Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Pemberian Jaminan Korban PHK Masuk dalam Omnibus Law

Arnoldus Kristianus, Senin, 30 Desember 2019 | 14:27 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan skema kebijakan baru bidang ketenagakerjaan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Skema baru ini terkait dengan unemployment benefit yaitu fasilitas jaminan untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema ini akan menjadi bagian dari fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. “Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan hanya memberikan unemployment benefit untuk jaminan hari tua dan meninggal. Sekarang, kami tambahkan jaminan kehilangan pekerjaan,” ujar Airlangga di kantornya, Jumat (27/12) malam.

Pemerintah, lanjut dia, melalui omnibus law akan melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk tenaga kerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan, mendapatkan benefit berupa upah lanjutan enam bulan, kemudian akan ada pelatihan, kemudian ada job placement atau penempatan lapangan kerja kembali.

“Dia bisa mendapatkan cash benefit dalam bentuk pembayaran gaji enam bulan, karena dia sudah membayar iuran. Besarnya iuran sedang ditentukan. Setelah itu dia mendapatkan pelatihan dan dapat pekerjaan baru,” ucap Airlangga.

Pada saat yang sama, pemerintah juga akan menjalankan Program Kartu Prakerja. Program ini diberikan untuk tenaga kerja yang sedang mencari kerja. Program Kartu Prakerja akan segera diluncurkan dan dijalankan pada 2020. “Jadi, ada dua langkah yang disiapkan pemerintah. Satu melalui SJSN BPJS ketenagakerjaan, kedua Kartu Prakerja,” ucap Airlangga.

Dua upaya ini, kata dia, menjadi langkah sinkronisasi langkah penyerapan jumlah tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, akan memakai skema SJSN BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja yang belum menjadi peserta akan menggunakan Program Kartu Prakerja.

Menuru Airlangga, untuk Program Kartu Prakerja akan dibiayai melalui APBN, sedangkan program unemployment benefit ini dilakukan melalui iuran yang dibayarkan lewat BPJS Ketenagakerjaan.

“Dua duanya kita tangkap, harus ada keseimbagngan. Jangan sampai pemerintah punya program untuk yang tidak bekerja, tetapi yang sudah bekerja tidak terlindungi. Jadi, semua pihak terlindungi,” pungkas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menargetkan omnibus law yang terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan dapat dibahas di DPR pada Januari 2020.

"Kami akan selesaikan dan akan masukkan pada Januari (2020). Kebetulan Prolegnas (program legislasi nasional) tertunda pengesahannya kemarin, maka setelah prolegnas, seminggu setelah DPR bersidang maka kami akan mengajukan rencana UU Omnimbus law Cipta Lapangan Kerja dan ketentuan-ketentuan Perpajakan," kata Yasonna.

Istilah omnibus law pertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Istilah omnibus law berasal dari omnibus bill yaitu UU yang mencakup berbagai isu atau topik.

"UU Cipta Lapangan Kerja didesain memang menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya; perlindunggan UMKM, mendorong pertumbuhan UMKM, mendorong pertumbuhan investasi, mendorong ekspor, seluruh ketentuan-ketentuan yang menyangkut," ungkap Yasonna seperti dikutip Antara.

Ada 11 bidang besar dalam omnibus law yang menyangkut 74 UU yang harus dilihat satu per satu. "Dan telah kami selesaikan identifikasi mana yang menghambat dan kami perbaiki. Kami harapkan akhir tahun ini sudah selesai," tutur Yasonna.

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA