Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

SUSUN ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA

Pemerintah Bentuk Tim Independen Serap Aspirasi Publik

Jumat, 20 November 2020 | 17:19 WIB
Nasori

JAKARTA, investor.id – Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan tim independen untuk menyerap masukan, tanggapan, dan usulan dari masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan, terkait dengan substansi dan muatan sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (R-perpres) sebagai aturan turunan Undang-Undangan Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keberadaan tim independen dimaksudkan agar keseluruhan RPP dan R-perpres tersebut dapat mengakomodasi seluruh aspirasi maupun masukan dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

“Pemerintah memerlukan masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku Kepentingan, agar RPP dan R-perpres turunan dari UU Cipta Kerja ini dapat benar-benar dilaksanakan dan operasional di lapangan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily, Jumat (20/11).

Menurut Airlangga, tim tersebut terdiri atas para ahli dan tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka antara lain Romly Atmasasmita, Hendardi, Satya Arinanto, Hikmahanto, Ari Kuncoro, Franky Sibarani, Agus Muharam, dan Emrus Sihombing.

Selain itu, Bomer Pasaribu, Robikin Emhas, Andi Najmi, Mukhaer Pakkanna, Airin Rachmy Diani, Made Suwandi, Asep Warlan Yusuf, San Safri Awang, Nur Hasan Ismail, Haryo Winarso, Muhammad Yamin, Budi Mulyanto, Eka Sastra, Najih Prastiyo, M Pradana Indraputra, dan Dani Setiawan.

“Pemerintah akan segera menetapkan para ahli dan tokoh nasional yang mewakili beberapa sektor utama di UU Cipta Kerja, untuk duduk di Tim Serap Aspirasi yang akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RPP dan R-perpres,” kata Airlangga.

Ia berharap, tim yang akan berkantor di kantor Kemenko Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara tersebut dalam waktu segera sudah dapat menjalankan tugasnya untuk menampung aspirasi masyarakat.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan pada 2 November 2020, pemerintah wajib menyelesaikan peraturan pelaksanaannya dalam jangka tiga bulan. Saat ini, pemerintah tengah menyusun 40 Rancangan RPP dan empat R-perpres sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN