Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

Menteri Edhy: Kapal Tangkapan untuk Nelayan Lokal

Ridho Syukra, Kamis, 14 November 2019 | 14:56 WIB

Batam, investor.id-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan kapal-kapal nelayan asing hasil tangkapan yang sudah memiliki ketetapan hukum akan diberikan untuk nelayan. "Bagi yang sudah incracht ada langkahnya. Langkah pertama, pemanfaatan untuk nelayan kita, kalau memang bisa kami serahkan," kata Menteri Edhy di Batam, kemarin.

Pemerintah tengah merancang prosedur penyerahan kapal tangkapan kepada nelayan. Termasuk pencari ikan yang berhak mendapatkan kapal. "Nelayan berjasa dan sebagainya, adalah standarnya," kata dia. Kapal-kapal hasil tangkapan yang kini bersandar di PSDKP Batam dalam kondisi baik, sehingga masih bisa dimanfaatkan untuk nelayan. Kapal-kapal itu tidak akan ditenggelamkan karena kebijakan penenggelaman berlaku untuk kapal yang lari, sedangkan kapal yang bersandar di PSDKP sudah ada di dermaga. “Ditenggelamkan kalau begitu kita kejar lari," kata dia.

Bila memang ada kapal yang harus ditenggelamkan maka kebijakan itu akan diambil. Menteri menegaskan, musuh KKP adalah nelayan asing yang mencuri di perairan Indonesia, bukan nelayan lokal. "Nelayan asing yang mencuri, tapi menanganinya dengan asas kemanusiaan," tegas dia. Kebijakan penerapan kapal merupakan terobosan yang bagus. Tapi pengelolaan laut tidak hanya terkait itu. Pengelolaan laut juga terkait upaya mengembangkan industri perikanan. Menteri Edhy tidak akan mengubah kebijakan baik dari menteri sebelumnya. Namun ia fokus pada perintah Presiden yaitu membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki birokrasi perizinan.

Menteri Edhy juga mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih merancang kebijakan terkait alat tangkap cantrang yang sebelumnya sempat dilarang. "Cantrang termasuk tugas utama saya untuk putuskan. Apakah berlaku atau tidak berlaku," kata dia. Ia berharap kebijakan itu sudah ditetapkan pada Desember tahun ini.

Cantrang adalah alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan.

Dia mengatakan penegasan penggunaan alat tangkap cantrang merupakan tugas utama yang diberikan Presiden. Selain itu, selain penggunaan cantrang, ia juga ditugasi untuk menyederhanakan birokrasi. KKP sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mewujudkan penyederhanaan birokrasi, antara lain dengan Kementerian Perhubungan yang mengurus izin kapal, Kementerian Tenaga Kerja terkait ketenagakerjaan.

 

 

Sumber : ANTARA

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA