Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Naik 24%, Posisi Utang RI Masih Aman

Senin, 26 Juli 2021 | 09:42 WIB
Triyan Pangastuti

Jakarta, investor.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang Indonesia hingga akhir Juni 2021 mencapai Rp 6.554,56 triliun, atau naik 24,50% secara year-on-year (yoy) yang sebesar Rp 5.264,07 triliun. Dengan posisi utang tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) baru mencapai 41,35%, atau masih dalam batas aman sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU Keuangan Negara disebutkan, batas maksimal rasio utang sebesar 60% terhadap PDB.

Dokumen APBN KiTa periode Juni yang dikutip Senin (26/7) menyebutkan, secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dari periode sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi.

Adapun realisasi utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat Rp 5.711,9 triliun atau 87,14% dari keseluruhan utang pemerintah. Itu meliputi penerbitan SBN domestik Rp 4.430,87 triliun, yang terbagi menjadi dua, yakni Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Porsi SUN tercatat Rp 3.657,59 triliun, sementara SBSN mencapai Rp 773,28 triliun.

Selain SBN domestik, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam denominasi mata uang asing atau SBN valas, yang tercatat sebesar Rp 1.280,92  triliun per Juni 2021. SBN valas terdiri atas SUN sebesar Rp 990,81 triliun dan SBSN sebesar Rp 290,11 triliun. Sementara, utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 842,76 triliun atau 12,86% dari keseliuruhan total utang pemerintah. Dengan rincian, pinjaman luar negeri Rp 830,24 triliun dan untuk pinjaman dari dalam negeri Rp 12,52 triliun. "Pinjaman luar negeri tersebut berasal dari Rp 314,94 triliun pinjaman bilateral, Rp 472,56 triliun pinjaman multilateral, serta Rp 42,74 triliun dari bank komersial,” demikian tulis dokumen APBN KiTa.

Kredibilitas APBN

Dihubungi terpisah, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, dalam perencanaan APBN 2021-2022, pemerintah telah mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi dan konsolidasi fiskal di samping upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. “Sehingga bisa dilakukan soft landing sebelum kembali ke besaran defisit di bawah 3% di tahun 2023,” tutur dia saat dihubungi Investor Daily, Jumat (23/7).

Dia menjelaskan, untuk  menjaga kredibilitas APBN, Kemenkeu juga berupaya melalui refocusing dan realokasi pos-pos APBN, sehingga pelebaran defisit dapat dihindari. Tak hanya itu, dalam pembiayaan APBN, pemerintah mengutamakan untuk menggunakan sumber-sumber pendanaan yang efisien salah satunya menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. “Sebagai contoh di tahun ini pemerintah menggunakan SILPA untuk mengurangi utang sebesar Rp 219 triliun,” jelas dia.

Pemerintah juga memanfaatkan fleksibilitas, kata Luky, instrumen utang dengan memanfaatkan pinjaman luar negeri yang biayanya lebih efisien serta melakukan konversi pinjaman ke dalam pinjaman yang memiliki biaya murah dan risiko yang rendah. Pemerintah juga melakukan upaya Debt Swap Pinjaman Luar Negeri, yakni mengurangi utang untuk dialihkan menjadi program pembangunan tertentu. Sementara itu, dari sisi penerbitan surat berharga negara (SBN), pemerintah juga berupaya untuk menerbitkan SBN dengan biaya yang efisien dan memanfaatkan dukungan Bank Indonesia sebagai standby buyer serta melakukan liabilities management.“Untuk menekan biaya utang di masa depan yang secara tidak langsung berdampak mengurangi jumlah utang,” papar dia.

Hingga semester I-2021,  realisasi penarikan utang atau pembiayaan utang mencapai Rp 443 triliun. Realisasi pembiayaan utang itu sudah 37,60% dari target Rp 1.177,40 triliun atau tumbuh 5,10% dibandingkan periode sama tahun lalu hanya Rp 421,40 triliun.

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN