Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perry Warjiyo, Sri Mulyani, dan Wimboh Santoso.

Perry Warjiyo, Sri Mulyani, dan Wimboh Santoso.

Otoritas Siapkan 9 Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Arnoldus Kristianus/Nasori, Senin, 4 November 2019 | 15:22 WIB

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI), pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sembilan strategi untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan sebesar 5,3%. Strategi yang disiapkan otoritas fiskal, moneter, dan industri jasa keuangan akan menjadi bekal optimisme bagi kalangan investor, pelaku pasar, dan pelaku industri di dalam negeri.

Strategi yang disiapkan BI, pemerintah, dan OJK juga diharapkan mampu meng-counter rasa pesimistis para pelaku pasar dari situasi perang dagang antara AS dan RRT yang telah memicu gejolak dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global melambat.

Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dari sembilan strategi yang disiapkan otoritas, strategi pertama adalah menyinergikan bauran kebijakan BI (moneter dan makroprudensial, termasuk kebijakan suku bunga) dengan kebijakan fiskal pemerintah berupa pelebaran defisit fiskal dari 1,7% menjadi 2,2%.

Kedua, pemerintah dan BI bersinergi mengoptimalkan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya mengembangkan kawasan manufaktur, seperti otomotif, tekstil, dan elektronik, mendorong pariwisata, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong keuangan digital dan sektor maritim.

Ketiga, pemerintah melakukan transformasi ekonomi dengan memangkas izin-izin investasi dan mengembangkan infrastruktur untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.

Keempat, BI dan pemerintah meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara, baik secara bilateral maupun regional, di antaranya melalui Asean, APEC, dan Asean Plus Three bersama Jepang, Tiongkok, dan Korea, untuk mendorong perdagangan dan investasi serta ketahanan keuangan.

Kelima, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan. Keenam, pemerintah akan melakukan hilirisasi sumber daya alam dan substitusi impor. Ketujuh, BI bersama pemerintah dan OJK mendorong ekonomi keuangan digital melalui visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 guna memperkuat stabilitas eksternal dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kedelapan, meningkatkan belanja APBN secara produktif. Terakhir, mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah.

“Strategi-strategi tersebut menjadi fokus BI, pemerintah, dan OJK dalam memperkuat stabilitas eksternal dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

BI, menurut Perry, akan terlibat aktif membantu pemerintah dalam mencari sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya melalui pengembangan kawasan manufaktur, pariwisata, UMKM, ekonomi digital, dan sektor maritim. Bank Sentral juga akan bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi.

“Transformasi ekonomi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, khususnya untuk sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi,” tegas dia.

Perry menambahkan, BI akan membantu pemerintah mendorong kerja sama dengan berbagai negara untuk mendorong perdagangan dan investasi. Upaya ini dilakukan antara lain melalui Asean, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), maupun kerja sama bilateral.

Free trade agreement dengan Australia, Uni Eropa, termasuk regional and economic cooperation dengan India. Juga mencari pasar-pasar baru, seperti Afrika, sehingga kita bisa memperkuat sumber pertumbuhan dari luar negeri, baik melalui perdagangan maupun investasi,” papar Perry.

Selain itu, kata Perry Warjiyo, BI dan pemerintah akan memperkuat kerja sama keuangan regional melalui Asean Plus Three bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea. “Langkah ini bisa memperkuat ketahanan keuangan, tidak hanya hanya bagi suatu negara, tapi suatu kawasan,” tutur dia.

Stabilitas Ekonomi

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrwati mengungkapkan, pemerintah terus melakukan penguatan fundamental dan stabilitas ekonomi sebagai upaya penguatan landasan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan itu salah satunya diupayakan dari sisi belanja produktif yang menghasilkan output yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah juga berupaya agar inflasi dan nilai tukar rupiah tetap terkendali untuk menjaga konsumsi masyarakat. Langkah lainnya yaitu penguatan infrastruktur dan mendorong investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, menurut Menkeu, mengeluarkan beberapa kebijakan propenguatan industri nasional untuk memperkuat permintaan dalam negeri dan memperkokoh fundamental ekonomi.

“Kebijakan itu antara lain insentif perpajakan, hilirisasi, substitusi impor, dan kemudahan perizinan investasi,” tutur dia.

Langkah-langkah tersebut, kata Sri Mulyani, diharapkan bisa meng-counter rasa pesimistis para pelaku pasar dari situasi perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang telah menggerus pertumbuhan ekonomi global. Upaya pemerintah, BI, dan OJK melalui berbagai bauran kebijakan, kata Sri Mulyani, juga diharapkan mampu memberikan sinyal optimisme bagi industri di dalam negeri dan kalangan investor.

“Ini sebetulnya masalah psychological driven weaknesses, bukan masalah fundamental ekonomi. Jadi, kami bertiga (Menkeu, Ketua Komisioner OJK, dan Gubernur BI) menekankan kepada para CEO (pimpinan perusahaan), jangan ikut gloomy (pesimistis),” tegas Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan, dalam kodisi lingkungan global yang lemah dan tidak pasti, permintaan domestik harus dijaga dan diperkuat. Arah kebijakan fiskal yang disiapkan adalah melakukan counter cyclical dan stimulasi untuk me-reverse psikologi pelaku usaha,” tandas Sri Mulyani.

Menkeu pun mengajak para pelaku usaha memanfaatkan berbagai stimulus kebijakan tersebut secara optimal agar mampu menggairahkan kegiatan ekonomi nasional.

“Ekonomi tidak bisa ditarik dari satu aktor saja. Dunia usaha (diharapkan) tidak wait and see, tapi melihat seluruh apa yang dilakukan pemerintah merupakan pembukaan opportunity yang baru, yang bisa dimanfaatkan,” papar dia.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada pertengahan Oktober lalu memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari 3,3% menjadi 3%. Sedangkan tahun depan sebesar 3,4%, turun 0,2% dari proyeksi April lalu.

Kecuali itu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju tahun ini melambat menjadi 1,7% dibanding 2,3% pada 2018, sedangkan tahun depan diproyeksikan stagnan. Adapun pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diprediksi melambat menjadi 3,9% pada 2019, lebih rendah dari tahun lalu 4,5%.

Dalam APBN 2019 dan APBN 2020, asumsi pertumbuhan ekonomi masing-masing dipatok 5,3%. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya mencapai 5,1%. PDB Indonesia selama ini ditopang konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 55-57%, disusul investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31-33%, ekspor 17-19% (dikurangi impor 16-18%), konsumsi pemerintah 7-8%, dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 1-1,4%.

Gairahkan Konsumsi

Secara terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3%, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan fiskal, perdagangan, dan luar negeri. “Pemerintah juga harus mendorong masyarakat melakukan investasi dan konsumsi,” ucap dia.

David mengemukakan, pemerintah harus sungguh-sungguh menjaga daya beli kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Soalnya, kelompok ini memiliki peran konsumsi yang dominan.

Salah satu langkah fiskal yang bisa dilakukan, menurut David, adalah menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang saat ini maksimal Rp 54 juta (lajang).

Menurut David Sumual, agak berat mencapai realisasi investasi secara penuh yang tahun ini ditargetkan Rp 792 triliun. Sebab, semua negara sedang mendorong investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi mereka.

Dia menjelaskan, pemerintah harus fokus mengeksekusi proyek yang sudah masuk pipeline tetapi belum berjalan. Kendala yang dihadapi saat eksekusi adalah terkait regulasi, pembebasan lahan, dan negosiasi harga.

Di sisi lain, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Retno Ponco Windarti memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini hanya mencapai 5,1%, dengan catatan pertumbuhan ekonomi kuartal III- 2019 mencapai 5,05%. Secara pola musiman biasanya pertumbuhan ekonomi melonjak pada kuartal IV.

“Kami harap faktor musiman ini bisa dicapai. Seluruh kebijakan dilakukan secar all out, termasuk dengan menciptakan ekspektasi positif sehingga pelaku usaha optimistis melakukan ekspansi usaha,” ucap dia.

Menurut Retno, prospek perekonomian Indonesia dalam kondisi relatif baik. Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi RI bisa tumbuh konsisten 5% karena ditopang konsumsi, terutama konsusmsi rumah tangga yang relatif kuat.

Dia optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan lebih baik dari tahun ini, yakni pada kisaran 5,2% sampai 5,6%. Jika pertumbuhan ekonomi naik, kredit akan meningkat. Ketika kondisi ekonomi melemah, ada kecenderungan sikap pelaku ekonomi lebih pro siklus, sehingga perekonomian semaki melemah. “Ini yang coba kita potong dalam kondisi makroprudensial,” ujar Retno.

Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Febrio Kacaribu memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di level 5% dan meningkat ke kisaran 5-5,2% pada 2020.

“Untuk kuartal III-2019 kemungkinannya sekitar 4,9%. Ini sedikit di bawah ekspektasi, sebab 5% sudah menjadi angka psikologis. Secara musiman akan ada penurunan pada kuartal III. Tetapi pertumbuhan konsumsi masih di atas 5%,” papar dia.

Febrio mengakui, investasi pada awal 2019 tumbuh melambat. Itu ikut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Soalnya, sumbangsih investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 33%.

Tantangan Berat

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, upaya pemerintah mengdongkrak pertumbuhan ekonomi ke level 5,3% pada 2020 akan menghadapi banyak tantangan. Dari sisi eksternal, kata dia, perekonomian Indonesia akan menghadapi resesi ekonomi di negara maju, sehingga menekan turun harga komoditas ekspor dan permintaan barang industri dari Indonesia. Juga memicu kontraksi pada realisasi investasi asing langsung (FDI).

Dari dalam negeri, tantangan paling besar adalah tekanan pada daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Ini terkait tarif beberapa pos yang telah diputuskan naik ataupun diindikasikan mengalami penaikan, seperti iuran BPJS Kesehatan, tarif jalan tol, dan pengurangan subsidi energi, baik BBM maupun tarif listrik.

“Ini bisa berdampak pada perlambatan konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 57% terhadap PDB dari sisi pengeluaran. Akibatnya, kecil harapan pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa 5,3%,” papar Bhima.

Menurut Bhima, motor utama penopang pertumbuhan ekonomi 2020 masih berada pada konsumsi rumah tangga, sehingga harus dijaga stabil tumbuh 5%. Motor berikutnya adalah ekspor, dengan catatan bisa memanfaatkan celah perang dagang AS dan Tiongkok.

“Terakhir ada di ekonomi digital, khususnya sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi digital yang naik signifikan dapat terus didorong untuk menyerap tenaga kerja dan menaikkan porsi sektor formal terhadap perekonomian,” kata dia.

Pandangan senada dikemukakan ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani. Menurut dia, sumber pertumbuhan penting yang harus diupayakan adalah memperkuat permintaan domestik dengan mendorong investasi, baik FDI maupu investasi dalam negeri.

“Akselerasi perbaikan iklim investasi mutlak harus dilakukan. Juga perbaikan infrastruktur untuk menekan logistic costs,” tegas dia.

Bhima menjelaskan, pemerintah perlu mendorong investasi padat karya, seperti industri alas kaki, pakaian jadi, konstruksi, properti, serta pertanian dan perikanan. “Perlu insentif khusus untuk menarik investasi di sektor padat karya,” kata dia dia.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, meskipun realisasi investasi kuartal III-2019 meningkat 18,4% (yoy), serapan tenaga kerja justru turun 0,53% (yoy), bahkan turun 16,7% secara kuartalan (qtq).

Menurut Dendi Ramdani, investasi yang ideal untuk menciptakan lapangan kerja adalah investasi ke sektorsektor yang berorientasi ekspor, terutama sektor industri manufaktur. Sektor ini juga bisa memperbaiki posisi neraca transaksi berjalan ke depan.

Selain itu, investasi sangat mungkin masuk ke sektor-sektor berorientasi pasar domestik, seperti industri makanan dan minuman, farmasi, jasa kesehatan, serta petrokimia.

Pada acara HUT pasar modal, pekan lalu, Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan, OJK terus mengeksplorasi insentif yang bisa diberikan kepada industri jasa keuangan.

“Yang menjadi PR adalah bagaimana mendorong pertumbuhan kredit. Ke depan, ada sektor yang bagus sebagai sasaran penyaluran kredit, misalnya sektor pertanian dan konstruksi yang terkait infrastruktur,” papar dia.

Menkeu pada acara yang sama, mengatakan, pemerintah akan menjaga ekonomi Indonesia, namun hal itu harus dapat diimbangi optimisme dari para chief executive officer (CEO) dan aktor ekonomi industri nasional. “Optimisme dapat ditularkan ke dunia usaha,” tandas dia.

Untuk bertahan di tengah tekanan global, Gubernur BI Perry Warjiyo mengasumsikan strategi bertahan hidup di pulau terpencil yang dilakukan tokoh Chuck Noland dalam film Cast Away (2000). Tokoh tersebut diperani dengan apik oleh aktor kawakan Tom Hanks.

Pesan moral yang terpenting dari Cast Away, menurut Gubernur BI, adalah mengalahkan rasa takut. Pelaku pasar, baik investor maupun regulator, harus bersikap percaya diri menghadapi perlambatan ekonomi global. (try)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA