Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Listrik PLN. Foto ilustrasi: IST

Listrik PLN. Foto ilustrasi: IST

Pelanggan Listrik 900 VA RT Mampu Tak Nikmati Subsidi Lagi

Rabu, 4 September 2019 | 17:11 WIB
Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pelanggan listrik daya 900 volt ampere (VA) golongan rumah tangga mampu tak lagi mendapat subsidi pada 2020 nanti. Hal ini seiring dengan keputusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam waktu tiga bulan ke depan pemerintah dan PLN akan melakukan sosialisasi mengenai pencabutan subsidi tersebut.

Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, pencabutan subsidi itu maka pelanggan 900 VA golongan rumah tangga mampu akan dikenakan tarif penyesuaian (adjusment) mulai awal 2020.

Dia menegaskan pencabutan subsidi itu tak serta merta tarif listrik 900 VA rumah tangga mampu itu bakal naik. Pasalnya formula tarif adjusment mengacu pada pergerakan harga minyak Indonesia (ICP), nilai tukar (kurs) Rupiah dan inflasi. "Belum tentu ada kenaikan tarif, tergantung Dollar, ICP, dan inflasi. Masuk tarif penyesuaian 3 bulanan saja," kata Djoko di Jakarta, Rabu (4/9).

Dalam rapat kerja Komisi VII DPR dalam penetapan asumsi makro, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp62,21 triliun. Besaran subsidi listrik dialokasi antara lain kepada pelanggan dengan daya 450 volt VA, daya 900 VA dan 900 VA rumah tangga mampu.

Adapun rinciannya subsidi pelanggan 450 VA sebesar Rp32,17 triliun, pelanggan 900 VA Rp9,12 triliun serta pelanggan 900 VA rumah tangga mampu Rp7,11 triliun. Usulan ini disetujui dalam rapat kerja tersebut dan dibawa ke Badan Anggaran DPR. Namun dalam pembahasan Banggar disepakati pencabutan subsidi 900 VA rumah tangga mampu. Dengan begitu subsidi listrik pada 2020 ditetapkan sebesar Rp54,785 triliun.

Djoko menerangkan pelanggan 900 VA sejak 2016 silam dibagi dua kategori yakni rumah tangga mampu dan kurang mampu. Pelanggan rumah tangga kurang mampu masih menikmati subsidi. Namun dengan catatan masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggunan Kemiskinan (TNP2K).

Dia mengungkapkan pemakai 900 VA mencapai 24 juta pelanggan. Dari jumlah itu sekitar 6,9 juta pelanggan termasuk golongan rumah tangga mampu. Dia mengungkapkan pertumbuhan daya 900 VA setiap tahunnya sekitar 3 juta pelanggan. Artiannya pada 2020 nanti pelanggan 900 VA tersebut mencapai 900 VA.

Dikatakannya kebijakan pencabutan subsidi tersebut bukan hal yang baru diterapkan. Pasalnya sudah bergulir pada 2016 silam. Namun dia menyebut akan ada sosialisasi kepada masyakat agar pelanggan 900 VA rumah tangga mampu memahami bila tagihan listrik mengalami penyesuaian tarif. Dengan begitu tak ada keluhan dari pelanggan tersebut bila tagihan pemakaian listriknya mengalami fluktuasi.

"Tergantung sosialisasinya ya. Dengan keputusan di Banggar, maka akan ada tarif adjustment. Kelompok ini ya tadinya disubsidi jadi pindah kelompok ya tidak disubsidi," ujarnya.

Ketika pelanggan 900 VA dicabut pada 2016 silam, pernah ada posko pengaduan yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K dan PLN. Pengaduan yang diajukan masyarakat kemudian diverifikasi. Bila memang termasuk kategori rumah tangga tidak mampu maka subsidi tetap diberikan.

Skema pengaduan berjenjang dari tingkat kelurahan. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 671/4809/SJ tanggal 16 Desember 2016, tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Surat Edaran Mendagri tersebut bertujuan agar pemerintahan desa dan kelurahan wajib membantu warga masyarakat dalam pengisian formulir pengaduan yang telah disediakan di masing-masing kantor desa dan kelurahan.

Formulir pengaduan yang telah diisi wajib disampaikan ke kecamatan untuk kemudian dimasukkan dan diunggah ke dalam aplikasi elektronik tersebut agar dapat diproses lebih lanjut oleh posko pengaduan pusat.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN