Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Luhut Binsar Pandjaitan. Sumber: BSTV

Luhut Binsar Pandjaitan. Sumber: BSTV

Pemerintah akan Bentuk Tim Finalisasi Ibu Kota Negara

Arnoldus Kristianus, Sabtu, 8 Februari 2020 | 15:58 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk melakukan finalisasi penyiapan ibu kota negara (IKN) baru. Tim khusus ini akan berisi sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga terkait, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Kami membentuk tim untuk memfinalisasi masalah penyiapan ibu kota baru. Sudah banyak data tim. Ini yang akan melakukan finalisasi data,” ucap Luhut usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2).

Ia mengatakan tim tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua Bappenas Suharso Monoarfa. Tim bertugas mengelola semua data dari pemangku kepentingan terkait rencana penetapan lokasi ibu kota negara.

“Semua data, sudah banyak, jadi jangan terlalu banyak sumber, biar satu,” ucap Luhut.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, saat ini penyiapan lahan ibu kota negara telah disiapkan dalam tiga tahapan. Tahap pertama lahan yang direncanakan masuk ke kawasan ibu kota mencapai 256 ribu hektare dan sisanya 400 ribu hektare pada tahap kedua dan ketiga.

“Intinya sebagian besar adalah tanah negara bekas hutan. Itu tidak ada masalah. Kalau tanah masyarakat nanti kami akan lihat,” ucap Sofyan.

Ia mengatakan, pembebasan lahan yang bukan milik pemerintah akan mengacu pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. “Misalnya, di tempat tertentu di jalan raya ada tanah masyarakat yang bukan tanah negara, nanti itu barangkali akan dipindahkan ke tempat lain,” kata Sofyan.

Sebelumnya, Suharso mengatakan pemerintah akan mengubah 43 regulasi untuk dijadikan landasan hukum dalam proses pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Regulasi tersebut akan dibaurkan melalui metode omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang (UU) sebagai payung hukum baru.

“Untuk mengubah UU dalam memindahkan sebuah IKN bukan perkara yang sepele. Modal pertama yang harus kita pastikan adalah kedudukan legalnya,” ucap Suharso.

Sebanyak 43 regulasi yang akan direvisi untuk menciptakan landasan hukum pemindahan ibu kota negara tersebut meliputi undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan menteri (permen).

Adapun dalam 43 regulasi tersebut di antaranya terdapat 14 undang-undang yang terkait pengaturan kedudukan IKN, batas wilayah, bentuk dan susunan pemerintahan, kawasan khusus pemerintah, penataan ruang, lingkungan hidup, serta sistem penanggulangan kebencanaan.

“Ada 14 pemetaan UU tapi ada juga UU yang tidak masuk misalnya UU mengenai kehutanan, UU Sumber Daya Air yang baru itu juga ada mengenai pasal yang bagaimana nanti kita kaji dulu. Tapi, kita sudah menyisir UU yang ada di 43 regulasi,” ucap Suharso.   

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN