Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Ungkap Syarat Menuju Visi Indonesia 2045

Rabu, 18 November 2020 | 15:08 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai visi Indonesia 2045 atau menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Beberapa syarat tersebut adalah infrastruktur yang memadai, ketersediaan SDM berkualitas, reformasi di berbagai bidang, adopsi teknologi terbaru, serta stabilitas ekonomi dan keuangan.

“Prospek Indonesia di tahun 2045, ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pendapatan perkapita mencapai US$ 23.199. Struktur ekonomi Indonesia akan menjadi lebih produktif, di mana sektor jasa yang berkembang berdasarkan nilai tambah dan teknologi tinggi,” kata Menkeu dalam Seminar Nasional Call for Paper tentang Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan, Rabu (18/11).

Meski diakuinya, syarat-syarat untuk menuju visi Indonesia 2045 tersebut tidak akan mudah. Pertama adalah adanya infrastruktur yang memadai, sehingga pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut dia, pandemi Covid-19 telah mengubah seluruh kegiatan pemerintah. Namun, pemerintah akan tetap menjalankan proyek pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

“Covid-19 tidak berarti indonesia kehilangan fokus dan arahnya. Stabilitas pertumbuhan ekonomi kita selama ini cukup teruji, tidak hanya dalam lima tahun terakhir, tapi dalam dua dekade terakhir. Dan dalam lima tahun terakhir ini, kita sudah melakukan banyak sekali pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan Indonesia,” terang dia.

Dia mengungkapkan, syarat kedua terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, baik dari kemampuan karakter maupun skill. Ini mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, yaitu 52% dari total 309 juta penduduk berusia produktif, sebanyak 75% penduduk tinggal di perkotaan, dan 80% merupakan penduduk berpenghasilan menengah.

Peningkatan kualitas SDM, tegas dia, harus sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi. Dalam hal ini, peningkatan kualitas tersebut harus memiliki tingkat produktivitas dan inovasi yang tinggi juga.

“Tingkat produktivitas yang tinggi harus didukung SDM dan tenaga kerja yang baik. Tentu pergerakan dari jumlah tenaga kerja informal yang tidak produktif, itu semua jadi tantangan yang perlu ditingkatkan,” tegas dia.

Syarat selanjutnya, kata Menkeu, pemerintah terus melakukan reformasi dan masih terus diakselerasikan terkait reformasi sisi pendidikan, kesehatan, pembangunan, serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi agar lebih efisien. Penyederhanaan regulasi harus didorong untuk menjadi negara yang mendekati level competitiveness produktivitas.

“Selain itu, pemerintah terus melakukan reformasi di bidang pendidikan agar adanya bonus demografi menimbulkan dampak positif terhadap faktor produksi yang produktif dan inovatif,” ujar dia.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia akan terus meningkatkan kemampuan menjadi middle income country dengan kenaikan pendapatan per kapita. Hal ini untuk menunjang peningkatan taraf hidup, serta kemampuan meningkatkan produktivitas dan inovasi.

“Kalau kita lihat pengalaman negara di dunia tidak selalu mudah untuk meningkatkan level dari middle income country menjadi higher income country. Banyak negara bahkan stuck di posisi middle, karena di seluruh dunia hanya kurang dari 12 negara yang betul-betul mampu mentransformasikan menjadi higher income country, dan banyak negara tetap menjadi midde incoem country sampai bebrapa dekade,” jelas dia.

Menkeu melanjutkan, Indonesia harus memiliki kesiapan dalam mengadopsi teknologi, karena ini merupakan salah satu jalan untuk keluar dari middle income trap. Saat ini, adopsi teknologi masih menjadi tantangan cukup berat bagi Indonesia, termasuk juga mengembangkan kualitas infrastruktur digital pendukungnya.

“Adopsi teknologi masih menjadi tantangan yang sangat besar. Kemudian juga perencanaan wilayah kita yang komprehensif dan matang. Itu semua menjadi PR yang perlu dipecahkan bersama,” kata dia.

Syarat berikutnya, menurut Menkeu, adalah kondisi ekonomi dan sektor keuangan Indonesia yang harus sustainable, kredibel, maju, dan sehat. Sehingga, APBN perlu terus dijaga, termasuk dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Stabilitas ekonomi makro kita harus tetap dijaga dengan kerangka kebijakan makro antara Kemenkeu, BI, OJK, dan tentu sisi politik serta hukum yang tetap kuat,” tegas dia.

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN