Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suryo Utomo. Foto: BSTV

Suryo Utomo. Foto: BSTV

DIRJEN PAJAK BARU SURYO UTOMO DILANTIK

Pajak Diperkirakan Shortfall Rp 140 Triliun

Triyan Pangastuti/Imam Suhartadi, Sabtu, 2 November 2019 | 20:52 WIB

JAKARTA, investor.id - Realisasi penerimaan pajak tahun ini diperkirakan shortfall (kurang) sekitar Rp 140 triliun dari target APBN sebesar Rp 1.577,56 triliun, atau hanya tercapai sekitar Rp 1.315,91 triliun (91%). Meski demikian, proyeksi penerimaan tersebut masih meningkat 9% dibanding realisasi pada 2018 sebesar Rp 1.315,91 triliun.

Hingga akhir Agustus 2019,  berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tumbuh tipis 0,21% year on year (yoy) menjadi Rp 801,16 triliun, atau 50,78% dari target APBN tahun ini Rp 1.577,56 triliun. Rinciannya, pajak penghasilan (PPh) migas Rp 454,78 triliun, PPh nonmigas Rp 39,42 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Rp 288,01 triliun, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 18,94 triliun.

Suryo Utomo/ Foto: IST
Suryo Utomo/ Foto: IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tugas Suryo Utomo sebagai dirjen pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru berat. Pasalnya, kondisi ekonomi dalam negeri tertekan dampak perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dan ancaman resesi global. Suryo menggantikan posisi Robert Pakpahan yang sudah memasuki masa purna bakti.

“Tugas dirjen pajak tahun ini dan tahun mendatang akan sangat berat, dengan sekitar 70% penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk mendukung seluruh aktivitas di Indonesia, berasal dari DJP. Untuk tahun ini, penerimaan pajak mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh kondisi global,” kata mantan direktur pelaksana World Bank tersebut dalam acara Pelantikan Eselon 1 dan 2 Kemenkeu, Jakarta, Jumat (1/11).

Menkeu Sri Mulyani melantik 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan, di Aula Mezzanine Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (9/9). Foto: Humas Kementerian Keuangan
Menkeu Sri Mulyani melantik 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan, di Aula Mezzanine Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (9/9). Foto: Humas Kementerian Keuangan

Apalagi, target pajak tahun 2020 dinaikkan menjadi Rp 1.642,6 triliun. Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah itu sekitar 64,66% dari belanja APBN 2020 sebesar Rp 2.540,42 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, di tengah tekanan kondisi global saat ini, ia berharap Suryo tetap fokus mencapai target penerimaan negara dalam bidang pajak. Ia yakin pengalaman panjang Suryo di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membantu dalam pencapaian target tersebut.

“Pertumbuhan penerimaan tetap harus dilakukan dalam ekstensifikasi dan intensifikasi secara proper. Selain itu, jika berdasarkan pengalaman karier Suryo selama ini, semestinya sudah cukup untuk menjalankan tugas sebagai dirjen pajak. Suryo pernah menjabat sebagai kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing maupun kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, pernah menjadi direktur Peraturan Perpajakan I serta direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP sebelumnya,” paparnya.

Dirjen pajak, lanjut Sri Mulyani, harus tetap menjaga momentum penerimaan negara, namun tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi. Hal ini suatu kombinasi tugas yang berat dan tidak mudah. “Kita juga ingin reformasi di bidang sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak diteruskan, kita melihat kompetensi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan akan fokus mengejar penerimaan pajak tahun ini, dalam sisa waktu dua bulan ke depan. Dia juga menjelaskan masih perlu menghitung dulu potensi shortfall penerimaan pajak 2019 dan melakukan konsolidasi terlebih dahulu.

“Ya, DJP akan melakukan action dan effort. Nanti kami hitung dulu, masih belum selesai. Kami akan konsolidasikan dulu seperti apa, pokoknya dua bulan ini kami fokus,” tandas Suryo.

Sementara itu, Kemenkeu telah memproyeksikan penerimaan pajak tidak akan memenuhi target tahun ini. Shortfall diperkirakan sekitar Rp 140 triliun.

Core Tax System

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani mengatakan lebih lanjut, dirjen pajak baru perlu meneruskan reformasi fundamental di DJP yang sudah dilaksanakan selama ini di bawah kepemimpinan Robert. “Yang paling penting salah satunya pilar reformasi perpajakan yakni menyelesaikan pembentukan Core Tax System. Sistem ini untuk menopang bekerjanya DJP, untuk memaksimalkan peluang pelayanan secara jauh lebih akurat dan efisien, serta penuh kepastian,” tutur Menkeu Sri.

Masih terkait reformasi perpajakan, Sri Mulyani meminta DJP untuk menjaga tata kelola dan semakin baik dalam memanfaatkan data. DJP diharapkan mampu memberikan kepastian pada masyarakat dengan memanfaatkan Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Kepastian bagi wajib pajak penting, di tengah kondisi ketidakpastian global yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang berasal dari negara maju. Hal ini kan juga memberikan dampak perekonomian dalam negeri, sehingga perlu memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan dengan para stake holder,” ujarnya.

Kepada jajaran DJP serta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lanjut Sri Mulyani, harus juga mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap baik, tidak terlalu terdampak pengaruh perlambatan global. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan menginjeksikan optimisme dan confidence bahwa ruang untuk perbaikan ekonomi nasional masih sangat besar, dengan tetap menjaga kewaspadaan. Jika ekonomi tahun ini diperkirakan tumbuh 5,1%, tahun depan bisa naik menjadi 5,3%.

Di samping itu, sinergi Direktorat Jenderal Pajak harus semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan perpajakan, terkait perubahan teknologi yang mendorong ekonomi digital dan e-commerce. Ia meyakini, kompetensi dan pengalaman Suryo mengikuti berbagai pertemuan internasional dan terlibat dalam perkembangan pajak secara internasional bisa menjadi bekal untuk memformulasi kebijakan pajak sektor ekonomi digital.

“Penerimaan perpajakan dan potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital dan e-commerce saat ini masih pada tahap formulasi awal. Oleh karena itu, saya meminta Suryo untuk melanjutkan formulasi kebijakan yang tepat untuk sektor tersebut. Kebijakan pemungutan pajak ekonomi digital harus seimbang, antara memungut secara adil tetapi juga tidak mematikan sektor yang sedang dan akan terus berkembang itu,” tandas Sri Mulyani.

Defisit Anggaran

Dengan shortfall pajak diperkirakan mencapai sekitar Rp 140 triliun, maka defisit APBN 2019 diperkirakan melebar dibanding asumsi semula pada level 1,93% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit diperkirakan melebar antara 2%-2,2% terhadap PDB. Menurut dia, kondisi perekonomian dari sisi makro ekonomi sebenarnya sudah lebih baik, sebab pemerintah memberikan stimulus.

“Untuk itu, saya mengingatkan agar kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan belanjanya dalam dua bulan terakhir tahun ini, sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV,” paparnya.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Sementara itu, ditemui usai serah terima jabatan dirjen pajak, Robert Pakpahan mengatakan posisi realisasi penerimaan pajak hingga Oktober lalu sudah tembus Rp 1.000 triliun. Angka realisasi tersebut juga dikonfirmasi oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal, yang menjelaskan bahwa penerimaan pajak sudah mencapai Rp 1.000 triliun per pekan keempat Oktober lalu.

Kendati demikian, ia enggan menjelaskan penerimaan pajak secara lebih rinci.

“Masih direkap lagi dulu, kan tanggal 31 Oktober baru kemarin. Adapun untuk kekurangan penerimaan pajak di tahun ini atau shortfall pajak masih akan sesuai dengan laporan semester lalu yakni akan sekitar Rp 140 triliun. Shortfall pajak disebabkan besarnya tekanan ekonomi, di tengah langkah pemerintah untuk menggenjot kinerja investasi,” tutur Yon saat ditemui usai acara yang sama, kemarin.

Disambut Positif

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyambut positif pelantikan Suryo Utomo sebagai direktur jenderal pajak yang baru, menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun.

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Foto: kabarrakyat.com
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Foto: kabarrakyat.com

Sebelumnya, melalui Keppres, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan memilih Suryo Utomo sebagai dirjen pajak baru.

“Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Suryo Utomo sebagai dirjen pajak yang baru. Semoga amanah dan tugas berat ini dapat ditunaikan dengan baik, lancar, dan sukses. Kami juga mengucapkan terima kasih yang amat besar untuk Pak Robert Pakpahan, atas kontribusi positif, pencapaian, dan kerja keras selama menjadi dirjen pajak, semoga tetap dapat berkontribusi bagi bangsa di ladang pengabdian yang lain,” kata Yustinus di Jakarta, Jumat (1/11).

Pilihan terhadap Suryo Utomo, lanjut dia, tepat karena dua alasan. Pertama, menunjukkan kepercayaan presiden dan menteri keuangan kepada internal DJP. Kedua, rekam jejak pribadi Suryo Utomo sebagai pejabat yang lahir dan dibesarkan di DJP menjadi modal kuat untuk memimpin DJP.

“Terlebih 4 tahun terakhir sebagai staf ahli menkeu terlibat sangat aktif dan dekat dalam proses penyusunan UU Pengampunan Pajak, UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Tim Reformasi Perpajakan, dan review atas seluruh rancangan peraturan perpajakan. Namun demikian, tantangan dirjen pajak baru tidaklah mudah. Tekanan perekonomian global dan domestic akan berdampak pada penerimaan pajak,” paparnya.

Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang lebih proaktif, dengan didukung teamwork yang solid, lincah, dan profesional. Selain itu, perlu ada dukungan politik yang kuat, khususnya untuk menuntaskan revisi undang-undang perpajakan, perbaikan kelembagaan, core tax system, dan pemanfaatan data/informasi perpajakan. “Konsolidasi internal juga perlu segera dilakukan agar dapat bekerja cepat,” imbuhnya. (ns/ant/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA