Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menkeu: Tarif PPN Naik 11% mulai 1 April 2022.

Kamis, 7 Oktober 2021 | 22:00 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor,id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani  menetapkan kenaikan tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% dan berlaku pada 1 April 2022 dan dinaikkan bertahap hingga 12% tahun 2025.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Jadi perubahan di PPN berlaku 1 april 2022  sebesar 11% dan akan dinaikkan bertahap hingga 12% tahun 2025. Karena kami ingin menjaga momentum pemulihan ekonomi sehingga [kenaikan] tarifnya bertahap,” katanya melalui konferensi video, Kamis (7/10/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah awalnya mengusulkan tarif PPN naik langsung ke level 12%. Meski demikian, setelah mendengar dan petimbangkan pandangan masyarakat, DPR dan pemerintah akhirnya bersepakat menaikkan tarif secara bertahap.

Meskipun mengalami kenaikan, pemerintah menilai tarif PPN Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara negara di dunia. Tarif rata-rata PPN secara global, sambungnya, tercatat sebesar 15,4%

UU HPP juga menghapus rencana pengenaan PPN multitarif. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan pengenaan PPN dengan tarif umum sebesar 12%, tarif paling rendah 5%, dan tarif paling tinggi sebesar 15%.

Disisi lain, UU HPP juga mengatur penerapan tarif PPN final untuk mengatur kemudahan dalam pemungutan PPN kepada jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu. Tarif final yang direncanakan misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha.

Menurut Sri Mulyani, pengenaan PPN final mirip dengan skema pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) dengan aturan turunan melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

"Ini karena berbagai aspirasi untuk gunakan GST type dilakukan berbagai negara. Tunjukkan sebuah fleksibilitas menempaykan Indonesia selalu dalam posisi bvisa jaga kompetitif dan koparibilitasnya dnegan negara lain,"ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie  mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR RI sepakat membatalkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak seperti barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa pelayanan sosial.

Kemudian jasa keuangan ,jasa asuransi, jasa angkutan umum di darat dan air dan jasa angkutan udara dalam negeri yang jadi bagian tak terpisahkan jasa angkutan luar negeri dan jasa tenaga kerja, dikategorikan dibebaskan pengenaan pajak.

"Dikategorikan dibebaskan pengenaan pajak, jadi kami tidak melihat siapa yang menikmati jasa jasa. Hal ini diatur dalam pasal 16 B ayat 1 A huruf J terkait dengan UU PPN,"tuturnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN