Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan pers insentif sektor otomotif dan perumahan, Senin (1/3/2021). Sumber: BSTV

Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan pers insentif sektor otomotif dan perumahan, Senin (1/3/2021). Sumber: BSTV

Pemerintah akan Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional

Selasa, 2 Maret 2021 | 05:51 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah di tahun ini untuk membuat lompatan (jump start)atau memulai kembali aktivitas ekonomi setelah mengalami penurunan ekonomi tahun 2020.

“Pertumbuhan ekonomi  sudah disampaikan Menko Perekonomian, sudah mulai pulih masih perlu didorong terutama kuartal I. Ini berarti tidak hanya fokus untuk membuat dunia usaha survive tetapi juga pulih dan bisa berjalan, oleh karena itu stimulus yang dilakukan pemerintah baik dari sisi permintaan terutama masyarakat itu sangat penting,”tuturnya dalam konferensi pers, Senin (1/3).

Bahkan APBN menjadi instrumen fiskal yang bekerja keras untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi.  Hal ini tercermin dari belanja APBN yang terakselerasi di awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sedikit update realisasi APBN dalam 2 bulan sudah lakukan belanja Rp 266,7 triliun , kenaikan belanja 9,7% dari total alokasi yang dibelanjakan Rp 2.750 triliun atau tumbuh 11,7%. dalam hal ini APBN kita bekerja luar biasa, dari Januari sudah melakukan kenaikan belanja. Untuk belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 169,7 triliun  tumbuh 10,9 atau hampir 11% dan TKDD tumbuh 12,2% dengan tujuan untuk mendorong terus dari sisi belanja pemerintah,”ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah memberikan dukungan perlindungan sosial kelompok 40% terbawah, sementara itu kelas menengah dan kelas menengah atas peningkatan konsumsinya akan tergantung dari kepercayaan terhadap penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah dan program vaksinasi.

Dengan demikian, ia berharap seluruh kelompok masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi secara normal namun tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga kegiatan ekonomi ekonomi dapat kembali pulih disertai permintaan yang meningkat.

“Di sisi lain pemerintah gunakan instrumen APBN untuk dorong konsumsi masyarakat dan dunia usaha. Karena itu APBN bekerja untuk mendorong masyarakat pulih dan melindungi masyarakat dan mendorong dunia pulih dan menciptakan demand dengan belanja,”katanya.

Adapun untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 699,43 triliun atau naik sebesar 21% dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp 579,78 triliun.  Dengan rincian untuk anggaran kesehatan Rp 176,30 triliun, perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, program prioritas sebesar Rp 122,44 triliun.

Kemudian dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp 184,83 triliun dan terakhir insentif usaha sebesar Rp 58,46 triliun.

Lebih lanjut, Menurut Sri konsumsi rumah tangga hingga akhir 2020 menunjukkan arah perbaikan. Program Perlindungan Sosial menurutnya efektif menahan penurunan konsumsi, khususnya untuk kebutuhan dasar rumah tangga 50% terbawah.

Oleh karena itu, di awal tahun 2021, menurutnya aktivitas konsumsi rumah tangga juga terus membaik, namun memang masih di bawah tingkat potensialnya.

“Aktivitas perdagangan ritel mulai menunjukkan peningkatan di awal tahun. Namun, level kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi masih belum pulih sepenuhnya. Kalau kita lihat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih di level 84,85,” ujarnya.

Di tahun ini, lanjut Menkeu, konsumsi rumah tangga akan terus didorong secara lebih menyeluruh, termasuk optimalisasi daya beli masyarakat kelas menengah.

“Daya beli masyarakat, terutama yang kelompok bawah kita dukung dengan bansos, dan yang di kelas menengah kita berikan dalam bentuk insentif, antara lain insentif PPnBM kendaraan bermotor dan PPN sektor perumahan,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menilai kelompok kelas menengah atas cenderung menabung dan menahan belanja yang tercermin dari data jumlah nilai tabungan berdasarkan tiering.

Sebagai informasi bahwa terjadi peningkatan jumlah tabungan masyarakat yakni  jumlah tabungan kurang dari Rp 100 juta pertumbuhannya di tahun lalu mencapai 8,1%, tabungan sekitar Rp 100 juta hingga Rp 500 juta memiliki pertumbuhan tabungan 8,4%. Kemudian untuk tabungan Rp 500 juta hingga Rp 1 Miliar pertumbuhan tabungannya mencapai 8,6%.

Sementara itu tabungan Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar, memiliki pertumbuhan tabungan mencapai 9,3%, tabungan sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar memiliki pertumbuhan tabungan 5,3%. Peningkatan tertinggi pada tabungan diatas Rp 5 miliar kenaikannya hingga 14,2%.

“Konsumsi rumah tangga,  perlu didorong termasuk optimalkan daya beli masyarakatnya terutama kelompok  menengah, dorongan perlu karena perubahan saldo rata-rata per tier simpanan tunjukkan kelompok yang ada dana besar meningkat, sedangkan dana kecil menurun. Berarti kelompok menengah atas ada saldo tapi tidak melakukan aktivitas ekonomi atau konsumsi karena itu terus melakukan agar seluruh komponen konsumsi mulai bergerak”jelasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN