Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
E-money. Foto ilustrasi: IST

E-money. Foto ilustrasi: IST

Pemda Harus Terapkan Transaksi Nontunai di Setiap Kegiatan

Kamis, 18 Juli 2019 | 14:35 WIB

BATAM, investor.id- Kementerian Dalam Negeri kembali menegaskan agar seluruh pemerintah daerah menerapkan transaksi nontunai dalam setiap kegiatan pemerintahan.

"Transaksi nontunai harus diimplementasikan di setiap transaksi, ini menjadi kebutuhan dan tuntutan revolusi industri 4.0," kata Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Transaksi Nontunai se-Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Pada masa kini, kata dia, semuanya dikendalikan telepon selular dari mana saja dan kapan saja. Karenanya pemerkntah daerah harus menyesuaikan diri.

"Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina otonomi daerah bertanggung jawab mendorong transaksi nontunai agar diimplememtasikan di seluruh pemda," kata dia, seperti dilansir Antara.

Sesuai dengan UU no.23 tahun 2014, pengelolaan keuangan daerah harus tertib, transparan dan bertanggung jawab.

Ia juga percaya, penggunaan nontunai membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

"Semua pelayanan dimonitor dan perkembangannya dari detik ke detik," kata dia.

Sebetulnya, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran agar seluruh pemda menerapkan transaksi nontunai paling lambat 1 januari 2018.

Dengan begitu, semestinya saat ini tidak ada lagi transaksi tunai di daerah. Tapi karena masih ada kendala dan permasalahan, maka kebijakan itu belum dijalankan sepenuhnya.

"Kendala banyak. Pada bank, pemda dan pada masyarakatnya," kata Agus.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam implementasi nontunai karena tingginya presensi penggunaan uang tunai di daerah. Kalau tidak pegang uang fisik rasanya kurang puas.

Kemudian, masih banyak daerah belum memiliki payung hukum berupa Perda dan peraturan kepala daerah.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan pemda juga terbatas, begitu juga infrastruktur seperti listrik, koneksi internet dan ketersediaan data center. (gr)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA