Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

MUNCUL FASILITAS PEMANIS

Omnibus Law Ciptaker Ubah Skema Pesangon

Arnoldus Kristianus, Kamis, 13 Februari 2020 | 08:15 WIB

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akan mengatur pemberian fasilitas 'pemanis' (sweetener) dengan nilai lima kali gaji bagi seluruh pekerja resmi sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, pesangon bagi pekerja yang terkena PHK masih tetap ada, namun dengan skema yang berbeda.

"Dengan ditandatanganinya perjanjian undang-undang (Ciptaker) nanti, tenaga kerja dapat sweetener. Sweetener berlaku untuk semua pekerja yang resmi dan untuk perusahaan besar, bukan perusahaan kecil. Perusahaan besar," ujar Airlangga usai penyerahan surat presiden (surpres), draf, dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) kepada DPR RI, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Airlangga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai mekanisme pemberian fasilitas pemanis itu dan kaitannya dengan uang pesangon. Namun, berdasarkan Bagian Kedua soal Ketenagakerjaan Pasal 89, Ayat (45) draf RUU Cipta Kerja yang salinannya diterima Investor Daily, tidak ada lagi jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pasal 156 Ayat (1) dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagajerjaan yang sebelumnya berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”, dalam Omnibus Law Cipta Kerja diubah menjadi, “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.”

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagajerjaan Pasal 156 ayat (4), disebutkan, uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi: a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Selanjutnya, dalam draf RUU Cipta Kerja, pengaturan uang penggantian hak diserahkan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Airlangga mengatakan, adanya skema sweetener ini tidak menghapus pemberian pesangon bagi para pekerja yang terkena PHK. Pesangon akan tetap ada berdasarkan undang-undang yang berlaku. "Kalau pesangon tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi, ini beda on top," ucap dia.

Senada dengan Airlangga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pesangon tetap diberikan, namun dengan skema yang berbeda. Pada saat yang sama, sweetener juga diberikan untuk pekerja sebanyak satu kali. “Pemberian sweetener juga dilakukan dengan perhitungan berdasarkan formulanya. Sweetener itu menjadi bagian dari kompensasi PHK. Tetapi diberikan sebagai penghargaan,” ucap Ida.

Menaker mengatakan, regulasi tentang sweetener ini hanya diberlakukan untuk perusahaan besar. Sehingga tidak berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, hal ini masih akan diatur lagi dalam penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja. Ida menyampaikan, regulasi diatur agar tidak memberatkan salah satu pihak baik pemerintah maupun pengusaha.“Ini memang sudah dikomunikasikan. Tidak semua perusahaan mampu. Makanya perusahaan kecil menengah tidak terkena beban ini,” ucap Ida.

Ida tidak menampik, saat Omnibus Law Cipta Kerja ini diberlakukan mungkin jumlah pesangon akan berkurang. Namun hal tersebut akan terkompensasi melalui cash benefit, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan terhadap pekerja yang di PHK.

Sebelum mendapatkan pekerjaan baru, nantinya tenaga kerja juga akan mndapatkan pendidikan vokasi dan uang saku. Menurut dia, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum bisa mengimplementasikan hal tersebut. Saat ini, pihaknya sedang mencari jalan tengah agar pengusaha bisa produktif tetapi di sisi lain juga tetap bisa memberi upah buruh secara layak.

“Jadi, kita mesti menghitung bagaimana pengusaha punya kemampuan untuk memenuhi dan mencukupi bagi kebutuhan pekerja. Nanti kita akan siapkan sistemnya. Misalnya, karena vokasi, sekarang 'kan ada program kartu prakerja,” ucap Ida.

Pemerintah akhirnya menyerahkan surat presiden (surpres), draf, dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (12/2), di Kompleks DPR RI, Jakarta, setelah beberapa kali mundur dari rencana. Draf RUU itu meliputi 15 bab dengan 174 pasal dan terbagi dalam 11 klaster. Sementara UU yang terdampak mencapai 79 UU.

Airlangga menyatakan, selanjutnya, pembahasan terhadap RUU itu akan dilakukan bersama dewan sesuai dengan mekanisme DPR. “Surpres, draf RUU (Omnibus Law Cipta Kerja), dan naskah akademiknya semuanya sudah dilengkapi dan kami serahkan dokumennya. Harapan kami, diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR,” ucap dia

Dalam penyerahan itu, Airlangga didampingin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Airlangga mengatakan, setelah ini pemerintah bersama DPR juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia terkait Omnibus Law Ciptaker agar masyarakat dapat mengetahui isi dari dokumen yang telah diserahkan itu. “Ini akan dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Tentu anggota dewan akan dilibatkan untuk bersosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas dan diputuskan,” tutur Airlangga.

Airlangga berharap, masyarakat dapat memahami bahwa Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk menunjang perekonomian Indonesia melalui tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak. “Kondisinya memang murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan di mana dalam situasi global maupun adanya virus korona ini salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan,” kata dia.

Belum Final

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, nantinya pembahasan Omnibus Law Ciptaker akan sesuai mekanisme di DPR yaitu melalui Badan Legislatif (Baleg) atau Panitia Khusus (Pansus) dan melibatkan tujuh komisi. “Namun ini belum menjadi keputusan final karena sesuai mekanisme yang ada di DPR, hal ini akan dibicarakan pada tingkatan rapim (rapat pimpinan), lalu akan dibicarakan dengan semua fraksi di DPR,” ujar dia.

Puan juga berharap jangan sampai ada prasangka-prasangka negatif di tengah masyarakat tentang Omnibus Law Ciptaker ini, sebab pihak DPR belum membaca maupun mengetahui isi draf tersebut. “Jangan sampai belum beredarnya atau tersosialisasinya draf ini kemudian menimbulkan prasangka lain yang menimbulkan kecurigaan, karena kami memang belum membahasnya,” kata Puan.

Protes SP

Mengenai masih terjadinya protes dari Serikat Pekerja, Airlangga mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam tim tersebut nantinya diisi perwakilan ketiga pihak yaitu pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja. “Kemarin sudah mengundang konfederasi. Jadi beberapa konfederasi sudah dialog denga pihak Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) dan sudah dibentuk tim, sudah disosialisasi,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Menteri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dalam tim tersebut konfenderasi akan dilibatkan. Menurut dia, dengan diserahkanya draf RUU Ciptaker tersebut ke DPR maka terbuka ruang bagi publik untuk berdiskusi. “Ini draf Rancangan UU dan masih ada ruang publik untuk mendiskusikan. Sebenarnya sama. Begitu diserahkan ke DPR dan dialog publik terjadi,” ucap Ida.

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA