Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sambutan usai menerima penghargaan Beritasatu Public Leader Awards, Selasa (23/2/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sambutan usai menerima penghargaan Beritasatu Public Leader Awards, Selasa (23/2/2021).

Menkeu Ungkapkan 5 Jurus Dorong Ekonomi Kuartal I

Kamis, 4 Maret 2021 | 23:15 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk mengakselerasi  realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pemberian insentif. Untuk itu, Menkeu menempuh lima strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021.

Pertama, hingga awal Januari Kemenkeu telah merealisasikan program perlindungan sosial Rp 16,95 triliun atau setara 10,76%  dari total anggaran Rp 157,41 triliun.

“Realisasi ini  mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang sudah terealisasi Rp 16,59 triliun pada bulan Januari 2021,” tuturnya, Kamis (4/3/2021).

Kedua, pemerintah mempercepat penganggaran dan realisasi Bantuan Produktif Usaha MIkro (BPUM) yang ditargetkan tersalur pada Maret 2021. BPUM memiliki pagu anggaran Rp 17,34 triliun dan masuk dalam cakupan anggaran program dukungan UMKM dan Korporasi dengan total anggaran Rp 186,81 triliun.

Ketiga, program padat karya kementerian/lembaga (K/L) pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan.

Keempat, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor  atau PPnBM DTP, dan PPN perumahan yang mulai diberlakukan pada Maret 2021 yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat kelas menengah.  

Insentif ini memiliki anggaran masing masing Rp 2,99 triliun dan Rp 5 triliun. Kemudian anggaran ini sudah masuk dalam pos anggaran insentif usaha sebesar Rp 58,46 triliun.

“Diharapkan insentif ini mampu mengungkit permintaan masyarakat kelas menengah,” kata dia.

Kelima, percepatan program vaksinasi tahap kedua untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan untuk mendukung penanganan Covid-19, pihaknya memberikan fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan dan vaksin di tengah pandemi Covid-19.

“Tentu dengan semakin banyaknya impor vaksin ini akan semakin meningkat fasilitas bea masuknya,” ujarnya.

Menurut data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, per 15 Februari 2021, total fasilitas kepabeanan yang telah diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 825,33 miliar dari total nilai impor yang mencapai Rp 4,52 triliun.

Ini terdiri atas fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan sebesar Rp 234,26 miliar. Ini berdasakran PMK 34 jo 83 jo 149/2020, PMK no 171/2019, dan PMK 70/2020.

Selanjutnya jika berdasarkan PMK/188/2020, pemerintah telah memberikan fasilitas untuk impor vaksin senilai Rp 591,06 miliar yang diberikan untuk impor vaksin sejumlah 29,3 juta dosis.

Sebagai informasi, Anggaran PEN tahun ini mengalami kenaikan 21 persen menjadi Rp 699,43 triliun dari realisasi PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun.  Anggaran ini juga naik 0,6%  dibandingkan pagu tahun 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun.

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN