Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirut PT Pelindo II (IPC) Elvyn G. Masassya. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Dirut PT Pelindo II (IPC) Elvyn G. Masassya. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

POROS MARITIM BUKAN MIMPI

Pelindo II Jadi Trade Facilitator, Biaya Logistik Bisa Terpangkas 5%

Abdul Muslim/Thresa Sandra Desfika, Senin, 9 Desember 2019 | 17:32 WIB

JAKARTA, investor.id - PT Pelindo II (IPC) memiliki visi ingin menjadi fasilitator perdagangan (trade facilitator) dari saat ini yang hanya sebagai operator pelabuhan (port operator). Dengan menjadi trade facilitator, maka Indonesia berpotensi bisa menurunkan biaya logistik (logistic cost) sekitar 4-5% dalam lima tahun ke depan.

"Saya yakin sekali, berdasarkan simulasi yang kami bikin, kalau ini terjadi, logistic cost kita akan turun 4-5% dalam lima tahun mendatang," ungkap Dirut PT Pelindo II (IPC) Elvyn G Masassya, di sela peringatan HUT Pelindo II (IPC) Ke-27 di Jakarta, Jumat (6/12) malam.

 

Berdasarkan data yang diperoleh Investor Daily, biaya logistik di Indonesia paling mahal di kawasan Asean, yakni mencapai sekitar 24% terhadap produk domestik bruto (PDB), dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai 20%, Thailand 15%, Malaysia 13%, dan Singapura 8%. Sementara itu, berdasarkan data Logistic Performance Index World Bank pada 2018, kinerja logistik Indonesia bercokol di peringkat 46, lebih rendah dibanding Malaysia di posisi 41, Vietnam 39, Thailand 32, dan Singapura di peringkat 7.

Elvyn menjabarkan, salah satu fungsi utama (main function) pelabuhan adalah bagaimana agar Indonesia ke depan punya daya saing. Sedangkan daya saing akan meningkat jika logistic cost bisa diturunkan dan rendah. "Dalam rangka mencapai logistic cost rendah, pelabuhan harus sebagai trade facilitator. Pelabuhan bukan hanya sebagai pelabuhan, tapi dia bisa mendukung perdagangan," bebernya.

Menurut Elvyn, sebagai trade facilitator, pelabuhan pun harus dibuat terintegrasi dengan kawasan industri, sehingga distribusi barang dari kawasan industri lebih murah. Pelabuhan juga mesti terintegrasi dengan pelayaran, sehingga kapal-kapal yang membawa barang menjadi lebih gampang terhubung (linked) dengan pelabuhan tersebut.

"Nah, semua itu tadi baru akan terjadi kalau kita menerapkan konsep pelabuhan sebagai trade facilitator, di mana pemilik barang, pengelola transportasi, pelabuhan, dan pemilik kapal ada dalam satu platform. Platform inilah yang kita sebut sebagai trade facilitator, atau market place," jelasnya.

Dengan cara tersebut, semua pengguna jasa, apakah eksportir maupun importir akan mendapatkan kebutuhannya dengan secara cepat dan lebih transparan. Mereka pun membutuhkan kapal, pergudangan, dan transportasi di satu pelabuhan.

Jika semua itu bisa dilakukan, lanjut dia, logistic cost Indonesia akan bisa turun dan produk-produk Indonesia akan punya daya saing lebih tinggi. Karena, biaya ekspornya lebih murah, lebih cepat sampai, dan lebih mudah dimonitor dari sejak dikirimkan sampai ke tempat tujuan.

Dirut PT Pelindo II  (IPC) Elvyn G. Masassya. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Dirut PT Pelindo II (IPC) Elvyn G. Masassya. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

"Nah, saya pikir ini akan menjadi relevan, kalau konsep ini diterapkan kepada seluruh Pelindo. Artinya, Pelindo yang sekarang tidak dipisahkan lagi berdasarkan regionalnya, tapi berdasarkan fungsi-fungsinya," tuturnya.

Ke depan, idealnya pun hanya ada satu Pelindo sebagai perusahaan BUMN pengelola pelabuhan di Indonesia. Kemudian, operasi perusahaan sesuai bidangnya, yakni peti kemas, nonpeti kemas, penyediaan peralatan, penyediaan IT, dan sebagainya, tapi dalam satu kepemilikan Pelindo.

"Kalau dalam satu kepemilikan, maka pemilik atau holding ini bisa membuat strategi untuk seluruhnya, bisa memiliki kekuatan keuangan yang lebih memadai, dan pada akhirnya, ada satu standardisasi untuk seluruh pelabuhan di Indonesia," tambah Elvyn.

Dia yakin, adanya standardisasi, kekuatan keuangan, dan ada sistem opersional yang baik dalam manajemen kepelabuhanan di Tanah Air akan meningkatkan daya saing Indonesia. Pada akhirnya, logistic cost Indonesia juga akan lebih murah.

Tak Mudah

Elvyn mengakui, konsep pelabuhan di Indonesia sebagai trade facilitator atau market place tersebut tidak akan mudah diwujudkan. Setidaknya butuh waktu 3-5 tahun ke depan untuk mencapainya dengan upaya yang sungguh-sungguh dan tak pernah menyerah.

Alasannya, karena sistem tersebut harus diperjuangkan secara utuh dan harus bisa diterima dan dijalankan oleh semua pelaku dalam ekosistem. "Dan, agar pelaku memahami itu, dia mungkin harus melakukan experience (pengalaman). Dan, experince ini kan tidak sekejap, tapi butuh setidaknya 3-5 tahun," ujar dia.

Elvyn menyampaikan, di bisnis industri pelabuhan, experience akan menjadi fakta yang dirasakan. Sebagai contoh, misalnya dulu, Indonesia ekspor barang dari Semarang ke Amerika lewat Singapura.

"Nah, lalu, kita coba lewat Jakarta, lebih murah mana, ekspor lewat Singapura, atau Jakarta? Ternyata, kalau experince lebih murah lewat Jakarta, tentu dia akan terus lewat Jakarta," imbuhnya.

Begitu juga, lanjut dia, dengan konsep trade facilitator. Jika belum mencoba, pelaku usaha tentu belum tahu. Tapi, kalau sudah mencoba dan lebih menguntungkan, hal tersebut akan berdampak kepada ekosistem secara menyeluruh.

"Dan saya yakin, inilah sebenarnya konsep mengembangkan maritim Indonesia, yaitu me-linked antara kawasan industri, pelabuhan, dan pelayaran dalam trilogi maritim di mana sistemnya adalah trade facilitator," ucapnya.

Kesepahaman

Elvyn G Masassya, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero)
Elvyn G Masassya, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero)

Namun, Elvyn berpendapat, yang paling utama adalah perlunya kesepahaman pemikiran dari regulator dan para pelaku pengguna jasa dalam menjadikan pelabuhan sebagai trade facilitator. Selain itu, dibutuhkan usaha ekstra keras (effort) untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman yang sama.

"Saya yakin, kalau regulator, player, para pengguna jasa, meyakini sebagai konsep dan dilaksanakan secara konsisten, disiplin, ekspektasi Indonesia menjadi poros maritim dunia, itu bukan mimpi," tutur dia.

Elvyn mengaku, konsep itu secara prinsip sudah didiskusikan dengan Bappenas. Bappenas juga sudah memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tapi, untuk mengeksekusinya, tak cukup hanya dengan Bappenas dan butuh dukungan kementerian lain.

"Ada kementerian-kementerian lain yang harus bersedia untuk memahami, atau mang-accept ini, ataukah Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, dan lain sebagainya," pungkas dia.

Kemenhub Dukung

Dihubungi terpisah, Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cris Kuntadi menyampaikan, Kemenhub mendukung penuh visi Pelindo II menjadi trade facilitator. Dengan demikian, BUMN tersebut dinilai bisa lebih aktif dalam menarik perusahaan pelayaran sampai dengan mendorong munculnya barang-barang yang dikirimkan via pelabuhan.

"Kalau port operator masanya sudah lewat dan saya harus apresiasi Pelindo II karena memiliki pemikiran yang out of the box. Walaupun bisnisnya bisnis pelabuhan tapi dia tidak sekadar sebagai operator pelabuhan tapi sampai pada fasilitasi terkait perdagangan," terang Cris Kuntadi saat dihubungi Investor Daily, Sabtu (7/12).

Menurut Cris, dengan peran sebagai trade facilitator, Pelindo II akan turut berkontribusi bukan hanya lalu lintas barang di pelabuhan, tapi juga berupaya mengembangkan industri-industri di sekitar lingkup usahanya sehingga dapat memacu pertumbuhan distribusi barang melalui pelabuhan.

"Kemudian, cakupannya dia tak hanya sempit di lingkungan sekitar pelabuhan dia, tapi menjangkau luas. Misalnya, ada barang apa di negara lain yang bisa dimanfaatkan oleh kita dan barang apa yang ada di kita yang bisa diekspor ke negara lain. Ini tugas sebagai trade facilitator," sebut Cris.

Cris menilai, dengan menjadi trade facilitator, Pelindo II diyakini mampu berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik. Pasalnya, sebagai trade facilitator, Pelindo II akan mendorong kenaikan lalu lintas barang yang ditopang pula dengan efisiensi dan efektivitas alur logistik yang terintegrasi.

"Itu bukanlah visi yang ngawang-ngawang dan sangat mungkin sekali direalisasikan. Pelindo II juga dengan sistematisasi serta otomatisasi yang dilakukan mampu untuk memudahkan pelanggannya untuk berinteraksi dengan Pelindo II," sebut Cris.

Namun demikian, Cris mengingatkan agar Pelindo II menyiapkan rencana strategis yang baik dalam mewujudkan visi trade facilitator. Selain itu, Pelindo II perlu memperbaiki akses dari dan ke pelabuhan, terutama Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Cris, akses Pelabuhan Tanjung Priok bisa dikembangkan dengan semakin mengoptimalkan moda transportasi perkeretaapian atapun pemanfaatan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL).

"Kemenhub tentu mendukung dengan melakukan perbaikan regulasi sehingga memudahkan orang untuk berbisnis. Namun, tentu kami akan tetap melakukan pengawasan agar Pelindo II tetap menjalankan fungsinya sebagai operator pelabuhan dengan baik," terang Cris.

Carmelita Hartoto, Presiden Direktur PT Andhika Lines. Foto: Investor Daily/IST
Carmelita Hartoto, Presiden Direktur PT Andhika Lines. Foto: Investor Daily/IST

Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto meminta, konsep trade facilitator yang digadang-gadang Pelindo II perlu dijelaskan lebih detail kepada para perusahaan pelayaran. Pasalnya, konsep tersebut merupakan hal yang baru terutama bagi para pelaku pelayaran. "Kalau ini memang memudahkan, teman-teman tentu akan welcome," papar Carmelita.

Selain itu, terang Carmelita, dengan penjabaran yang lebih detail, pihaknya juga akan lebih bisa menakar apakah peran Pelindo II menjadi trade facilitator bisa turut menurunkan biaya logistik.

"Kalau untuk menurunkan biaya logistik perlu dijabarkan karena biaya logistik itu adanya bukan di sisi pelabuhan saja. Banyak hal lainnya yang membuat biaya logistik kita tinggi," sebut Carmelita.

Perlu Dibuktikan

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai, hal-hal yang disampaikan oleh Dirut Pelindo II tersebut perlu dibuktikan secara detail. “Hal ini perlu dibuktikan secara detail dalam program tahunan sampai lima tahun. Sebab, hal ini memerlukan koordinasi yang konsisten dengan beberapa instansi terkait dan stakeholder,” kata dia.

Mengenai potensi Indonesia bisa menurunkan biaya logistik 4-5% dalam lima tahun ke depan, Yugi menilai hal itu bisa tercapai.

Dia juga menjelaskan, upaya yang harus dilakukan agar salah satu fungsi utama (main function) dari pelabuhan agar Indonesia ke depan punya daya saing adalah dengan menekan logistic cost. Selain itu, adanya simplifikasi aturan dengan menggunakan IT System sehingga pelaku usaha lebih punya kepastian baik waktu maupun port dues.

Yugi juga sepakat dengan idealnya hanya ada satu Pelindo sebagai perusahaan BUMN pengelola pelabuhan di Indonesia. "Saya setuju, SOP (standard operating procedure) jelas memutus mata rantai birokrasi dan mengurangi anak-anak perusahaan. Dengan demikian terjadi efisiensi dan otomatis logistic cost bisa ditekan," jelas dia.

Sementara itu, menurut Saut Gurning, potensi penurunan logistic cost 4-5% dalam lima tahun dapat dicapai walau cenderung tidak terlalu progresif sesuai dengan ekspektasi berbagai pihak yang berkepentingan, apalagi di tengah situasi untuk memperbaiki daya saing komoditas nasional untuk orientasi ekspor. Termasuk daya saing perdagangan domestik Indonesia terhadap serbuan komoditas internasional.

Pengamat pelabuhan Saut Gurning. Foto: twitter.com
Pengamat pelabuhan Saut Gurning. Foto: twitter.com

Saut menjelaskan, dalam struktur komponen biaya dan waktu logistik nasional khususnya untuk operasi logistik lewat laut (logistik maritim), komponen biaya pelabuhan (akumulasi pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar) berkontribusi sekitar 20% terhadap biaya logistik barang. Sementara pelayaran (forward dan backward) mengambil porsi sekitar 30%.

“Sedangkan yang terbesar adalah komponen biaya angkutan darat baik di wilayah sumber barang, plus wilayah sumber destinasi barang mencapai 50%. Jadi rasionya pelabuhan, pelayaran, dan darat adalah 2:3:5. Struktur komponen ini berbeda untuk parameter waktu logistik (lead-time) yaitu 5:3:2,” jelas dia kepada Investor Daily, Sabtu (7/12).

Berkaitan dengan keinginan IPC untuk bertransformasi dari peran operator pelabuhan menjadi trade facilitator, menurut Saut Gurning, hal itu baik dan futuristik. Namun tentu relatif sulit untuk direalisasikan. Hingga saat ini, secara regional belum ada bukti empiris yang menunjukkan success story hal itu.

Saut menjelaskan, memang sudah ada beberapa pelabuhan besar yang memulai dengan peran fasilitator, misalnya di Singapura dengan tagline innovating hub. Atau sejumlah pelabuhan di Tiongkok dengan strategi keterlibatan dalam pasar perdagangan dan keuangan (seperti di Tianjin atau Shanghai). Namun, keduanya cenderung masih tidak terlalu ekspansif melakukan fungsi trade facilitator-nya.(th/jn)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA