Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi investasi: Foto: newsklikpositif.com

Ilustrasi investasi: Foto: newsklikpositif.com

Pemberian Izin Berbasis Risiko Tetap Membutuhkan Peran Pemda

Senin, 6 Juli 2020 | 09:30 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Bobby Hamzar Rafinus mengatakan meskipun sudah ada sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) pemerintah pusat tetap membutuhkan peran pemerintah daerah (Pemda). Khususunya untuk untuk permohonan investasi.

Untuk perizinan berbasis risiko membutuhkan perizinan lintas pihak baik pemerintah pusat maupun daerah. Karena perizinan ini memiliki tiga tingkatan dari risiko rendah, menengah sampai tinggi.

Dalam mengurus perizinan ini tidak hanya diperlukan Nomor induk Berusaha tetapi juga komitmen untuk memenuhi standar dan persyaratan izin yang diperlukan.

“Diharapkan pemerintah daerah secara aktif bisa menyampaikan notifikasi melalui OSS. Selama ini salah satu kendalanya adalah notifikasi dari pemerintah daerah relatif rendah,” ucap Bobby dalam diskusi virtual di Jakarta belum lama ini.

Bobby mengungkapkan pihaknya juga sedang merancang desain pengawasan daerah. Dalam hal ini fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan diubah untuk disinergikan dengan peran inspektorat daerah.

Dengan adanya OSS maka sebagian besar perizinan akan dialihkan melalui mekansime otomatis  Nantinya semua pengawas perizinan daerah ini akan dijadikan sebagai bagian dari inspektorat daerah.

“Kami sedang mengupayakan agar semua pengawas perizinan daerah ini menjadi bagian dari inspektorata daerah. Sehingga jenjang karir lebih jelas dan terjaid rotasi dinamis,” ucapnya.

Dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja pemerintah sedang berupaya mengurangi banyaknya regulasi yang sering menjadi penghambat investasi.Menurutnya masih terdapat sejumlah kendala dalam peningkatan investasi di domestik.

“Apa yang kita tuju dalam RUU cipta kerja khususunya kluster administrasi pemerintah yang terkait percepatan pelayanan dan perizinan berusaha,” ucap Bobby dalam diskusi virtual di Jakarta belum lama ini.

Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB). Dalam dua tahun terakhir Indonesia masih tertapah di posisi 73. Padahal Joko Widodo menargetkan Indonesia bisa berada di posisi 40. Salah satu  langkah yang dilakukan untuk menaikan peringkat Indonesia adalah memudahkan pengurusan perizinan berbasis risiko.

“Kami ingin memperbaiki hal tersebut dengan melanjutkan penyederhanaan perizinan,” tutur Bobby.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN