Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wali Kota Bogor Bima Arya usai rapat koordinasi Forkompinda di Balai Kota Bogor, Selasa (10/8/2021)

Wali Kota Bogor Bima Arya usai rapat koordinasi Forkompinda di Balai Kota Bogor, Selasa (10/8/2021)

Pembatasan Belanja Pegawai Beratkan Pemda

Rabu, 6 April 2022 | 21:15 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menilai, penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang membatasi belanja pegawai menjadi 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan memberatkan kinerja pemerintah daerah (pemda).

Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto mengatakan, bila melihat data yang ada, alokasi belanja pegawai paling besar adalah gaji dan tunjangan tenaga kesehatan serta guru. Padahal, jumlah guru dan tenaga kesehatan belum proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

“Jadi, pembatasan ini menyebabkan kepala daerah mengalami kesulitan untuk menambah jumlah guru dan tenaga kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” kata dia dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (6/4).

Bima mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada, banyak daerah dengan jumlah belanja pegawai di atas 30%. Untuk mengurangi alokasi belanja pegawai harus dilakukan secara bertahap.

“Kalaupun tahapan itu dilakukan, memerlukan waktu cukup lama, mungkin paling cepat 20 tahun agar bisa terjadi,” kata Bima.

Selain itu, anggaran infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari DAU dan DBH akan sangat menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran ke belanja urusan pemerintahan lainnya. Saat ini, pemda sudah memiliki kewajiban menganggarkan belanja pendidikan minimal 20%.

Catatan lain, untuk penerapan UU HKPD yaitu mewajibkan belanja pendidikan 20%, kesehatan 10%, ditambah lagi infrastruktur 40% turut memberatkan pemerintah daerah. Bima mengatakan, anggaran infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil akan sangat menyulitkan pemerintah daerah. “Ruang gerak bagi inovasi daerah khususnya hal-hal yang sifatnya pengembangan potensi daerah menjadi jauh lebih berkurang,” ucap Bima.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Hasan mengatakan, dari hasil kunjungan ke lapangan pihaknya menemukan belanja pemerintah daerah sebagian besar dipakai untuk belanja rutin. Bahkan, ada yang sampai 60-70% dana APBD terkuras untuk kegiatan administrasi dan kepegawaian. Dengan demikian, untuk membangun pemerintah daerah sangat memerlukan suntikan dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Oleh karena itu, dia menilai UU HKPD membatasi belanja pegawai.

“Memang ini memberatkan kepala daerah. Tetapi, kalau tidak dimulai, sampai kapan model belanja 60-70% dialokasikan untuk kegiatan rutin,” ucap Marwan dalam kesempatan yang sama. 

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN