020, Sri Mulyani menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi. Termasuk terhadap penggunaan uang negara atau APBN dalam situasi pandemi Covid-19.

“Hari ini, lusa, dan selamanya sikap kita harus selalu sama. Tidak ada toleransi terhadap korupsi,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya.

Dia menegaskan, pengelolaan APBN untuk mengatasi dampak pandemic harus tetap dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan tidak boleh sampai ada tindakan korupsi.

“Korupsi adalah tindakan kejam karena mengkhianati sumpah dan janji terhadap tugas, dan mencuri hal rakyat,” kata dia.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa korupsi sangat merusak dan menodai nama baik organisasi, akhlak pribadi, serta keluarga. Karena itu, dia mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus memberantas korupsi.

“Tutup celah-celah yang menjadi penyebab korupsi. Perbaiki aturan dan proses bisnis,” tuturnya.

Saat berbicara pada Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Desember 2020, Menkeu juga menyebut Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi dari sisi tata kelola dan korupsi.

Ia mengakui, upaya pemerintah untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik sangat sulit, bahkan terkadang membutuhkan waktu lama. Namun sebaliknya, untuk menghancurkannya butuh waktu singkat, bahkan hanya dalam sedetik.

“Sebuah situasi asimetris, membangunnya lama dengan segala upaya butuh waktu lama untuk membangun reputasi kredibilitas. Namun, bisa hancur seketika satu hari, satu detik, begitu ada pelanggaran pada tata kelola korupsi umpamanya, begitu ada skandal dia langsung hancur,” ujarnya. (hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN