Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

IMPOR ELEKTRONIK TINGGI,

Pemerintah Belum Rencanakan Kenaikan Bea Masuk

Arnoldus Kristianus, Jumat, 23 Agustus 2019 | 21:12 WIB

JAKARTA, investor.id  –  Tingginya jumlah impor produk elektronik belum membuat pemerintah berencana untuk memberlakukan bea masuk terhadap produk elektronik. Namun pemerintah tetap mengendalikan impor sektor ini melalui instrumen fiskal yang ada.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya menjaga neraca perdagangan dilakukan dari dua sisi yaitu mendorong ekspor dan mengendalikan impor. Jika melihat neraca perdagangan bulan Juli dari sisi migas perbaikannya cukup bagus.

Defisit perdagangan elektronik terus melebar, dari US$ 6,8 miliar pada 2015 menjadi US$ 11,1 miliar pada 2018, yang menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia rekor terburuk sepanjang RI merdeka menembus US$ 8,57 miliar tahun lalu.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor komputer, barang elektronik, dan optik membengkak dari tahun ke tahun. Bila pada 2015, impor sebesar US$ 12,8 miliar, tahun 2018 menembus US$ 17,3 miliar. Sementara itu, ekspor elektronik Indonesia relatif stagnan. Ekspor tahun lalu hanya sekitar US$ 6,2 miliar, tak banyak beranjak dari tahun 2015 yang sebesar US$ 6 miliar.

Susiwijono mengatakan melihat tingginya jumlah impor elektronik pemerintah tetap menaruh perhatian serius untuk sektor ini. Khususnya yang berhubungan dengan strategi pengembangan industri dalam negeri. Untuk mengendalikan jumlah impor ada beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu melalui instrumen tarif atau bisa dengan instrumen non tarif Instrumen tarif bisa dilakukan dgn menaikkan besaran tarif bea masuk, atau besaran tarif pajak dalam rangka impor seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  Impor atau Pajak Penghasilan (PPh) Impor.

“Namun untuk melakukan langkah ini harus dengan kajian mendalam. Biasanya akan dibahas di Tim Tarif yang ada di Badan Kebijakan Fiskal  Kementerian Keuangan, serta melibatkan K/L terkait  seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian,” ucap Susiwijono ketika ditemui di Kantornya belum lama ini.

Sementara untuk instrumen Non-Tarif bisa dijalankan melalui pengaturan kebijakan larangan/pembatasan atau tata niaga impor. Misalnya denga mengenakan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau perizinan impor lain.

“Mengenai impor barang komponen elektronik yang menjadi bahan baku industri elektronik dana negeri, saya kira pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan dan upaya untuk menurunkan biaya dan percepatan layanan barang impor,” ucap Susiwijono.

Kepala Subdirektorat Informasi dan Komunikasi Ditjen Bea dan Cukai Denny Surjantoro mengatakan dari data yang dimiliki belum terjadi lonjakan impor. Tetapi pihaknya tetap melakukan monitoring secara ketat terhadap fluktuasi yang terjadi.

 “Jadi memang belum ada  pembahasan untuk meningkatkan tarif bea menaikkan bea masuk,” ucap Denny.

Research Director Core Indonesia Mohammad Faisal. Foto: coreindonesia.org
Research Director Core Indonesia Mohammad Faisal. Foto: coreindonesia.org

Direktur Eksekutif  Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia  Muhammad Faisal mengatakan upaya menaikan bea masuk terhadap produk impor harus dikaji dengan matang Jika bea masuk dinaikkan hanya untuk menurunkan jumlah impor. Konsekuesinya akan terasa pada harga produk.  Saat  ingin membeli handphone secara utuh maka harganya akan menjadi lebih mahal. Kenaikan bea masuk justru malah akan meningkatkan inflasi.

“Kalau yang dikenakan bea masuk adalah bahan baku atau bahan intermediate berarti industri dalam negeri biaya produksi meningkat, sehingga produk menjadi kurang kompetitif,” ucap Faisal.

Ia mengatakan  peningkatan impor untuk barang-barang elektronik khusunya telepon selular sudah terjadi sejak tahun 2013.Saat itu secara keseluruhan neraca perdagangan mengalami defisit sampai US$ 4,06 miliar. Melihat tingginya impor saat itu Pemerintah mencanangkan program menambah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Perusahaan perusahaan mulai membangun basis produksi dan harus melibatkan bahan baku dari dalam negeri.

“Sehingga yang tadinya hanya mengekspor untuk pasar dalam negeri. Kemudian dia meng-encourage untuk membuat pabriknya disini,” ucap Faisal.

Menurutnya setelah tahun 2014 jumlah impor menurun drastis. Tetapi TKDN nya tidak berjalan, padahal industri handphone ini termasuk dalam rantai pasok dunia. Sehingga jumlah impor bahan baku justru meningkat pesat. Saat dilihat dari perdagangan nilai defisit tidak jauh berbeda.

“Harus ada kebijakan yang mendukung untuk mendukung dia menyerap konten di dalam negeri. Sehingga bukan hanya impor barang jadi yang turun tetapi impor komponennya dan dilakukan secara konsisten,” ucap Faisal.

Ia mengatakan penguatan industri hulu dan hilir harus dilakukan untuk mengoptimalkan TKDN. Sebab industri ingin menyerap kualitas TKDN yang diserap di dalam negeri tidak sesuai dengan standar industri. Harus ada pendampingan agar supplier dalam negeri untuk bisa mmemenuhi kebutuhan industri.

“Masing masing harus ada insentifnya baik supplier maupun perusahaannya Kebjakannya harus dilakukan secara terintegrasi untuk mendorong peningkatan TKDN,” ucap Faisal.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN