Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

SEJUMLAH ANGGOTA DPR TOLAK RUU KUP

Pajak Minimum Hanya Berlaku bagi Perusahaan tertentu

Selasa, 14 September 2021 | 11:49 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana pemberlakuan alternative minimum tax (AMT) atau pajak minimum terhadap wajib pajak merugi hanya akan berlaku pada wajib pajak (WP) badan tertentu. Rencana pajak penghasilan (PPh) minimum 1% dari penghasilan bruto itu tidak diberlakukan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menkeu menjelaskan ada tiga kriteria wajib pajak badan yang dikenakan AMT. Pertama, diterapkan terbatas hanya pada WP Badan yang terbukti terdapat hubungan afiliasi.

Kedua, pengenaan AMT berdasarkan omzet tertentu. Ketiga, beroperasi secara komersial dalam jangka waktu tertentu.

“Kita perlu untuk melihat AMT ini ditetapkan terbatas pada WP Badan dengan kriteria tertentu. Hal ini tentu akan bisa mengakomodasi concern dari banyak masyarakat maupun dunia usaha,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).

Dengan demikian, Menkeu menegaskan bahwa ketentuan AMT tidak akan dimaksudkan untuk mengenakan pajak kepada WP yang secara alamiah mengalami kerugian tertentu, apalagi kepada wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Jadi ini tujuan yang diinginkan dan agar tidak bersifat eksesif, sehingga tidak berarti tidak memalaki walaupun rugi tetap harus bayar pajak,” ujar Menkeu  Rencana AMT tersebut tertuang dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sedang dibahas pemerintah bersamaPanitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR, Senin (13/9/2021). Foto: Humas Kemenkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR, Senin (13/9/2021). Foto: Humas Kemenkeu

Dalam skema AMT itu, pemerintah akan membanderol pajak penghasilan (PPh) sebesar 1% dari peredaran usaha terhadap wajib pajak yang merugi.

“Implementasi alternative minimum tax (AMT) dimaksudkan untuk mencegah skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara agresif yang menyebabkan wajib pajak melaporkan rugi secara berturut-turut atau melaporkan pajak dalam jumlah yang sangat kecil,” tuturnya.

Dalam catatannya, pada tahun 2019 WP Badan yang melaporkan rugi menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2012 dari 8% meningkat menjadi 11%.

“Wajib Pajak Badan yang melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut jumlahnya meningkat, semula dari 5.199 WP tahun 2012-2016 menjadi 9.496 WP tahun 2015-2019, namun tetap dapat beroperasi atau mengembangkan usaha di Indonesia,” tegasnya.

Selain AMT, pemerintah juga berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mengatur perluasan basis pajak PPN dengan pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Rencana ini meliputi pengenaan PPN terhadap sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

PPN Sembako

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas KEM & PPKF RAPBN 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (31/5).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan rencana pemerintah untuk mengenakan PPN atas kebutuhan pokok dilakukan secara terbatas. Artinya, pengenaan PPN hanya dikenakan untuk barang kebutuhan pokok dengan kualitas khusus dan harga mahal.

“Misalnya (PPN dikenakan) untuk beras atau daging berkualitas khusus yang biasanya berharga mahal,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Rencana tersebut juga tertuang dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ia menjelaskan, pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok harus diperjelas pengaturannya serta tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Menurutnya, untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan

dikenakan PPN dengan tariff PPN yang lebih rendah dari tariff normal atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi.

“Selain itu, dalam klaster ketiga ini terdapat kebijakan pengenaan multi tarif PPN agar mencerminkan keadilan bagi wajib pajak di mana tarif umum dinaikkan dari 10% menjadi 12% dan diperkenalkan range tarif dari 5% sampai dengan 25%,” tuturnya.

Dengan demikian, Menkeu memahami bahwa dengan disampaikannya RUU KUP ini ke DPR pada awal Mei lalu, secara substansi yang terkandung tentu akan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha.

“Pemerintah memahami bahwa aspirasi masyarakat harus didengar dan menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan RUU KUP di DPR. Oleh karena itu, pemerintah telah melaksanakan serangkaian kegiatan fokus group discussion (FGD) dengan berbagai kalang an, termasuk para akademisi, pengamat ekonomi dan perpajakan, asosiasi pengusaha, dan para pemuka organisasi sosial dan keagamaan,” tegasnya.

15% Penerimaan Pajak berasal dari PPh Badan
15% Penerimaan Pajak berasal dari PPh Badan

PPN Jasa Pendidikan

Menkeu juga menjelaskan, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan termasuk sekolah secara terbatas. Artinya, hanya sekolah- sekolah dengan bayaran mahal yang akan dikenakan PPN. Rencana tersebut juga tertuang dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Ini juga untuk membedakan jasa pendidikan yang memberikan secara masif oleh pemerintah dan lembaga sosial lain, dibandingkan dengan (sekolah) dengan SPP yang luar biasa tinggi,” ujar Menkeu.

Secara umum, kata Menkeu, pengenaan PPN yang ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh karena itu, untuk sekolah atau lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan standar, madrasah untuk masyarakat biasa atau rendah dipastikan tidak akan kena PPN.

“Dengan demikian madrasah dan lain-lain tidak akan dikenakan dalam skema ini,” tegasnya.

Sri Mulyani menegaskan, skema pengaturan atas rencana pengenaan PPN jasa pendidikan tersebut dirancang agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu berencana mematok tarif PPN atas jasa pendidikan sebesar 7%.

Pajak Karbon

Mengenai rencana pungutan pajak karbon, Menkeu Sri Mulyani memastikan pengenaan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati menunggu kesiapan dunia industri.

Hal ini merupakan bagian strategis dari upaya Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca.

“Implementasi pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sektor, keselarasan dengan penerapan perdagangan karbon dan juga pemulihan ekonomi pasca pandemi,” kata Menkeu.

Di samping itu, pengenaan pajak karbon juga berkaitan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia dari ancaman risiko perubahan iklim.

Sesuai Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 41% pada tahun 2030 dalam penanganan perubahan iklim global.

“Implementasi pajak karbon menjadi sinyal bagi perubahan perilaku (changing behaviour) para pelaku usaha menuju ekonomi hijau yang kompetitif serta sumber pembiayaan pemerintah bagi pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

Adapun pemerintah telah mengusulkan pajak karbon atas emisi yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dikenakan dengan tariff sebesar Rp 75/Kg CO2e (karbon dioksida ekuivalen).

“Penerapan pajak karbon perlu disinkronkan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy, harmonisasi dengan pajak berbasis emisi karbon seperti pajak bahan bakar dan skema PPnBM kendaraan bermotor, perlu memperhitungkan dampaknya terhadap industri dan ekonomi dengan timing dan roadmap yang jelas,” tuturnya.

Asas Keadilan

Menkeu menjelaskan, perluasan PPN dengan pengurangan atas pengecualian fasilitas PPN memiliki tujuan agar lebih mencerminkan keadilan dan ketepatan sasaran.

Beberapa cara kebijakan yang dilakukan terkait PPN yakni, pertama, seluruh barang dan jasa dikenai PPN, kecuali sudah menjadi objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) seperti restoran, hotel, parkir, dan hiburan.

Kemudian, PPN dikecualikan terhadap uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga. Lalu, jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain dan jasa penceramah keagamaan.

Kedua, fasilitas tidak dipungut PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang bertujuan untuk mendorong ekspor di dalam dan di luar kawasan tertentu, serta hilirisasi sumber daya alam (SDA).

“Fasilitas PPN juga dibebaskan atas BKP/JKP strategis diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut. Fasilitas tersebut juga diberikan terhadap kelaziman dan perjanjian internasional,” ujarnya.

Sedangkan yang ketiga terkait barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dikenakan PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal. Atau dapat tidak dipungut PPN serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi.

“Dengan demikian asas keadilan semakin diwujudkan karena bisa saja bicara hal yang sama yaitu makanan pokok, pendidikan, dan kesehatan karena range dari konsumsi ini bisa dari yang sangat basic sampai yang paling sophicicated menyangkut pendapatan atau tingkat pendapatan yang sangat tinggi,” tuturnya.

Menurutnya, beleid ini akan mengusung metode omnibus law, dan terdapat kebijakan pengenaan multi tarif PPN. Tujuannya agar mencerminkan keadilan bagi WP di mana tariff umum dinaikkan dari 10% menjadi 12% dan diperkenalkan range tarif dari 5% sampai dengan 25%.

“Terakhir, klaster ini mengatur kemudahan dan kesederhanaan PPN yaitu penerapan PPN final sebagai penyederhanaan pengenaan PPN untuk BKP/JKP tertentu, dengan tariff tertentu yang dihitung dari peredaran usaha (dengan besaran lebih rendah dari 5%),” tuturnya.

Reformasi Perpajakan

Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Terkait dengan reformasi perpakan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan hingga 4 periode. Reformasi ini disesuaikan dengan berbagai perkembangan zaman yang disesuaikan dengan peluang dan tantangan.

Reformasi perpajakan periode pertama dimulai tahun 1983 yakni sistem perpajakan berubah dari of ficial assessment menjadi self assessment.

“Ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakanannya sendiri, sementara otoritas perpajakan mengemban fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum,” ujarnya.

Kedua, reformasi perpajakan Jilid I pada 2002-2008 yang difokuskan pada perbaikan sumber daya manusia (SDM), organisasi, dan proses bisnis. Reformasi ini dilakukan dengan modernisasi kantor pajak dengan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan Pratama dengan melakukan segmentasi wajib pajak dalam memberikan pelayanan dan pengawasan agar lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan kepercayaan masyarakat.

Ketiga, reformasi perpajakan Jilid II yang berlangsung pada 2009–2016 dengan fokus pada kemudahan berusaha (business friendly) sebagai respons atas perlambatan ekonomi dunia pasca krisis finansial global.

Pada periode tersebut peme rintah memberikan berbagai kebijakan insentif/fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan.

“Upaya ini diterbitkan untuk mendukung daya beli masyarakat, yang waktu itu terhantam saat global financial crisis dan untuk meningkatkan minat investasi dan aktivitas dunia usaha, dan menarik investor dari luar negeri,” ujarnya.

Selanjutnya, reformasi perpajakan tahun 2016 dan berlanjut hingga saat ini. Dalam reformasi ini mencakup 5 (lima) pilar penting dalam administrasi perpajakan yaitu penguatan organisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, dan penyempurnaan regulasi.

Sementara itu, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh meningkat dari 52% tahun 2012 menjadi 78% 2020.

“Selain itu kenaikan rasio kepatuhan tertinggi terjadi pasca program Tax Amnesty 61% pada tahun 2016 menjadi 73% pada tahun 2017,” tuturnya.

Menkeu juga mengungkapkan, reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

“Untuk menghindarkan middle income trap maka konsolidasi fiskal terutama akibat pandemic melalui penyehatan APBN perlu ditunjang dan perlu dilakukan reformasi perpajakan,” kata Menkeu.

Menurut dia, sistem perpajakan yang efektif adalah sistem yang mampu memberikan pelayanan secara optimal namun dapat menekan biaya dari WP. Apalagi dalam catatannya, WP yang terdaftar meningkat 20 kali lipat dalam 20 tahun terakhir, yakni dari 2,59 juta pada 2002 menjadi hampir 50 juta pada 2021.

Untuk rasio WP orang pribadi terhadap penduduk bekerja juga naik dari 1,8% pada 2002 menjadi 34,66% pada 2021, yang artinya WP OP berkontribusi penting dan setara dengan kemajuan di negara-negara OECD.

Sementara itu, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh meningkat dari 52% pada 2012 menjadi 78% pada 2020 dan kenaikan rasio dengan kepatuhan tertinggi terjadi saat tax amnesty, yaitu dari 61% pada 2016 menjadi 73% pada 2017.

Anggota DPR Tolak

Dalam rapat kerja tersebut sejumlah anggota DPR menyuarakan penolakan terhadap usulan pemerintah untuk mengenakan PPN atas sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Anggota Panja RUU KUP dari Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amor menolak rencana pengenaan PPN atas sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan kerena kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Dan ini merupakan kebutuhan dasar/pokok manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pemerintah harus menjamin pemenuhannya dalam bentuk apapun dan tidak malah mempersulit,” ujar Fauzi dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (13/9).

Namun, Fraksi Nasdem tetap memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mengejar PPh atas perusahaan digital asing yang telah memanfaatkan ekonomi Indonesia, meski tak memiliki kehadiran fisik di dalam negeri.

Lebih lanjut, Fraksi Nasdem juga sepakat adanya rencana pajak karbon, ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) berupa plastik dan minuman berpemanis.

Ecky Awal Mucharam
Ecky Awal Mucharam

Sementara itu, Anggota Panja RUU KUP Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menyampaikan, Fraksi PKS menolak penerapan PPN atas sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, dan jasa pelayanan keagamaan. Sebab, kelima rencana perluasan basis pajak tersebut merupakan hak dasar seluruh masyarakat.

Ecky menyampaikan, karena pada kenyataannya, penerimaan PPN disumbang dari konsumsi masyarakat yang justru kebanyakan masyarakat dari kalangan ekonomi miskin dan menengah. Sehingga, rencana tersebut justru dikhawatirkan akan makin jadi beban masyarakat. 

Menurutnya, selama ini kontribusi PPN tersebut malah tidak tercermin pada realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh). Pasalnya, penerimaan PPh orang miskin menengah seperti karyawan dan buruh yang tercermin pada pos PPh Pasal 21 justru lebih banyak dibandingkan PPh orang pribadi yang merupakan representasi pajak orang kaya.

Oleh karenanya, lanjut dia, Fraksi PKS meminta agar pemerintah dalam RUU KUP juga menaikkan threshold penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari yang berlaku saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 8 juta per bulan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat/Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Vera Febyanthy juga mengatakan hal yang sama.

“Terkait adanya pengenaan PPN untuk pajak sembako, pendidikan, dan kesehatan, kami berpendapat ketiga hal yang jadi hajat hidup orang banyak kami butuh kejelasan. Fraksi Partai Demokrat menolak terhadap tiga pengenaan terhadap pajak sembako, kesehatan dan serta pendidikan itu menjadi perhatian kami,” tegasnya. (jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN