Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

Pemda Didorong untuk Perkuat Data Komoditas Penyumbang Inflasi

Rabu, 14 September 2022 | 21:00 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat data terkait komoditas penyumbang inflasi. Hal ini dilakukan agar daerah bisa mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi.

“Diharapkan kabupaten/kota menguasai semua data detail sehingga tentu ada faktor pengendalian yang bisa mengakibatkan pada peningkatan angka kemiskinan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Agustus) 2022 sebesar 3,63% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 4,69%.

Airlangga menuturkan, inflasi Indonesia yang sebesar 4,69% termasuk masih terjaga karena transmisi inflasi impor bisa ditahan lewat subsidi. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan memperhatikan komoditas-komoditas yang mendorong terjadinya inflasi.

“Beberapa komoditas yaitu bawang, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging dan khusus yang di administered price adalah tarif angkutan,” tutur Airlangga.

Pemerintah melakukan langkah-langkah extra effort menjaga stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Pertama yaitu memperluas kerja sama antardaerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/ defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Kedua yaitu melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders.

Ketiga, memanfaatkan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Keempat, menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan Dana ALokasi Khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Kelima, mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan (misalnya cabai) untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Keenam yaitu menyusun neraca komoditas pangan strategis oleh seluruh pemerintah daerah.

Ketujuh, memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen(misalnya cold storage) terutama di daerah sentra produksi. Kedelapan yaitu memperkuat sinergi TPIP-TPID melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk mempercepat stabilisasi harga.

“Dalam empat bulan ini betul-betul kita akan menghadapi target-target inflasi yang secara nasional kita menargetkan untuk pangan di bawah 5%, karena sundulan inflasi dari sektor energi itu bisa 1,6% sampai 2%. Jadi kita harus berhati-hati dan sundulan langsung selalu ke sektor transportasi. Ini yang diminta untuk terus diikuti oleh seluruh tim baik pusat maupun daerah,” kata Airlangga.

Di Atas Inflasi Nasional

Airlangga mengatakan ada 27 provinsi berada di atas inflasi nasional (yoy) pada Agustus 2022. Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Jambi lalu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Bangka Belitung, Aceh, Sulawesi Tengah. Sedangkan ini adalah provinsi yang berada di bawah nasional adalah Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Papua Barat.

Presiden Joko Widodo telah mengundang kepala daerah dari 27 provinsi tersebut ke istana agar melengkapi data komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di masing-masing daerah. “Ini yang diminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar seluruh komoditas ini di-tracking dan diikuti,” ucap Airlangga.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, hampir semua daerah mengalami kenaikan harga inflasi pangan yang bergejolak. Kenaikan tarif angkutan harus dikendalikan melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Sementara itu inflasi inti masih di angka 3%.

“Dengan demikian, pengendalian inflasi pangan bergejolak dan inflasi administered price menjadi kunci agar kita bisa mensejahterakan rakyat sehingga tidak menurunkan daya beli,” kata Perry.

Menurut dia, pemerintah dan seluruh otoritas terkait harus melakukan upaya antisipasi terhadap dampak rambatan dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan tarif solar, Pertalite, dan Pertamax dikhawatirkan berdampak pada sektor transportasi, hingga pangan.

“Dampak selanjutnya kepada harga-harga makanan yang lain akan mempengaruhi daya beli harus dikendalikan, (agar) inflasi inti yang 3% itu tidak ikut merambat naik. Hal ini yang harus kita putuskan untuk bergotong-royong bersama dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga berbagai pihak,” kata Perry.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com