Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV

Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV

Menteri LHK Tegaskan Amdal Tetap Ada

Kamis, 8 Oktober 2020 | 06:25 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com) ,dan Ridho Syukra

JAKARTA, investor.id - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, kalau dari Kementerian LHK subjek yang dilihat dari Undang Undang Cipta Kerja ini menyangkut lingkungan hidup dan kehutanan. Ini berkaitan dengan UU yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

“Undang Undang Cipta Kerja ini sangat penting terutama bagi labor, bagi angkatan kerja baru, dan bagi kami KLHK. Kehadiran UU ini penting untuk menyelesaikan masalah yang sudah menahun, seperti konflik masalah hutan Riau kaitannya dengan kawasan hutan, masalah kriminalisasi masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan, termasuk hukum adat, serta masalah kebun-kebun dalam kawasan hutan,” ucapnya dalam acara penjelasan isi omnibus law pertama itu di Ruang Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (7/10/2020) sore.

Penjelasan pers yang disiarkan langsung berbagai media elektronik itu juga menghadirkan Menko Perekonomian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Sofyan A Djalil, Menteri KKP Edhy Prabowo, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofjan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat jumpa pers terkait disahkannya UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (7/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofjan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat jumpa pers terkait disahkannya UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (7/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Undang-undang baru juga menegaskan kepada UMKM diberikan fasilitas oleh pemerintah terkait amdal apabila harus mempersiapkan amdal. Fasilitas ini termasuk teknis dan biayanya akan diatur dalam PP.

Siti mengatakan, berkaitan dengan amdal, tidak benar anggapan terjadi kemunduran terhadap perlindungan lingkungan.

“Ini karena prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal dalam undang-undang tidak ada perubahan. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya, karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, yang artinya harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak menghapus izin lingkungan, tetapi mengintegrasikan izin lingkungan ke izin berusaha.

Pada perizinan berusaha itu, terminologinya lebih ditekankan dalam rangka untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya.

“Kenapa memperkuat penegakan hukum, karena di waktu yang lalu ada masalah dengan lingkungan, izin lingkungan dicabut, tetapi usahanya bisa saja berjalan. Sekarang lebih kuat, karena jika ada masalah di lingkungan, karena dia menjadi dasar dalam perizinan usaha, lalu digugat perizinan usahanya, jadi bisa kena ke perizinan usahanya juga. Jadi, tidak benar Undang-Undang Cipta Kerja ini melemahkan perlindungan lingkungan,” ujar Siti.

Untuk diketahui, merespons positif UU Cipta Kerja, sedikitnya 153 perusahaan segera membangun usaha di Indonesia. Kehadiran omnibus law pertama ini disambut positif oleh para pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi, hingga korporasi, domestik maupun asing. Reaksi negative sejumlah elemen bangsa lebih disebabkan oleh belum tersosialisasinya UU baru ini.

Dalam waktu kurang dari sebulan, pemerintah akan menyelesaikan 35 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres). UU Cipta Kerja (Ciptaker) akan mengakselerasi masuknya investasi baru, mendorong ekspansi pelaku bisnis yang sudah berusaha di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan bagi tujuh juta pengangguran terbuka dan 2,7 juta tambahan angkatan kerja baru setiap tahun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN