Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata

Pembiayaan Modal untuk LPI akan Dilanjutkan di 2021

Sabtu, 19 Desember 2020 | 04:30 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan menyatakan akan memberikan sisa modal untuk pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di tahun 2020. Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan dana Rp 75 triliun untuk pendirian LPI.

“Soal modal tahun ini Insya Allah dianggarkan Rp 15 triliun. Sisanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) akan dipenuhi pada 2021,” ucap Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta dalam acara Bincang Bareng DJKN yang berlangsung secara virtual, Jumat (18/12).

Isa mengatakan penyerahan sisa modal untuk LPI diambilkan oleh beberapa sumber seperti APBN 2021 dan aset lain milik negara seperti saham BUMN melalui skema inbreng maupun sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan.

“BMN juga bisa seperti tanah dan bangunan juga bisa. Tanah dan bangunan mungkin tidak terlalu penuhi  minat investor tapi kalau saham BUMN bisa jadi mereka berminat juga kalau bisa ikut investasi di situ,” ucap Isa.

Pemerintah telah mengeluarkan tiga PP sebagai payung hukum LPI dengan dua PP di antaranya mengatur terkait modal LPI yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 dan PP Nomor 74 Tahun 2020. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI yang menjelaskan modal awal LPI sebesar Rp15 triliun adalah bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.

Sementara PP Nomor 74 Tahun 2020 menyebutkan modal LPI secara keseluruhan adalah Rp 75 triliun dengan penyetoran modal awal Rp15 triliun sehingga ini menunjukkan masih terdapat Rp 60 triliun sisa modal yang akan diserahkan pemerintah tahun depan.

Menurutnya pemerintah melihat LPI sebagai kendaraan investasi jangka panjang sehingga pihaknya tidak akan mengukur kerugian atau keuntungan LPI dalam jangka pendek. Karena ini lembaga investasi tentu ada berbagai risiko yang mungkin terjadi termasuk terjadinya kerugian. Namun pemerintah tetap berupaya agar portofolio ini bisa menghasilkan keuntungan.

Pemerintah tetap akan menyiapkan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian yang salah satunya melalui pemilihan Dewan Direktur dengan orang yang berkompeten dan  memiliki reputasi baik. LPI dipersiapkan dengan cermat dan baik sehingga kita bisa mencegah terjadinya kerugian.

“Orang yang dipilih jadi dewan direktur memang betul-betul orang yang punya pengalaman bagus, reputasi bagus, mekanisme pemilihan tempat berinvestasi dipilih dengan cermat sehingga kita bisa mencegah terjadinya kerugian,” tutur Isa.

Isa mengatakan LPI dapat beroperasi pada kuartal I tahun depan yang dimulai dengan menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) sedangkan kegiatan investasi diperkirakan berlangsung mulai kuartal II.

“Semakin cepat semakin baik, kami berharap punya aliran dana masuk untuk investasi ke Indonesia tahun depan,” katanya.

Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST
Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat hadirnya LPI akan menghadirkan nuansa baru terhadap pengelolaan investasi di Indonesia. LPI diyakini juga akan menambah alternatif pembiayaan investasi di dalam negeri.

Namun pemerintah juga harus bersikap waspada terhadap dana asing yang masuk. Menurut Yusuf diperlukan investigasi awal atau telisik lebih mendalam mengenai asal investasi asing yang masuk. Pemerintah juga harus mempertimbangkan agar melakukan pembatasan dana dari lembaga tertentu. Apalagi bila lembaga tersebut memiliki rekam jejak yang buruk misalnya dikaitkan dengan pencucian uang dan upaya penghindaran pajak.

“Oleh karena itu, sebelum menerima dana, diperlukan semacam filter awal yang melihat bahwa dana ini adalah dana yang aman dan tidak berpotensi menimbulkan polemik di kemudian hari,” ucap Yusuf ketika dihubungi pada Jumat (18/12).

Yusuf berpendapat ada sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam operasional LPI nanti. Pertama  bagaimana LPI memutuskan instrumen investasi yang digunakan. Jangan hanya  ditempatkan pada satu instrumen investasi 

“Sebaiknya ditaruh pada instrumen investasi yang beragam tidak terpusat pada investasi tertentu misalnya hanay terpusat di pasar keuangan saja tentunya bukan pilihan yang bijak,” ucap Yusuf.

Kedua yaitu pemerinta harus memilih orang yang tepat dalam posisi direksi dari LPI ini. Ketiga yaitu memilih audi yang tepat, dari kabar yang beredar menyatakan bahwa pemerintah akan melibatkan auditor independen dari luar negeri.

“Tetapi karena dana yang dikelola ini berkaitan dengan negara saya kira kolaborasi audit dari pemerintah dan dari luar menjadi penting . Sehingga transparansi pengelolaan dana bisa menjadi lebih baik,” kata Yusuf.

Airlangga Hartarto. Foto: IST
Airlangga Hartarto. Foto: IST

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan LPI berfungsi mengelola investasi, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah ini akan membantu optimalisasi nilai investasi pemerintah dengan meningkatkan alternatif pembiayaan melalui investasi langsung, sekaligus mendorong perbaikan iklim investasi.

“Pembiayaan alternatif yang disediakan juga dapat digunakan untuk mendorong pendanaan pada proyek infrastruktur, sesuai dengan arah kebijakan ke depan”, ucap Airlangga.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN