Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan paparan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Jakarta, Senin (9/3/2020). Adapun kerja sama tersebut merupakan standarisasi kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR). Foto: SP/Ruht Semiono

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan paparan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Jakarta, Senin (9/3/2020). Adapun kerja sama tersebut merupakan standarisasi kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR). Foto: SP/Ruht Semiono

Pemerintah akan Pastikan Pembayaran THR Tetap Berjalan 

Arnoldus Kristianus, Minggu, 5 April 2020 | 23:16 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan tetap dibayarkan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan, meskipun saat ini terjadi pandemi Virus Korona Baru atau Covid 19. Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) akan memberikan keringanan kewajiban pajak bagi perusahaan yang terdampak Covid-19.

"THR merupakan bagian dari pendapatan nonupah. THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada buruh paling tidak tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, pekan lalu.

Besaran THR diberikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ia menekankan, pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. "Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administrasi," ucap Ida.

Bila pengusaha kesulitan membayar THR, maka dapat ditempuh mekanisme dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut. Misalnya, perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Kedua, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat ditangguhkan pembayarannya pada jangka waktu tertentu yang disepakati.

"Apabila jangka waktu penahapan atau penundaan yang disepakati telah berakhir, namun perusahaan tidak membayar THR, maka perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan," ucap Ida.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan kepada perusahaan swasta bahwa mereka tetap wajib membayar tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan meski Virus Korona Baru atau Covid-19 tengah mewabah.

“Presiden Joko Widodo juga membahas terkait dengan kesiapan sektor usaha membayar THR dan ini diingatkan kepada swasta, THR itu berdasarkan undang-undang diwajibkan. Kementerian Ketenagakerjaan akan mempersiapkan hal-hal terkait THR,” kata Airlangga dalam telekonferensi pers usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (2/4).

Ia menambahkan, pemerintah sudah memberikan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha melalui landasan hukum Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Stimulus sebesar Rp 405,1 triliun akan dikucurkan pemerintah untuk menambah anggaran dalam APBN 2020 bagi penanganan dampak Covid-19.

Dia juga mengatakan, pemerintah memperluas cakupan stimulus fiskal yang sebelumnya hanya diberikan kepada dunia usaha di sektor industri pengolahan. Stimulus fiskal di industri pengolahan yang dimaksud Airlangga, antara lain, adalah pembayaran oleh pemerintah terkait pajak penghasilan (Pph) pasal 21 untuk pekerja dengan penghasilan sampai dengan Rp 200 juta per tahun.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN