Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

Pelebaran Defisit APBN Jadi Stimulus Ekonomi

Triyan Pangastuti/Arnoldus Kristianus, Senin, 2 Desember 2019 | 22:48 WIB

JAKARTA, investor.id – Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, dari yang telah ditetapkan sebesar 1,76% produk domestic bruto (PDB), dinilai bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi global dan penerimaan pajak yang tersendat. Stimulus fiskal yang lebih besar bisa memperkuat confidence terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Hal ini akan menarik modal asing masuk (capital inflow), yang dapat mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Sementara itu, dalam kondisi output perekonomian aktual Indonesia yang masih rendah, kenaikan permintaan yang didorong oleh stimulus fiskal dinilai belum akan mendorong kenaikan inflasi.

Demikian benang merah pandangan sejumlah sumber dari kalangan otoritas moneter maupun fiskal serta ekonom yang dihimpun melalui wawancara secara terpisah oleh Investor Daily, akhir pekan lalu.

Mereka adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, dan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo. Selain itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, dan peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Eric Alexander Sugandi.

Dody Budi Waluyo. Foto: IST
Dody Budi Waluyo. Foto: IST

Dody Budi Waluyo menyatakan, Bank Indonesia mendukung langkah-langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperkuat stimulus fiskal guna menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui pelebaran defisit APBN 2020. Namun, ia enggan menyebut batas persentase yang aman menurut bank sentral untuk melebarkan defisit fiskal itu.

“Dalam kondisi seperti saat ini, yaitu output aktual masih lebih rendah dibandingkan output potensial, maka kenaikan permintaan -- termasuk yang didorong oleh stimulus fiskal --, belum akan mendorong kenaikan inflasi. Demikian pula halnya dilihat dari sisi nilai tukar, stimulus fiskal yang lebih besar pada saat ini justru dapat memperkuat confidence terhadap prospek ekonomi Indonesia. Tentunya, Kemenkeu telah memperhitungkan dengan seksama berapa ruang stimulus yang dapat dimanfaatkan, agar sustainability fiskal tetap terjaga,” ujar Dody.

Sebelumnya, Suahasil Nazara menyatakan, pemerintah berpotensi memperbesar defisit pada APBN 2020 dari yang telah ditetapkan sebesar 1,76% PDB. Pelebaran defisit ini, menurut dia, bisa menjadi upaya pemerintah menjaga fungsi stabilitas dan kredibilitas APBN, sehingga konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Suahasil Nasara.
Suahasil Nasara.

“Pelebaran defisit juga menjadi langkah untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian, selain situasi global yang diprediksi masih akan sulit pada 2020. Kendati demikian, target defisit APBN 2020 yang telah ditetapkan sebesar 1,76% PDB hingga kini masih cukup aman,” papar Suahasil.

Suahasil menegaskan, APBN akan berperan sebagai katalisator terhadap perekonomian. Pemerintah tidak akan fokus pada penerimaan pajak yang tak mencapai target, tapi pada upaya mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang melemah.

“Pada saat perekonomian melambat, maka perlu dilakukan kebijakan countercyclical melalui belanja sebagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian melemah kita sadari akan ada dampak ke penerimaan pajak, kami tidak konsentrasi ke shortfall (pajak), tetapi fokus menjaga APBN,” ucap dia.

Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan PDB pada triwulan III-2019 sebesar 5,02% (year on year/yoy), melambat dari capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy) pada kuartal II dan 5,07% pada kuartal I.

Defisit Rp 307,2 Triliun

Defisit APBN 2010-2020
Defisit APBN 2010-2020

Dalam APBN 2020, pemerintah dan DPR menyepakati defisit anggaran sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB. Ini lebih rendah dari outlook defisit APBN 2019 yang sebesar Rp 310,8 atau 1,93% dari PDB. Penetapan defisit APBN 2020 yang lebih rendah itu dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal, serta memberikan ruang gerak kebijakan pemerintah yang lebih besar menghadapi risiko global serta dampaknya pada perekonomian nasional pada 2020. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,3% atau sama dengan target tahun ini.

Dody menambahkan, upaya untuk menjaga sustainability pertumbuhan perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh dimensi kebijakan. Kebijakan moneter dan makroprudensial telah dilonggarkan dan saat ini transmisinya masih berlanjut.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui kebijakan sektoral dan struktural mendorong competitiveness dan memperbaiki iklim usaha serta kebijakan fiskal, termasuk bansos untuk memberikan stimulus.

“Selanjutnya, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan realisasi anggaran. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) juga mendorong dari sisi mikroprudensial dan kebijakan jasa keuangan. Bauran kebijakan ekonomi nasional yang sinergis ini akan memberikan topangan pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Dody.

Manufaktur Penyumbang Utama

Yusuf Rendy Manilet, Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Yusuf Rendy Manilet, Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Yusuf Rendy menilai, rencana pemerintah untuk membuka peluang pelebaran defisit anggaran sudah tepat untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi tahun depan, di tengah tantangan dalam mencapai penerimaan pajak.

“Pemerintah juga tidak perlu khawatir dengan pelebaran ini, karena fiskal tetap bisa dikelola secara prudent. Ini karena undang-undang memberikan ruang defisit APBN sampai dengan 3% terhadap PDB,” ujar dia ketika dihubungi pada Sabtu (30/11).

Di sisi lain, pembiayaan defisit melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) juga saat ini relatif lebih murah, karena BI telah menurunkan suku bunga acuannya dan diprediksi akan melanjutkan kebijakan ini tahun depan. Hal itu memberikan keleluasaan pemerintah untuk melebarkan defisit. Apabila tren penurunan pajak sektor manufaktur -- sebagai penyumbang utama pajak nasional – berlanjut ditambah penurunan harga minyak dunia, maka shortfall penerimaan pajak pada 2020 akan berpotensi kembali terjadi.

“Proyeksi kami, pertumbuhan perpajakan tahun depan sekitar 9% atau mencapai di kisaran Rp 1.600-an triliun, lebih rendah dibandingkan target pemerintah yang mencapai Rp 1.865 triliun atau tumbuh 14% dari prakiraan realisasi perpajakan tahun ini,” tutur dia.

Yusuf mengatakan, ia tidak sepakat dengan pandangan yang menyebutkan bahwa pelebaran defisit APBN 2020 akan mendorong inflasi dan memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Untuk nilai tukar, saya kira dampaknya minimal. Malah ada potensi penguatan nilai tukar dari capital inflow yang masuk dari penerbitan SBN,” ungkap dia.

BI Tak Bisa Sendiri

Menurut Yusuf, berbagai langkah pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI tidak bisa berjalan sendiri untuk mendorong ekonomi. Artinya, kebijakan ekonomi di sektor moneter, fiskal, dan sektor riil harus disinkronisasi satu sama lain.

“Apabila tidak saling berkolaborasi, maka kebijakan yang telah diberikan dampaknya tidak optimal dalam menjaga tingkat konsumsi,” tandas dia.

Bhima Yudhistira. Foto: IST
Bhima Yudhistira. Foto: IST

Sedangkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pelebaran defisit bukan berarti akan membuat stimulus fiskal ke ekonomi lebih besar, kecuali hal itu disertai peningkatan realisasi belanja modal dan penajaman insentif fiskal.

“Kalau sekadar realisasi belanja yang terbesar untuk belanja bayar bunga utang, belanja pegawai, dan belanja barang, multiplier ke ekonominya relatif rendah,” ujar dia.

Dengan berbagai tantangan yang saat ini masih terjadi, baik di tingkat domestik maupun global, ia memperkirakan kemungkinan shortfall pajak pada 2020 bisa mencapai Rp 200 triliun. Ini berarti realisasi penerimaan pajak akan mencapai sekitar Rp 1.443 triliun.

Hal senada dikemukakan oleh Eric Alexander Sugandi. Apalagi pertumbuhan ekonomi domestik terus melambat dan harga minyak dunia cenderung bergerak tidak jauh dari level sekarang, maka penerimaan pajak 2019 diperkirakan hanya mencapai 70-75% dari target. Realisasi di bawah target akan kembali terulang tahun depan.

Eric Sugandi. Foto: ipotnews.com
Eric Sugandi. Foto: ipotnews.com

Ia memperkirakan, defisit APBN 2019 akan melebar ke kisaran 2,1% sampai 2,2% dari PDB, atau lebih besar dari target defisit awal sebesar 1,84%. Sedangkan defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai 2% dari PDB. Idealnya, defisit tetap dijaga sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu di bawah 3% PDB.

“Memperbesar defisit APBN untuk menggenjot pertumbuhan ada trade off-nya ke risk appetite investor SBN. Mereka akan concern terhadap risiko pembengkakan defisit APBN, karena berpengaruh ke rating SBN,” ucap Eric

Hadapi Dilema

Ekonom yang juga Rektor UI Ari Kuncoro. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Ekonom yang juga Rektor UI Ari Kuncoro. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengingatkan, jika pemerintah berniat melakukan pelebaran defisit APBN 2020, ada dilema yang harus dihadapi. Hal ini terkait dengan sikap investor asing yang selalu menjadikan angka defisit sebagai pedoman, terutama dalam mengelola portofolio jangka pendek.

Menurut Ari, pelebaran defisit akan berdampak pada inflasi, sementara investor sangat sensitif terhadap inflasi. “Inflasi juga merupakan variable fundamental yang dijadikan pedoman bagi pemodal jangka pendek. Arus modal yang sudah masuk berisiko, jika ternyata kebijakan negara terlalu ekspansif,“ ujar rektor terpilih UI tersebut.

Namun, pada saat yang sama, pelebaran defisit akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab uang yang diambil dari masyarakat lebih sedikit dari uang yang digelontorkan untuk perekonomian. Hanya saja, bila pembiayaan defisit dilakukan dengan berutang, pemerintah akan semakin berat untuk memenuhi kewajibannya seiring rasio utang yang mendekati 30% dari PDB.

“Jadi, ruang bergeraknya juga sempit. Kalau batas ini dilanggar, maka dampaknya adalah persepsi pasar sampai ke politik. Pasalnya, untuk menutup (defisit), biasanya pinjam dari pasar uang atau dari luar negeri,” tutur Ari.

Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan kondisi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dengan memperbaiki iklim usaha serta melakukan pendekatan pribadi ke perusahaan besar. Bahkan, kalau perlu pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk lobi ke perusahaan besar. Ini dilakukan, agar perusahaan tersebut mau melakukan relokasi investasinya ke Indonesia, sehingga ketergantungan APBN terhadap utang menjadi berkurang.

Semakin Tak Ramah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kondisi ekonomi global yang semakin tidak ramah pada 2019 kemungkinan akan berlanjut pada 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Ini terutama dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang menemui jalan buntu.

“Fenomena yang bercirikan antiglobalisasi dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dalam negeri (inward looking policy) ini belum menunjukkan tanda akan berakhir. Pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun drastis pada 2019, kemungkinan belum pulih pada 2020,” kata Perry.

Dampak perang dagang terbukti sungguh buruk terhadap perekonomian, tidak saja kepada negara-negara yang terlibat perang dagang, tetapi juga kepada seluruh negara lain di dunia. Revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai Negara oleh IMF dan sejumlah lembaga internasional berkali-kali terjadi, berubah dari uneven global growth menjadi synchronized global slowdown.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3,6% pada 2018 menjadi hanya 3% pada 2019 dan 3,1% pada 2020, akibat perang dagang AS dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS, Tiongkok, serta di banyak negara maju dan berkembang yang lain juga melambat. Bahkan, sejumlah negara telah atau berisiko mengalami resesi,” ujar Perry saat menyampaikan pidato dalam Pertemuan Bank Indonesia Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (28/11) malam.

Lebih lanjut, perlambatan ekonomi global tersebut menekan volume perdagangan dan harga komoditas dunia semakin rendah. “Peringatan Bapak Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Oktober 2018, dengan merujuk dampak buruk dari perang dalam Game of Thrones menjadi kenyataan. ‘Musim dingin’ telah tiba, dan kita harus siap menghadapinya,” ucap dia.

Realisasi Pajak Oktober

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak (PKP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yon Arsal. Foto: vokasi.ui.ac.id
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak (PKP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yon Arsal. Foto: vokasi.ui.ac.id

Sementara itu, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2019 sekitar Rp 1.018,47 triliun atau 64,56% dari target APBN sebesar Rp 1.577,56 triliun.

“Penerimaan sampai Oktober 2019 cukup tertekan, karena posisi penerimaan kita pertumbuhannya masih di kisaran 0,23% dibanding dengan penerimaan tahun lalu yang pertumbuhannya di level 16%. Artinya, tahun ini memang relatif sangat berat,” kata dia di Jakarta, Senin lalu (25/11).

Yon menyebut, ada tiga faktor yang menjadi penyebab realisasi penerimaan perpajakan pada 2019 tersebut pertumbuhannya melambat. Pertama, akibat restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat. “Ini sebagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan sudah kami prediksi dari awal akan meningkat,” kata dia.

Faktor kedua, keadaan ekonomi global sedang melemah, sehingga memengaruhi aktivitas ekspor dan impor dalam negeri yang ikut menurun secara signifikan. Hal tersebut menyebabkan PPh dan PPN impor yang seharusnya berkontribusi hampir 18% dari total penerimaan pajak dan ditargetkan dapat tumbuh 23% pada APBN 2019, kini justru minus 7%.

Faktor ketiga, harga komoditas masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Meski sudah ada perbaikan pada harga komoditas sawit, namun dampaknya baru bisa dirasakan pada Desember 2019.

Masih Aman

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Sedangkan Destry Damayanti mengatakan, hingga kini, defisit fiscal masih dalam batas yang aman, karena didukung oleh kondisi fundamental dalam negeri yang cukup baik.

Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih akan bergerak melambat pada tahun depan, suku bunga ke depan akan tetap rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang (lower for longer).

“Pasti negara-negara maju akan melakukan easing policy, tidak hanya sisi moneter saja tapi juga fiskal. Mereka akan mencoba melakukan ekspansi fiskal. Itu saja nggak cukup, sebab ruang sudah tipis,” tutur dia saat ditemui di Jakarta, Jumat (29/11) malam.

Destry juga optimistis investasi pada 2020 akan menggeliat, karena faktor kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi. Ini dilakukan dengan mengusahakan kemudahan perizinan berusaha dan mempermudah urusan birokrasi, termasuk rencana membentuk omnibus law.

“Sisi fundamental kita kuat dan kebijakan moneter yang telah dilakukan BI sudah cukup berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, dengan berbagai macam pengembangan instrumen. Untuk fiskal kami tetap melihat masih dalam batas relative aman,” ujar dia.

Sementara itu, untuk aliran modal asing ke instrumen keuangan dalam negeri, ia memperkirakan akan deras, sebab yield yang ditawarkan oleh pemerintah masih menarik dibandingkan negara lainnya. “Ini pasti akan menjadi pull factor yang bisa menarik dana ke Indonesia. Kami melihat, 2020, Indonesia akan menarik bagi investor asing, baik untuk investasi riil dalam FDI (foreign direct investment) maupun portfolio investment,” papar Destry. (ns/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA