Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkop Teten Masduki

Menkop Teten Masduki

HUT KOPERASI ke - 73

Omzet Koperasi Capai Rp 154,7 Triliun

Senin, 13 Juli 2020 | 11:15 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Menkop dan UKM Teten Masduki mengatakan, data Kemenkop UKM berbasis Online Data System (ODS) per 31 Desember 2019 memaparkan, koperasi aktif tercatat sebanyak 123.048 unit. Di antaranya, sebanyak 35.761 unit telah memiliki sertifikat NIK dan 45.489 unit di antaranya melaporkan pelaksanaan RAT yang merupakan kekuasaan tertinggi bagi koperasi.

“Per tanggal yang sama, omzet koperasi di Indonesia tercatat mencapai Rp 154,72 triliun. Sedangkan tenaga kerja koperasi yang tercatat per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah 614.997 orang,” paparnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/7/2020).

Mengacu Undang-Undang Perkoperasian, lanjut dia, koperasi terbagi dalam 5 jenis (produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam). Koperasi konsumen tercatat yang terbanyak sekitar 76,3%.

“Adapun simpan pinjam yang selama ini diasumsikan ke koperasi merupakan unit simpan pinjam, bukan jenis koperasi simpan pinjam atau KSP. Secara fakta empiris, koperasi sektor riil atau non-KSP sebenarnya banyak yang mempunyai performa positif, namun belum sepenuhnya ter-exposed,” tandasnya.

Koperasi sektor riil yang kinerjanya positif itu antara lain Koperasi Baitul Qiradh Baburayan Ekspor Kopi di Aceh, Koperasi Kopinkra Silungkang Pengrajin dan Ekspor Tenun di Sumbar, ser ta Koperasi Agro Niaga Jabung.

Laporan data Koperasi
Laporan data Koperasi

Selain itu, Koperasi Peternakan dan Susu di daerah Pangalengan dan Malang, serta Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim yang memiliki perdagangan ritel, pujasera, dan pertokoan._

“Di koperasi sektor riil, selain Baitul Qiradh Aceh yang telah ekspor kopi serta koperasi peternakan susu di Pangalengan dan Malang, ada pula yang sukses yang lain, seperti Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel). Kisel ini salah satu koperasi yang memiliki unit usaha yang menonjol, yang merupakan suatu prototype koperasi modern yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan produk telekomunikasi, power engineering, dan jasa umum. Kisel berhasil menduduki peringkat 94 dari 300 koperasi besar dunia,” imbuhnya.

Sebagai koperasi modern, Kisel sudah memiliki 5 anak usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Anak usaha ini bergerak di bidang penyaluran tenaga outsourcing, MICE, office support, infrastruktur, telekomunikasi, dan digital business solution._

“Contoh lain koperasi yang sukses, KSP Kopdit Pintu Air. Koperasi ini berdiri pada tahun 1995 di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah anggota tahun 2019 sebanyak 231.477 orang dan total aset mencapai Rp 1,2 triliun. Selain usaha simpan pinjam, KSP Kopdit Pintu Air juga mengembangkan usaha minyak goreng kelapa (Minyak Pintar), Garam Pintar, dan usaha media massa (Ekora NTT),” paparnya.

Ada pula Kopdit Obor Mas yang merupakan salah satu pelopor koperasi yang menjadi penyalur KUR. Kopdit Obor Mas memiliki anggota 95.249 orang dengan total aset Rp 750 miliar. Kopdit Obor Mas telah melakukan spin off dengan mendirikan sebuah PT yang bergerak dalam penyediaan perumahan anggota, yang dapat dimiliki oleh anggota secara kredit atau diangsur. Hal lain yang menonjol, setiap anggota yang akan mendapatkan pelayanan pinjaman wajib mengikuti pendidikan literasi finance, sehingga pinjaman tersebut digunakan dengan bijak untuk modal usaha.

Landasan Hukum

Teten juga menjelaskan, setelah UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada Mei 2014, maka landasan hokum koperasi saat ini menggunakan UU sebelumnya.

“Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 28/PUU-IX/2013 yang membatalkan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diberlakukan kembali. Ini sampai dengan dibentuknya UU Perkoperasian yang baru,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, ada upaya untuk mengamandemen Pasal 33 UUD 1945 agar kembali mencantumkan kata koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Ayat (1) dan ayat (4) dinilai tidak mencukupi.

Pada ayat (1) itu disebutkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini selaras dengan dengan Pasal 1 angka 1 UU No 25 Tahun 1992, yang berbunyi, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan ayat (4) berbunyi

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”  (ns/hg/pd/b1/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN