Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian: 8% Earmarked DAU-DBH akan Digunakan untuk Kebutuhan Lain

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:57 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengubah alokasi anggaran 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasanya untuk penanganan Covid-19 di daerah akan digunakan  kini bisa digunakan untuk tujuan lain.

"Optimalisasi pemanfaatan dana earmarked 8% dari DAU dan DBH yang biasanya digunakan untuk penanganan Covid-19, namun diputuskan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo) dapat digunakan untuk tujuan lain," ucap Airlangga dalam konferensi pers setelah Rapat Terbatas pada Senin (18/10).

Dalam rapat terbatas  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah alokasi 8% dari DAU dan DBH dari penanganan Covid-19 jadi untuk kepentingan lain. Apalagi jumlah kasus aktif  dan kematian karena Covid sudah menurun.

“Menteri Keuangan akan menyiapkan perubahan aturan dan kebijakan yang diperlukan,” ucap Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Airlangga juga menjelaskan tentang realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 15 Oktober 2021 sudah mencapai Rp 428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp 744,77 triliun. Angka ini terbagi dalam realisasi klaster kesehatan sebesar Rp 115,84 triliun (53,9%); realisasi klaster perlindungan sosial sebesar Rp 122,47 triliun (65,6%); Realisasi klaster program prioritas sebesar Rp 67 triliun (56,8%); realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 62,60 triliun (38,5%); realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp 60,31 triliun (96 %).

Realisasi klaster kesehatan yang sebesar Rp 115,84 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (testing dan tracing) realisasi sebesar 66,6% atau Rp 3 triliun; Therapeutic yang digunakan untuk insentif dan santunan untuk tenaga kesehatan sebesar 73,9% atau Rp14 triliun dari pagu Rp18,94 triliun; dan vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) sebesar 41,5% atau Rp 23,97 triliun. Sedangkan, realisasi dari klaster perlindungan sosial yang sebesar Rp 122,47 triliun antara lain digunakan untuk program keluarga harapan  sebesar 73,4% atau Rp 20,79 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,6% atau Rp 29,26 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 58,7% atau Rp 16,91 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun; dan BSU sebesar 75,60% atau Rp 6,65 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN