Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto: Dok. Kemenkop dan UKM)

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto: Dok. Kemenkop dan UKM)

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah

Rabu, 12 Januari 2022 | 14:54 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA – Pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah yang diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat atas koperasi bermasalah. Hal ini sejalan dengan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat termasuk anggota koperasi bermasalah. Anggota satgas berasal dari lintas Kementerian/Lembaga (K/L) maupun dari aparat penegak hukum hingga masyarakat.

Sejak pandemi Covid-19 sedikitnya ada 8 koperasi bermasalah yang sedang dalam proses pelaksanaan homologasi/perjanjian perdamaian (pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico IntiSejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan yang lebih sistematis untuk memastikan putusan PKPU dijalankan secara benar. Rata-rata pelaksanaan putusan PKPU antara 2021 sampai 2026. Waktu putusan dinilai cukup panjang dan masih ada koperasi bermasalah yang belum memenuhi harapan anggota koperasi.

“Belum ada kejelasan mengenai hak-hak anggota oleh pengurus koperasi bermasalah tersebut. Untuk itu, kami membentuk satuan tugas penanganan koperasi bermasalah yang melibatkan lintas Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah pada lintas K/L terkait,” ucap Teten dalam konferensi pers secara daring, Selasa (11/1).

Teten menjelaskan, dari koperasi-koperasi yang bermasalah tersebut ditemukan permasalahan yakni beberapa koperasi kurang kooperatif dalam melaporkan perkembangan proses pelaksanaan homologasi kepada anggotanya dan ketidaksesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian.

Selain itu, ketidaksepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian, namun tetap terikat dengan perjanjian perdamaian. Serta adanya pemanggilan oleh aparat penegak hukum terhadap anggota dan pengurus yang menghambat proses perdamaian dan terhambatnya proses likuidasi aset untuk keperluan pembayaran kewajiban koperasi kepada anggota dikarenakan kondisi ekonomi akibat pandemi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ia mengatakan dibutuhkan koordinasi dan sinergi sebagai upaya penanganan koperasi bermasalah, yang dilakukan bersama-sama dengan K/L terkait, yaitu dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PPATK, dan perwakilan dari masyarakat.

Teten mengatakan, cakupan tugas dari Satgas secara umum adalah melakukan inventarisasi dan penilaian aset oleh appraisal independent (tanah, bangunan, dan lainnya seperti piutang), melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah termasuk aspek hukum, dan mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah. Kemudian, menyusun rekomendasi penanganan koperasi bermasalah, melakukan pengawasan proses tahapan pembayaran, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Ruang lingkup penugasan antara lain bahwa satgas merupakan tim ad hoc antar K/L terkait untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan koperasi bermasalah dengan tujuan mengutamakan pembayaran simpanan kecil para anggota koperasi. Anggota satgas melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing K/L terkait dan satgas berupaya untuk mengawal putusan homologasi (pasca PKPU). Dalam perkembangannya, satgas juga akan memprioritaskan pembayaran berdasarkan asset based resolution dan mendorong aparat penegak hukum untuk mendahulukan proses homologasi (perdata) dan menunda proses pidana (ultimum remedium).

“Di sisi lain, satgas mendorong anggota koperasi yang tidak setuju terhadap perdamaian untuk tetap mengikuti proses homologasi dan memprioritaskan pembayaran kepada anggota koperasi dengan simpanan kecil,” ucap Teten.

Ketua Satgas Agus Santoso mengatakan, pihaknya membentuk tiga tim yaitu tim verifikasi anggota dan simpanan anggota, tim verifikasi aset, dan tim hukum untuk menangani koperasi bermasalah. Pendekatan satgas adalah mengawal koperasi yang sudah PKPU. Bila ada dugaan tindak pidana maak pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Dengan adanya satgas tidak ada lagi keluhan dari masyarakat pemerintah kurang melindungi masyarakat. Kami ingin agar anggota koperasi dan koperasinya itu bisa lebih terbuka dalam hal data dalam hal aset yang dimiliki karena pembayaran ini adalah aset resolution jadi dari likuidasi atau penjualan aset untuk digunakan membayar,” ucapnya.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN