Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani. Foto: IST

Meski APBN Tertekan Selama Covid-19, Pendidikan Tetap Prioritas

Selasa, 24 November 2020 | 05:14 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap hadir untuk mendukung proses belajar mengajar selama pandemi Covid-19 harus tetap berlangsung.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 menjadi tantangan luar biasa dan ancaman, namun proses belajar mengajar harus tetap berlangsung meski tidak tatap muka.

Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan selama pandemi Covid-19 membutuhkan daya, upaya serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan murid.

“Berbagai anggaran dikeluarkan untuk mendukung masyarakat yang menghadapi tantantangan luar biasa berat. Pendidikan kegiatan luar biasa penting sehingga  proses belajar dan mengajar seharusnya tetap bisa dilaksnakan,”jelasnya dalam acara Pengumuman Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (23/11).

Ia mengatakan bahwa program pemulihan ekonomi nasional  (PEN) memberikan dukungan yang signifikan agar proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan.  Anggaran PEN untuk pendidikan sebesar Rp 6,66 triliun dalam dua pos. Pertama untuk subsidi kuota internet di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud sebesar Rp 5,5 triliun dan di lingkup Kementerian Agama sebesar Rp 1,16 triliun berupa bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru.

“Ini sangat penting, karena tidak ada tatap muka atau pertemuan fisik. Banyak rumah tangga yang pengeluarannya meningkat akibat bayar internet kuota,” ujarnya.

Adapun besaran subsidi kuota internet diberikan kepada 60 juta pelajar dengan rincian murid  PAUD 20 gigabyte (GB)  perbulan, SD, SMP, SMA mendapatkan 35 gigabyte  per bulan. Kemudian 6 juta mahasiswa mendapatkan 42 gigabyte per bulan, lalu 3,87 juta dosen dan guru berhak menerima 50 gigabyte per bulan.

“Covid-19 masih terjadi dan berlangsung kita gak boleh menyerah tidak boleh berpangku tangan harus ikhtiar.
Dengan berbagai anggaran tadi meskipun tidak  100% optimal, namun para pelajar, murid mahasiswa tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar, kemudian  para pengajar guru dosen bisa berikan kesempatan untuk melakukan pengajaran,” katanya.

Selain subsidi kuota internet, dorongan pemerintah untuk bidang pendidikan di tengah pandemi tercermin melalui adanya berbagai alokasi anggaran seperti Rp 2,94 triliun untuk gaji guru honorer di Kemendikbud dan Rp 2,08 triliun di Kemenag.

Kemudian Rp 2,61 triliun untuk pesantren agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilakukan meskipun memakai protokol kesehatan.  Selanjutnya, pemerintah juga memberikan subsidi upah bagi 1,6 juta tenaga pendidik non PNS di lingkungan Kemendikbud dan 800 ribu di lingkungan Kemenag sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan dengan total anggaran Rp 3,66 triliun.

“Pemerintah tetap mengeluarkan anggaran untuk berbagai kegiatan rehabilitasi seperti SD dan SMP untuk 528 sekolah, 226 madrasah dan sekolah keagamaan, serta pembangunan 24 asrama dan 25 ruang belajar pondok pensantren,” ucapnya.  

Selain itu, pemerintah memberikan beasiswa mulai program Indonesia Pintar kepada 15,95 juta pelajar siswa mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan untuk 736 ribu orang mahasiswa yang ikut dalam beasiswa bidik misi atau kartu Indonesia kuliah. 

 Sementara di lingkungan Kemenag diberikan bantuan operasi sekolah untuk 7,6 juta siswa dan bantuan operasi pesantren untuk 193 ribu lembaga yang memiliki 14,2 juta siswa pesantren.

“Ini sesuatu pemihakan memang anggaran pendidikan itu anggaran paling besar di belanja negara 25 persen atau lebih dari  Rp 500 triliun. Untuk anggaran pendidikan disalurkan menjadi sangat penting melalui peranan Mas Menteri (Nadiem Makarim), jadi sangat penting bagaimana koordinasi antara anggaran tingkat pusat dan anggaran didelegasikan ke daerah  merupakan kewenangan daerah namun  kualitas dan kepastian delivery tetap dijaga,” pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN