Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
industri manufaktur

industri manufaktur

OSS AKAN DIOPTIMALKAN

Pemerintah Berharap Tak Perlu Paket Kebijakan Baru

Triyan Pangastuti, Kamis, 18 Juli 2019 | 12:33 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah akan mengoptimalkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) guna menggenjot investasi, sehingga ke depan tidak perlu membuat paket kebijakan ekonomi baru untuk mendorong investasi.  

"Kami selesaikan OSS, sekali OSS disempurnakan, otomatis selesai, tanpa membuat paket-paket baru," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, baru-baru ini.

Dia menyebut, pelaksanaan sistem OSS baik di pusat maupun daerah belum sepenuhnya mendukung kinerja investasi terutama industri manufaktur yang berbasis ekspor dan substitusi impor.

Selain itu, ada dua masalah pokok dalam pelaksanaan OSS yang belum optimal yakni terkait kementerian/lembaga belum membuat norma, standar, prosedur dan kriteria (NPSK) sebagaimana mestinya dalam menerapkan sistem ini. Jika pun daerah sudah memilikinya, namun masih belum memenuhi standar.

Padahal, NPSK itu digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam meperjelas dan mempertegas urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah, provinsi maupun kabupaten kota.

Kedua permasalahan terkait pekasanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan di tingkat pemerintah daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem OSS, sehingga menghambat proses pemberian izin usaha.

“Tapi, nyatanya belum (PTSP), sehingga waktu OSS menghubungi pemda, yaitu ke PTSP, mereka belum bisa menjawab,” ujar dia.

Oleh karena itu, Darmin menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah langkah agar perizinan di daerah dapat diserahkan ke PTSP. Namun, ia masih enggan menjelaskan langkah pastinya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut ada 353 temuan kasus dari pelaksanaan investasi yang dilaporkan yang bermasalah, namun separuh dari jumlah tersebut ia mengaku telah berhasil diselesaikan.

“Kadang kasus di pementerian daerah dan beberapa swasta, yakni ada beberapa yang sulit memang. Jadi, kami akan selesaikan, masih ada beberapa nanti kita buat rakortas khusus untuk bisa menyelesaikannya” pungks dia.

Adapun Ketua Pokja III Satuan Tugas Percepatan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi bidang Evaluasi dan Analisa Dampak Mirza Adityaswara menambahkan, pelaksanaan sistem OSS belum diterapkan secara konsisten di pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah.

Selain itu, ia menambahkan, iklim investasi di Indonesia masih menghadapi kendala. Kecepatan penerbitan izin usaha dinilai masih lambat, terutama di tingkat daerah.

Ia menyebut, hasil tersebut terpantau dalam survei BI. Hasilnya, mengurus perizinan di daerah lebih lambat dibandingkan di pusat. "Tentu ada daerah yang sudah progresif terkait perizinan, tapi secara umum perizinan di daerah masih menjadi masalah utama," ujar dia.

Mirza menambahkan, keselarasan antara daerah dengan pusat serta konsistensi dalam eksekusi juga masih menjadi tantangan. Di antaranya tentang implementasi OSS) yang seharusnya mempercepat perizinan usaha. Meski telah diterapkan di tingkat pusat, banyak daerah yang belum memanfaatkannya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN