Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
SKK Migas

SKK Migas

Mulan Jameela Sebut Status SKK Migas Pengaruhi Iklim Investasi

Rangga Prakoso, Kamis, 16 Januari 2020 | 13:59 WIB

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mulan Jameela meminta kejelasan status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan SKK Migas, hari ini.

 

Menurut Wulan, SKK Migas dibentuk sementara sebagai pengganti Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang dibubarkan Mahkamah Konsititusi (MK) pada 2012 silam. Padahal, SKK Migas memiliki peran penting dalam kegiatan hulu migas yang memerlukan kepastian status.

 

“Saya baca beberapa laporan informasi berdasarkan keputusan MK bahwa pembubaran BP Migas, status SKK Migas sementara,” kata Mulan di Jakarta, Kamis (16/1).

 

Dikatakannya, kepastian status berimplikasi pada iklim investasi migas di Tanah Air. Dia mengakui pertanyaan mengenai status SKK Migas lebih tepat disampaikan kepada pemerintah. Namun dia menyebut ada baiknya SKK Migas proaktif dalam menentukan nasibnya.

 

“Terkait status SKK Migas sendiri, bisa dibilang urusan pemerintah tidak salah juga SKK Migas pro aktif, bisa mempengaruhi iklim investasi yang kurang kondusif,” ujarnya.

 

Sebagai informasi, payung hukum SKK Migas merujuk pada Peraturan Presiden No 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

 

Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 April 2018 itu menyatakan, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama dilaksanakan oleh SKK Migas. Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas dibentuk Komisi Pengawas.

 

Namun hingga kini revisi Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tak kunjung rampung.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA