Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia

OSS Berbasis Risiko Jadi Acuan Izin Investasi

Kamis, 25 Februari 2021 | 10:51 WIB
Triyan Pangastuti ,Leonard Tjahyoputra

JAKARTA, investor.id -   Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha berbasis risiko setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Aturan ini tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

“Khusus PP Nomor 5 Tahun 2021, saya ingin menyampaikan bahwa NSPK perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha. Jadi tidak ada lagi acuan-acuan lain dalam implementasi proses perizinan berusaha terkecuali PP nomor 5 tahun 2021,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (24/2).

Menurut Bahlil, sistem OSS berbasis risiko ini wajib digunakan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan pelaku usaha. Bahkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS berbasis risiko akan mulai dikeluarkan pada 2 Juni 2021.

“Saya mau garisbawahi bahwa kita sepakat dengan pak Menko, bahwa Juli semua implementasi. Tapi BKPM akan melakukan uji coba dan ada perbaikan di bulan Mei dan Juni,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa sistem OSS akan dibagi dalam tiga substansi yakni subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, subsistem pengawasan.

Dengan demikian BKPM dapat mengawasi dan memantau berbagai perkembangan izin usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.

“Itu semua terjadwal, jadi tidak bisa lagi serta merta tanpa terjadwal, kemudian orang turun memeriksa sembarang saja. Ini juga dalam rangka menjaga suasana kebatinan para pengusaha,” kata dia.

Menurut dia, implementasi perizinan usaha berbasis risiko dalam OSS ini merupakan bentuk jawaban atas keluh kesah pengusaha seputar sistem perizinan yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya besar.

Bahlil berharap PP ini menjadi jalan tengah antara keinginan pengusaha dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian integral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini adalah sebuah jawaban terhadap keluh-kesah pengusaha yang selama ini yang mengatakan bahwa mengurus izin perlu waktu lama, ketemu sama pejabat susah, biaya mahal, prosesnya lambat. Konon katanya ini kata versi pengusaha nih. Dengan OSS ini, asalkan persyaratannya dipenuhi leng kap pasti jalan. Jadi tidak perlu lagi minta waktu ketemu ketemu si A, si B, si C, dan si D,” tandasnya.

Realisasi PMA dan PMDN 2015-2020.
Realisasi PMA dan PMDN 2015-2020.

Adapun Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/ atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.

Selain itu, berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan risiko, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi tiga, tingkat risiko rendah, risiko menengah, dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Di sisi lain, pelaksanaan perizinan berusaha dibagi menjadi enam bagian. Pertama, lembaga OSS terutama untuk seseorang yang meminta izin UMKM, maka otomatis NIB langsung jadi tanpa membutuhkan notifikasi.

Kedua adalah lembaga OSS atas nama kementerian/lembaga (K/L). Contohnya Kementerian ESDM, jika pengusaha ingin mengajukan izin IUP, nanti kajian teknisnya ada di kementerian teknis, tapi setelah itu akan balik ke BKPM untuk menandatangani izinnya atas nama kementerian atau lembaga.

Ketiga melalui kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Provinsi atas nama gubernur yang akan mengeluarkan izin. Selanjutnya di tingkat Kabupaten juga melalui kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten atau kota atas nama bupati atau wali kota.

Kelima, melalui administrator KEK dan badan pengusahaan melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Selain itu, dalam implementasinya terdapat 16 sektor perizinan berusaha dan 18 K/L, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kemenkominfo, Kementerian Kesehatan. Bahlil menyebut, 18 K/L tersebut memiliki tugas untuk memberikan izin, sebab tidak semua K/L berhak memberikan izin.

Baca juga

https://investor.id/industry-trade/tesla-tidak-membatalkan-investasi-di-indonesia

https://investor.id/business/kendaraan-listrik-di-indonesia-terkendala-kelemahan-ekosistem

 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN