Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Mengantisipasi Dampak Covid-19

Pemberian Subsidi Listrik dan Bansos Diperpanjang

Triyan Pangastuti, Senin, 18 Mei 2020 | 17:00 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akhirnya memperpanjang pemberian subsidi listrik dan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu di Tanah Air. Kebijakan tersebut diperpanjang masing-masing hingga September dan Desember 2020 karena melihat pandemi Covid-19 dan dampaknya yang belum berlalu.  

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memperpanjang waktu pemberian listrik gratis untuk golongan 450 volt ampere (VA) dan pemberian diskon  50% bagi pengguna listrik berdaya 900 VA hingga enam bulan ke depan, atau sampai September 2020.

“Tadinya, pemerintah menetapkan pemberian subsidi listrik hanya berlaku tiga bulan, yakni dari April hingga Juni 2020, dan, kami perpanjang hingga September,”ujar dia, dalam media briefing di Jakarta, Senin (18/5).

Karena itu, pemerintah pun akhirnya menambah anggaran bagi listrik 450 VA yang digratiskan bagi 24 juta rumah tangga dan diskon 50% bagi 7,2 juta rumah tangga. Total anggaran yang awalnya sudah mencapai Rp 58,29 triliun pun ditingkatkn menjadi Rp 61,4 triliun.

Selain diskon tarif listrik yang diperpanjang, pemerintah memperpanjang program bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako di wilayah Jabodetabek dan lainnya. Awalnya, program ini hanya dijadwalkan tiga bulan dari periode April hingga Juni, dan diperpanjang hingga akhir Desember 2020. 

Langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisasi dampak Covid-19 yang menekan tingkat konsumsi masyarakat. “Dengan perpanjangan ini, maka mereka bisa tetap menjaga konsumsi di level basic,” jelasnya.

Pada awalnya, bansos  di Jabodetabek diberikan berupa sembako selama tiga bulan sejak April hingga Juni senilai Rp 600 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan warga yang tinggal di non-Jabodetabek juga menerima bansos tunai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.

Karena adanya perpanjangan waktu pemberian bansos, pemerintah pun mengubah nominal anggaran. Anggaran untuk bansos tunai non-Jabodetabek diubah menjadi Rp 32,4 triliun dari sebelumnya Rp 16,2 triliun. Sedangkan anggaran bansos sembako naik menjadi Rp 6,8 triliun dari sebelumnya Rp 3,4 triliun.  

“Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp 300.000 per bulan dari yang tadinya Rp 600.000 per bulan," tambah Sri Mulyani.

Selanjutnya, anggaran bansos sembako di Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun dan bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun dan Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Untuk mengurangi tekanan hidup masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai dukungan mulai dari program keluarga harapan (PKH) yang anggarannya mencapai Rp 37,4 triliun, Kartu Sembako dengan anggaran Rp 43,6 triliun, serta anggaran pembebasan dan diskon listrik mencapai Rp 61,69 triliun.

Dorong Konsumsi

Menurut Sri Mulyani, dengan mempertimbangkan berbagai dampak Covid-19, pemerintah mendesain pemulihan ekonomi dari sisi demand dan suplai, khsususnya untuk mendorong konsumsi masyarakat agar tidak semakin merosot.

Hal itu bukanlah subtitusi melainkan menahan kemerosotan daya beli lebih lanjut, sehingga konsumsi bisa terjaga dan dipenuhi, terutama untuk kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau dari konsumsi, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk subsidi bansos, terutama masyarakat miskin dan rentan secara luas, dengan tujuan agar konsumsi tak merosot. Makanya, dalam betnuk sembako, tarif dasar listrik, keluarga harapan, dan tunai maupun sembako,” kata dia.

Menkeu juga menyampaikan, pihaknya masih mendesain bagaimana revitaslisasi konsumsi masyarakat apabila nanti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah mulai dikurangi. Hal ini dengan asumsi adanya perkembangan penularan Covid-19 yang mulai bisa dikendalikan.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN