Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia IKAGI, Dwi Satriyo Annurogo bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) pada pembukaan National Sugar Summit (NSS) 2019 di Ballroom Convex Grand City Surabaya, Kamis (12/12/2019). Foto:Amrozi Amenan

Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia IKAGI, Dwi Satriyo Annurogo bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) pada pembukaan National Sugar Summit (NSS) 2019 di Ballroom Convex Grand City Surabaya, Kamis (12/12/2019). Foto:Amrozi Amenan

NSS 2019 Telorkan 13 Rumusan Atasi Permasalahan Pergulaan Nasional

Amrozi Amenan, Jumat, 13 Desember 2019 | 23:42 WIB

SURABAYA, investor.id - Diskusi dalam rangkaian kegiatan National Sugar Summit (NSS) 2019 yang digelar oleh Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) selama 2 hari, pada 12-13 Desember 2019 di Surabaya menelorkan sejumlah poin rumusan sebagai solusi atas permasalahan pergulaan nasional.

Hasil rumusan dari pelaku industri gula baik BUMN maupun swasta itu akan disampaikan kepada pemerintah dan berbagai pihak terkait dengan pergulaan.

Dwi Satriyo Annurogo, Ketua Ikagi, menjelaskan di Indonesia gula merupakan sumber pangan penting, sehingga Pemerintah berupaya menyediakannya dalam jumlah yang cukup dengan harga reasonable bagi masyarakat.

Produksi gula saat ini baru mencapai 2,2 juta ton atau sekitar 37,9% dari total kebutuhan sebesar 5,80 juta ton. Kesenjangan antara kebutuhan dan produksi gula ini membuat Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi.

Untuk kembali meraih kejayaan gula, pemerintah menyusun roadmap swasembada gula, dimana produksi gula diproyeksikan meningkat secara bertahap hingga mencapai 5,7 juta ton pada 2019.

"Namun faktanya, produksi gula masih jauh dari sasaran," kata Dwi usai penutupan National Sugar Summit (NSS) 2019 di Surabaya, Jumat (13/12/2019).

Ada juga persoalan lain yaitu tuntutan petani akan harga gula yang tinggi, harga pembelian tebu PG yang tidak wajar, ketidaktersediaan pupuk saat dibutuhkan, ketatnya kredit untuk petani, sulitnya pemasaran co-generation dan ethanol fuel grade, ketidakoptimalan penyediaan teknologi budidaya, hingga desakan penurunan warna gula (ICUMSA) dan kandungan sulfit. "Persoalan tersebut harus bisa diselesaikan," tandas Dwi.

Selain itu, lanjut dia, pemenuhan kebutuhan gula melalui swasembada harus dibarengi dukungan kebijakan yang kondusif dan lintas sektoral, mulai pendanaan, produksi, distribusi maupun hilirisasi.

Untuk itulah, diskusi selama 2 hari yang melibatkan pelaku industri gula nasional dalam NSS 2019 yang digelar oleh AGI dan Ikagi merumuskan beberapa poin terkait solusi atas permasalahan gula nasional.

Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia IKAGI, Dwi Satriyo Annurogo bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) pada pembukaan National Sugar Summit (NSS) 2019 di Ballroom Convex Grand City Surabaya, Kamis (12/12/2019). Foto:Amrozi Amenan
Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia IKAGI, Dwi Satriyo Annurogo bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) pada pembukaan National Sugar Summit (NSS) 2019 di Ballroom Convex Grand City Surabaya, Kamis (12/12/2019). Foto:Amrozi Amenan

Adapun poin-poin dari rumusan solusi itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Situasi pergulaan nasional yang semakin kritis ini harus dipandang sebagai salah satu persoalan bangsa yang menuntut penanganan cepat dan serius

2. Pemerintah perlu menyusun kembali peta jalan pengembangan industri gula nasional disertai instrument pendukungnya yang kondusif, lintas sektoral dan terintegrasi, terutama menyangkut aspek produksi, distribusi, kelembagaan, pendanaan dan hilirisasi

3. Belajar dari negara Thailand dan India, kebijakan proteksi dan promosi industri gula lokal beserta industri turunannya terutama bioethanol harus dilakukan secara konsisten.

Kebijakan yang mendesak dibutuhkan terkait pengembangan lahan tebu, penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan yang kompetitif bagi keperluan investasi dan petani tebu, penetapan harga yang mendukun pengembangan co-generation (listrik) ke PLN dan fuel-grade bioethanol ke Pertamina, serta keringanan bea masuk impor barang produksi/peralatan pabrik gula (PG).

4. Kebijakan pemberian insentif raw sugar untuk mendukung pembangunan PG dan peningkatan kapasitas giling harus dilakukan konsisten, dimana insentif diberikan sesuai dengan Permenperin 10/2017.

Pemberian raw sugar perlu diberikan juga kepada PG yang mengalami idle capacity, terutama yang berbasiskan tebu rakyat.

5. Kehadiran beberapa PG baru dalam kurun 5 tahun terakhir ternyata tidak menambah produksi gula nasional. Ini menunjukkan implementasi pemberian insentif masih belum sesuai dengan tujuan

6. Sekitar 90% luas pengelolaan tebu Indonesia dilakukan oleh petani. Oleh karena itu, sangat wajar apabila pemerintah mendukung pengembangan tebu rakyat melalui penyediaan teknologi budidaya, penyediaan benih tebu unggul, bantuan bongkar ratoon, penyuluhan, perbaikan infrastuktur jalan, jembatan dan saluran irigasi.

7. Pabrik gula berbasis tebu lokal terutama di Jawa dihadapkan kepada kesulitan pasok tebu karena area yang makin menyusut seiring dengan berkurangnya animo petani bertanam tebu dan perubahan lingkungan.

Dengan pertimbangan lahan tebu di pulau Jawa terbatas, sehingga pabrik eksisting sudah kesulitan dalm memenuhi kebutuhan bahan baku tebu, maka pendirian pabrik gula baru seyogyanya dilakukan di luar Jawa.

8. Penurunan animo petani bertanam tebu terutama karena harga gula yang dipandang relatif rendah, biaya produksi terus meningkat, keterbatasan akses terhadap sumber dana/kredit murah.

9. Dalam menjaga hubungan kemitraan antara petani dan PG, sistem bagi hasil (SBH) sebaiknya tetap dipertahankan,

10. Dalam rangka melindungi eksistens petani tebu dan PG pemisahan pasar GKP dan GKR masih diperlukan.

11. Pengetatan standar warna (ICUMSA) GKP pada saat ini tidak urgen dan kurang relevan karena warna gula hanya berkaitan dengan estetika dan preferensi konsumen, namun tidak ada hubungannya dengan aspek kesehatan.

Di sejumlah negara produsen gula terutama di Thailand ICUMSA gula yang dijual ber-ICUMSA 25, 200, 500 atau 1.000. Konsumen dapat memilih membeli gula sesuai ICUMSA yang dibutuhkan.

12. Dalam rangka menjaga rembesan gula mentah ke pasar konsumsi dan persaingan yang tidak sehat, sebaiknya standar ICUMSA gula mentah impor tetap min 1.200 IU

13. Kadar sulfit (SO2) GKP sebaiknya mengacu ke Codex for sugar dengan kandungan maksimum 70 ppm.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN