Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tax Amnesty. Foto Ilustrasi: vibiznews.com

Tax Amnesty. Foto Ilustrasi: vibiznews.com

Pemerintah akan Gelar Program Tax Amnesty Jilid II

Kamis, 20 Mei 2021 | 11:45 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah memberikan sinyal untuk kembali menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty). Rencananya, tax amnesty jilid II tersebut masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan sejumlah poin yang akan dimasukkan dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No 6/1983 tentang KUP. Revisi RUU KUP akan mencakup sejumlah aturan perpajakan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), cukai, hingga pengampunan pajak.

Gagasan untuk kembali melaksanakan pengampunan pajak muncul karena penerimaan pajak merosot akibat dunia usaha dan masyarakat tertekan pandemi Covid-19.

“Itu yang diatur memang ada di dalamnya PPN, PPh orang pribadi, pengurangan tarif PPh badan, PPnBM, UU Cukai, pajak carbon, lalu ada terkait dengan pengampunan pajak. Hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR,” ujar Airlangga dalam Halal Bihalal dengan Media, Rabu (19/5/2021).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: IST
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: IST

Untuk membahas RUU KUP, kata Airlangga, Presiden Jokowi juga sudah berkirim surat ke DPR RI dengan tujuan agar beleid tersebut segera dibahas.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Baleg DPR RI Supratman Adi Atgas kepada Beritasatu di Tashkent, Rabu (19/5) mengaku /2021) belum membaca surat Presiden Joko Widodo tentang tax amnesty (TA) jilid II.

“Yang saya tahu, pemerintahbaru mengajukan amendemen Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan di situ hanya ada sunset policy. Bagus juga kalau ada tax amnesty kedua. Hanya saya belum tahu, apakah itu bisa diakomodasi di RUU KUP yang tengah dibahas,” kata Supratman.

Jika pemerintah serius menggulirkan TA II, kata Supratman, sebaiknya targetnya bukan repatriasi aset dari luar negeri, melainkan pengampunan pajak kepada seluruh wajib pajak (WP), dalam dan luar negeri. Ajak semua WP untuk mendeklarasikan kekayaan, kewajiban pajak yang tertunggak, dan berikan pengampunan. Berikan jaminan bahwa keterbukaan soal kekayaan dan pajak tidak lagi diutak-atik-atik setelah TA II.

“Ukuran sukses TA II jangan lagi repatriasi, melainkan pajak yang bisa diterima pemerintah dan ke depan, beban para pelaku usaha lebih ringan untuk melakukan kegiatan usaha. Harus jelas bahwa tujuannya adalah penerimaan pajak dan akselerasi kegiatan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” tegas Supratman.

Tax amnesty pertama kali diselenggarakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2016 lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program tersebut digelar selama periode Juli 2016 hingga Maret 2017. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan tax amnesty jilid I (TA I) mencapai Rp 135 triliun atau terealisasi 81,81% dari target Rp 165 triliun.

Target dan realisasi penerimaan pajak selama periode amnesti 2016 & 2017
Target dan realisasi penerimaan pajak selama periode amnesti 2016 & 2017

Sedangkan deklarasi harta mencapai Rp 4.707 triliun dari target Rp 4.000 triliun atau terealisasi 117,67%. Adapun dari target penar ikan dana luar negeri (repatriasi) sebesar Rp 1.000 triliun, realisasinya hanya 14,7% atau senilai Rp 147 triliun.

Jumlah peserta yang mengikuti TA I sebanyak 974.058 pelaporan Surat Pernyataan Harta (SPH) dari 921.744 wajib pajak. Tahun 2020, saat pandemi Covid-19 mulai menghantam ekonomi dalam negeri, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.070 triliun, atau hanya mencapai 89,3% dari outlook sejumlah Rp 1.198,8 triliun.

Artinya, shortfall penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp 128,8 triliun. Tahun ini, outlook penerimaan pajak diskenariokan sebesar Rp 1.229,6 triliun. Realisasinya hingga kuartal I-2021 baru sebesar Rp 228,1 triliun atau minus 5,6% year on year (yoy).

Timbulkan Kekecewaan

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengungkapkan bahwa wacana tax amnesty jilid II (TA II) tidak tepat dilaksanakan saat ini karena berpotensi memengaruhi kepercayaan bagi wajib pajak yang patuh. Pembayar pajak yang patuh (honest tax payer) akan kecewa karena tidak diuntungkan dari kebijakan ini, sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan pajak di masa yang akan datang.

“Selain kecewa, pembayar pajak yang jujur juga takut bahwa pendapatan negara yang hilang akibat tax amnesty akan menjadi beban pajak untuk mereka di masa yang akan datang,” jelasnya saat dihubungi Investor Daily, Rabu (19/5).

Dengan demikian, hal ini berpotensi mendorong para pembayar pajak yang jujur untuk ikut melakukan pengemplangan. Anis mengingatkan TA jilid I yang memiliki tiga sasaran utama. Pertama, kebijakan ini untuk menambah pendapatan perpajakan guna menutup defisit anggaran. Kedua, kebijakan ini dapat menarik dana dari luar negeri.

Ketiga, TA I diharapkan dapat memperluas basis perpajakan di Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan tax ratio. Menurut dia, pemerintah menargetkan tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 165 Triliun dari kebijakan TA I. Namun, realisasinya hanya mendapat uang tebusan Rp 135 triliun atau sebesar 81% dari target.

Realisasi amnesti pajak di Indonesia
Realisasi amnesti pajak di Indonesia

Anis menyatakan, pemerintah selalu menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak penting untuk menarik dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Pada awalnya, pemerintah menyebut terdapat Rp 11.000 triliun dana yang tersimpan di luar negeri. Angka ini kemudian diturunkan, mendekati perkiraan Bank Dunia, yaitu sebesar Rp 4.000 triliun.

“Tetapi justru data terakhir menunjukkan bahwa dana repatriasi hanya mencapai Rp 147 Triliun, atau 4% dari potensi yang ada. Hal itu disebabkan olehsejumlah hal. Pertama, waktu yang diperlukan untuk mencairkan aset yang berbentuk fisik. Kedua, tarif repatriasi dan deklarasi luar negeri hanya selisih 1-2%. Hal tersebut menjadi insentif seseorang untuk sekadar mendeklarasikan asetnya di luar negeri, tanpa perlu membawa dana tersebut kembali ke Indonesia,” ungkapnya.

Anis juga menekankan bahwa penelitian empiris menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty tidak akan berpengaruh besar terhadap kenaikan tax ratio. Atas dasar itu, Anis mengingatkan pemerintah agar wacana TA Jilid II jangan sampai membuat rakyat kecil tercederai dengan rasa keadilan.

“Sebagaimana pernah terjadi pada mayoritas masyarakat yang patuh membayar pajak, yang seolah diabaikan dengan kebijakan tax amnesty pertama tahun 2016 lalu,” kata dia.

Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST
Ekonom Center of Reform of Economics (CORE)

Berpendapat senada, ekonom Center of Reform of Economics (CORE), Yusuf Rendy menilai wacana atau TA jilid II bertolak belakang dengan pelaksanaan TA I. Pasalnya terdapat perubahan pola umum, yakni tax amnesty seharusnya dilakukan satu kali ataupun seharusnya dilakukan dengan jarak yang cukup jauh antara pelaksanaan TA I ke TA II.

Saat pelaksanaan TA jilid I, pemerintah berkomitmen bahwa kebijakan pengampunan pajak hanya akan dilakukan satu kali. TA jilid I dilakukan melalui tiga periode, yakni 28 Juni 2016 hingga 30 September 2016, 1 Oktober 2016 hingga  31 Desember 2016, serta 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.

Yusuf berpendapat, jika TA II bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi, pemerintah mestinya dapat memberikan insentif pajak dan sebenarnya juga sudah dilakukan.

Adapun jika tujuannya untuk menambah penerimaan pajak, pemerintah sebaiknya menaikkan tarif tertinggi PPh atau menjalankan program multarif PPN. Yusuf menyebut bahwa wacana TA jilid II berpotensi mereduksi tujuan dari TA. Sebab, wajib pajak akan berpikir tidakperlu disiplin dalam membayar, toh nanti ada TA jilid berikutnya.

Tarif Pajak PPh OP

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: IST
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: IST

Sementara itu, Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan se gera mengubah tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dalam pembahasan RUU KUP yang sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

Kendati begitu, Airlangga enggan menjelaskan lebih detail terkait tarif perubahan tarif PPh OP, apakah akan diturunkan atau dinaikkan. Saat ini, tarif PPh OP tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pasal 17 UU 36/2008 tersebut, ada empat lapisan tarif progresif PPh OP. Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu satuan, maka PPh_ akan dikenakan sebesar 5%.

Kedua, di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15%. Ketiga, di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25%. Keempat, di atas Rp 500 juta tarif pajak penghasilan orang pribadi senilai 30%. Sedangkan menyangkut rencana perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), kata Airlangga, nantinya akan dibuat lebih fleksibel dan luas cakupannya. Saat ini, tarif PPN berlaku tarif tunggal sebesar 10%.

Airlangga memastikan bahwa pembahasan skema kenaikan tarif PPN akan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

“Presiden sudah kirim surat ke DPR untuk pembahasan ini. Pada prinsipnya pemerintah tetap memperhatikan situasi perekonomian nasional,” ujar Airlangga.

Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, otoritas pajak tengah mengkaji dua skema perubahan tarif PPN. Pertama, tetap diberlakukan tarif tunggal sehingga pemerintah cukup dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP). Tarif PPN bisa dinaikkan menjadi maksimal 15%, dari posisi saat ini 10%. Skema kedua adalah multitarif PPN.

Skema ini telah dianut oleh beberapa negara seperti Turki, Spayol, dan Italia. Jika opsi ini yang dipilih, pemerintah harus merevisi UU 42 Tahun 2009.

Penjualan Mobil Melejit 227%

Pemerintah menggulirkan kebijakan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah ( PPnBM) untuk mobil baru mulai Maret 2021. Foto: Beritasatuphoto/Joanito De Saojoao
Pemerintah menggulirkan kebijakan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah ( PPnBM) untuk mobil baru Maret-Mei 2021. Foto: Beritasatuphoto/Joanito De Saojoao

Pada kesempatan ini, Airlangga Hartarto juga menginformasikan peningkatan signifkan penjualan mobil pada April 2021, yakni melonjak 227% secara tahunan (yoy). Hal itu merupakan dampak diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 100%.

Ia menilai, dampak insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) terhadap penjualan mobil langsung terasa sejak mulai berlaku pada Maret 2021. Hingga 11 Mei 2021, realisasi pemanfaatan insentif PPnBM DTP baru sekitar Rp 90 miliar, atau setara 2,6% dari pagu Rp 3,46 triliun. Insentif PPnBM DTP ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 31/ PMK.010/2021. Beleid itu mengatur pemberian insentif pajak kepada empat jenis mobil.

Pertama, mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder hingga 1.500 cc.

Kedua, kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) dan berkapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Untuk dua jenis kendaraan ini, insentif berlaku dalam tiga tahap, yakni diskon 100% dari PPnBM terutang untuk masa pajak April hingga Mei 2021, diskon 50% pada Juni hingga Agustus 2021, dan diskon 25% untuk September hingga Desember 2021.

Ketiga, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentifnya terdiri atas dua tahap, yakni diskon PPnBM 50% untuk masa pajak April hingga Agustus 2021 dan diskon 25% pada September hingga Desember 2021.

Keempat, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem dua gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentif diberikan dalam dua tahap, yakni diskon 25% pada April hingga Agustus 2021 dan diskon 12,5% pada September hingga Desember 2021. (pd/tk/hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN