Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Tentukan 13 Kriteria PNS Penerima THR

Minggu, 3 Mei 2020 | 23:21 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan sejumlah kriteria tertentu. Kebijakan ini tertuang dalam surat Menteri Keuangan dengan nomor S-343/MK.02/2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberian THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan belanja negara 2020 termasuk soal pemberian THR. Termasuk, kebijakan pemberian THR yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diatur di dalam peraturan pemerintah (PP).

“Perubahan kebijakan pemberian THR dimaksud, antara lain terkait pihak yang diberikan serta besarannya,” jelas Sri Mulyani dalam salinan surat Menkeu kepada MenPAN-RB yang diterima Investor Daily, Minggu (3/5).

Berdasarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pemberian THR, maka tunjangan itu hanya diberikan kepada 13 jenis jabatan ASN yakni sebagai berikut: PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Selanjutnya, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.

Berikutnya, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu. Juga penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang tewas atau gugur maupun, penerima gaji dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang dinyatakan hilang.

Selain itu, hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya, penerima pensiun atau tunjangan, pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU. Selanjutnya, pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta calon PNS.

Kemudian, disebutkan bahwa THR pada tahun ini tidak diberikan kepada beberapa jabatan, seperti pejabat negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Berikutnya, wakil menteri serta PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dalam jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi. Juga PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara dengan jabatan fungsional ahli utama.

Selain itu, dewan pengawas BLU, dewan pengawas LPP, staf khusus di lingkungan kementerian, hakim Ad hoc, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pimpinan LNS, pimpinan LPP, pejabat pengelola BLU, atau pejabat lain yang hal keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan pejabat negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama.

Selain itu PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Adapun besaran THR, sebesar penghasilan satu bulan pada dua bulan sebelum bulan Hari Raya Idul fitri, diberikan bagi jabatan berikut: pertama, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lingkungan MA. THR yang diberikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum.

Kedua, penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur, atau penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilan, yaitu sebesar satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum bulan hari raya. Ketiga, penerima pensiun. THR yang diberikan paling banyak meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.

Keempat, penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang meninggal, tewas, gugur, yaitu sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya. Kelima, penerima pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum bulan hari raya.

Keenam, penerima tunjangan, THR sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketujuh, pegawai non PNS pada LNS atau LPP, atau pegawai lainnya, sebesar lampiran PP. Kedelapan, pegawai non PNS pada BLU, sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling tinggi sebesar THR yang diterima PNS pada jabatan yang setara calon PNS, paling banyak sebesar 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum.

Di dalam RPP THR juga disebutkan bahwa THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Kemudian, dalam hal THR belum dibayarkan, maka dapat diberikan setelah tanggal hari raya.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN