Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (ist)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (ist)

Menko Airlangga Minta Pengusaha Patuhi Kenaikan UMP 2023

Sabtu, 3 Des 2022 | 02:22 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id –  Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha mematuhi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Berdasarkan aturan itu, rata-rata kenaikan UMP tahun depan mencapai 7,5%.

Airlangga menilai, kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. Apalagi, saat awal pandemi Covid-19, tidak ada kenaikan gaji buruh.

“Ingat, kenaikan upah signifikan tahun 2023 merupakan yang pertama dalam tiga tahun terakhir. Bagi pengusaha, sudah waktunya mengapresiasi tenaga kerja, karena berjuang bersama dan mempunyai resiliensi tinggi,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (2/12).

Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, formula kenaikan UMP 2023 adalah penjumlahan inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alfa). Adapun alfa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,1-0,3.

Advertisement

Variabel pertumbuhan ekonomi bagi UMP dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I sampai III tahun berjalan dan kuartal IV tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I sampai kuartal III tahun sebelumnya dan kuartal IV di dua tahun sebelumnya. Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi bagi upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihitung menggunakan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I-IV tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I-IV pada dua tahun sebelumnya.

Pengusaha sebelumnya meminta penetapan upah minimum 2023 mengacu formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pengupahan. Dengan formula itu, kenaikan UMP 2022 hanya 1%. Tetapi, serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) meminta kenaikan upah minimum 2023 mencapai 13%. Permenaker 18 Tahun 2022 diterbitkan untuk mengakomodasi masukan dari kedua pihak tersebut.

“Terkait dengan kenaikan upah, Permenaker sudah terbit dan upah tergantung daerah masing-masing. Ada indeks yang disusun berdasarkan kemampuan konsumen di masing-masing daerah dan data Badan Pusat Statistik (BPS),” ucap Airlangga.

Dia juga menyarankan pengusaha untuk meningkatkan kinerja untuk mengompensasi kenaikan upah minimum tersebut. Pengusaha harus meningkatkan produksi dan melakukan efisiensi agar bisa mengantisipasi jumlah kenaikan gaji yang harus dibayarkan ke pekerja.

“Bagi pengusaha, salah satu cara mencari jalan keluar adalah melakukan peningkatan produktivitas. Kalau produktivitas dan efisiensi ditingkatkan, tentu kenaikan upah bisa dikompensasi,” ucap Airlangga.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com