Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Edhy Prabowo telah melakukan audiensi dengan beberapa kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan. Foto: IST

Edhy Prabowo telah melakukan audiensi dengan beberapa kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan. Foto: IST

Menteri Edhy Kaji Kapal 150 GT Bisa Beroperasi Lagi

Novy Lumanauw, Rabu, 15 Januari 2020 | 14:22 WIB

JAKARTA, investor.id -Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tengah mengkaji ulang aturan mengenai pelarangan operasional kapal tangkap ikan di atas 150 gross tonnage (GT). Harapannya, kapal tangkap ikan di atas 150 GT bisa beroperasi lagi, sehingga Indonesia mampu mengoptimalkan sumber daya ikan (SDI) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), khususnya di wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang kerap dimasuki kapal ikan asing.

Pembatasan ruang gerak kapal tangkap ikan di atas 150 GT tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) Nomor: D.1234/DJPT/PI.470. D4/31/12/2015 tentang Batasan Ukuran Kapal Ikan. Dalam aturan itu, kapal tangkap ikan dibatasi maksimal 150 GT dan kapal angkut ikan maksimal 200 GT. “Itu kan edaran dirjen, pembatasan itu muncul agar sustainable laut kita. Pak Presiden juga tidak setuju kalau kita kasih sebebas-bebasnya sehingga harus diatur dan dikontrol. Sedang dievaluasi supaya negara dapat manfaat, nelayan tidak dirugikan, dan industri bisa hidup,” kata Menteri Edhy usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (14/1).

Dalam proses evaluasi tersebut, kata Edhy, dirinya tidak bekerja sendiri namun ada tim khusus. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap melakukan uji publik ke lapangan atas hasil evaluasi aturan itu, bagi yang tidak setuju dipersilakan memberikan masukan. “Intinya, kami tidak tertutup. Karenanya, para ahli kami kumpulkan untuk jadi penasihat, pelaku usaha kami kumpulkan juga menjadi sebuah komisi pemangku kepentingan,” jelas Edhy.

Menteri Edhy menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, masalah Natuna menjadi pembahasan utama. Presiden Jokowi memberikan arahan agar ZEE Indonesia di perairan Natuna dipenuhi oleh nelayan nasional dan apabila harus mendatangkan nelayan dari luar Natuna maka kehadiran nelayan itu tidak mengganggu aktivitas nelayan setempat. KKP sendiri telah memiliki program untuk mengarahkan nelayan dari luar Natuna ke Natuna. “Natuna itu masuk ke WPP 711 (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dengan potensi SDI hanya 700 ribu ton. Di WPP ini, KKP sudah memberikan izin lebih dari 700 kapal dengan ukuran 40 GT, 100 GT, hingga 150 GT,” jelas dia.

Dari pantauan KKP, 700 kapal tersebut belum menjangkau lebih dalam lagi ZEE Indoensia di perairan Natuna karena ukuran kapalnya yang terlalu kecil. Karena itulah, KKP mengkaji ulang aturan pembatasan gerak kapal tangkap ikan di atas 150 GT. “Masih ada potensi mendatangkan 135 kapal lagi ke Natuna, ini yang sedang dipelajari bagaimana supaya kapal-kapal yang nantinya didatangkan bisa menjangkau lebih jauh ZEE Indonesia di Natuna. Tidak masalah dari daerah mana, toh izin semuanya dari Jakarta (pemerintah pusat), yang penting kedatangannya tidak menimbulkan gesekan dengan nelayan tradisional,” jelas Edhy.

Kepada Presiden, Edhy juga menjelaskan bahwa potensi SDI di Natuna sebenarnya relatif kecil dibandingkan 10 WPP lainnya di Indonesia. Karena itu, Menteri Edhy juga meminta izin agar KKP juga fokus pada pengembangan WPP lainnya di luar Natuna. “Natuna ini salah satu garis perbatasan di WPP 711, WPP lain di Indonesia masih banyak. Saya sampaikan kita juga harus fokus ke ZEE atau WPP lain, jangan terlalu terpancing di sini (Natuna),” jelas dia.

Tidak Ada Kapal Ikan Tiongkok

Lebih jauh Edhy menuturkan, tidak ada kapal ikan asal Tiongkok yang mengeksploitasi SDI di perairan Natuna, apalagi sampai ribuan. Saat KKP melakukan pemantauan di Natuna, justru yang tertangkap adalah tiga kapal ikan asal Vietnam. “Kalau ada (kapal ikan Tiongkok) sudah kita tangkap. Saat kita sisir tidak ada kapal Tiongkok, kapal coast guard Tiongkok memang ada tapi tidak kelihatan kapal Tiongkok yang mana, anda bisa membedakan kapal Tiongkok dengan Vietnam kan? Coast guard Tiongkok terdata lewat AIS masuk ZEE Indonesia,” jelas Edhy.

Menurut Edhy, hendaknya tidak ada pihak yang memperkeruh suasana padahal kejadian yang terjadi di Natuna tidak begitu luar biasa. Bahkan, ada yang mengatakan terdapat kapal asing yang menggunakan trawl di Natuna untuk mengeruk karang, secara logika tidak ada yang mau alat pukatnya menarik karang karena bisa-bisa kapal justru tenggelam. “Tugas utama kita semua menjaga laut. Waktu kami ke Natuna ketemu nelayan, saya tanya (apa ada kapal ikan Tiongkok) yang mana kapalnya tapi tidak ada. Kalau memang ada beritahu. Tugas preventif kita adalah mengisi ZEE di Natuna dengan nelayan kita, itu tidak mudah, tidak bisa membatasi hanya dengan ukuran kapal tertentu, ZEE itu laut terbuka, butuh kapal besar,” ungkap Edhy. (tl)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN