Menu
Sign in
@ Contact
Search
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata. Foto: IST

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata. Foto: IST

Pemerintah Anggarkan Subsidi Energi Rp 338 Triliun Tahun Depan

Selasa, 20 September 2022 | 23:48 WIB

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Banggar DPR RI menyetujui anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan sebesar Rp 338 triliun. Jumlah itu terdiri atas subsidi energi Rp 212 triliun dan kompensasi Rp 126 triliun.

Namun, Kemenkeu mengusulkan penambahan anggaran kompensasi Rp 1,5 triliun seiring perubahan asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS. Jika disetujui Banggar DPR RI, anggaran kompensasi naik menjadi Rp 127,7 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi energi 2023 mencapai Rp 339,7 triliun.

Jumlah itu lebih tinggi dari usulan dalam Nota Keuangan 2023 sebesar Rp 336,7 triliun, namun lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar Rp 502 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan, asumsi nilai tukar rupiah 2023 berubah dari Rp 14.750 menjadi Rp 14.800 per dolar AS. Itu sebabnya, Kemenkeu mengusulkan tambahan anggaran khusus kompensasi energi Rp 1,5 triliun. Adapun subsidi energi Rp 212 triliun meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 21,5 triliun, LPG tabung 3 kg sebesar Rp 117,8 triliun, dan alokasi subsidi listrik Rp 72,6 triliun.

Isa menyatakan, anggaran subsidi energi menyedot 72,02% dari total subsidi tahun depan sebesar Rp 298,5 triliun. Jumlah itu naik 1,4% dibandingkan subsidi tahun ini yang mencapai Rp 208,9 triliun.

"Kebijakan subsidi tahun depan akan melanjutkan subsidi selisih harga minyak tanah dan Solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan," kata dalam Rapat Panja B bersama Banggar DPR RI, Selasa (20/9).

Dia mengatakan, pemerintah juga akan melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan social, sedangkan subsidi listrik akan diarahkan agar tepat sasaran dengan diselaraskan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, anggaran subsidi nonenergi tahun depan mencapai Rp 86,6 triliun. Perinciannya, subsidi pupuk sebesar Rp 25,3 triliun, subsidi public service obligation (PSO) Rp 7,8 triliun, subsidi bunga Rp 45,6 triliun, dan subsidi pajak mencapai Rp 7,9 triliun.

"Subsidi 2023 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung petani, UMKM, dan dunia usaha pada umumnya," ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Made Arya mengatakan, terdapat tiga faktor yang dapat memengaruhi anggaran kompensasi energi. Pertama pergerakan harga Indonesia crude price (ICP) tahun depan, volume penjualan BBM, hingga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Ini akan kami lihat. Sekarang, kompensasi energi untuk  BBM Pertalite, sedangkan yang lain masuk subsidi," tegas dia.

Dia menjelaskan, anggaran kompensasi telah disiapkan pemerintah dalam bentuk cadangan sebesar Rp 127,7 triliun. Anggaran ini baru akan digunakan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi tahun depan.

"Sebenarnya anggaran kompensasi tidak pernah ada, karena akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian, berbeda cara menghitungnya. Kompensasi akan melihat volume yang digunakan," ucap dia.

Senada dengan Made, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan, anggaran subsidi yang telah disetujui Rp 212 triliun telah mencakup permintaan pemerintah untuk menambah anggaran Rp 1,5 triliun, seiring perubahan asumsi kurs dari semula Rp 14.750 menjadi Rp 14.800. Selain itu, ada faktor sisi inflasi yang turut berubah menjadi 3,6% dari semula 3,3%. Sementara itu, anggaran kompensasi energi dipastikan masuk dalam belanja nonkementerian dan lembaga yang dicadangkan senilai Rp 127,7 triliun.

Ketahanan Pangan

Di sisi lain, pemerintah mengusulkan anggaran untuk bidang ketahanan pangan senilai  Rp 95 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Anggaran ini naik 0,9% dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp 94,1 triliun.

"Anggaran digunakan untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan," Isa Rachmatawarta.

Dia menjelaskan, anggaran pangan secara umum meningkat, yakni untuk peningkatan produksi pangan, penyediaan dukungan produksi pangan, pengelolaan perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan bagi petani dan nelayan. Adapun dalam paparannya, di masa pandemi Covid-19, anggaran ketahanan pangan sempat mengalami penurunan cukup tajam di 2020 yakni hanya Rp 73,6 triliun dibandingkan 2019 sebesar Rp 100,2 triliun.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com