Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi utang. Foto: Steve Buissinne (Pixabay).

Ilustrasi utang. Foto: Steve Buissinne (Pixabay).

Pemerintah Berikan Keringanan Pembayaran Utang untuk 36.283 Debitur

Jumat, 26 Februari 2021 | 22:03 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan potensi piutang negara yang dibebaskan melalui program keringanan utang mencapai Rp 1,17 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 36.283.

Upaya pembebasan utang negara dilakukan berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

“Kalau dilihat, pemetaannya mencapai ini potensi bukan target, karena kita tidak menargetkan, karena semakin besar semakin baik. Potensi yang di bawah Rp 1 miliar itu jumlah debitur atau yang mempunyai utang ke negara itu mencapai 36.283 dengan nilai piutang Rp 1,17 triliun,” ucap Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Kemenkeu Lukman Efendi dalam media briefing pada Jumat (26/2).

Program Keringanan Utang ditujukan kepada para pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana  (KPR  RS/RSS), dan perorangan  atau  badan  hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah, yang pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2020.

Kriteria debitur yang berhak yang mengikuti crash program yaitu, pertama  perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp 5 miliar. Kedua yaitu perorangan yang menerima KPR RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta.

Berikutnya adalah  perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar.

Lukman menjelaskan bila dilihat secara speisifik dari  36.283 debitur  yang dapat mengikuti program ini sebanyak 1.749 debitur dengan potensi Rp 42,4 miliar di antaranya masih aktif melakukan pembayaran, sedangkan yang menjanjikan utangnya dengan benda tidak bergerak mencapai 5.110 debitur. Namun tidak semua aktif melakukan pembayaran karena hanya ada 1.749 debitur yang aktif.

Sedangkan usia piutang negara kurang dari 1 tahun tu ada 6.237 dengan nilai Rp 173,4 miliar. 1-3 tahun ada 14.892 debitur dengan nilai Rp 283,7 miliar, dan lebih dari 3 tahun ada 15.154 debitur dengan nilai Rp 617,1 miliar.

“Ini gambaran potensinya, ini bukan target, karena ini bentuk penawasan pemerintah. makanya perlu kita sebarkan kepada seluruh debitur, agar mereka bantu. Bahwa kita punya program, jangan sampai debitur tidak tahu,” ucap Lukman.

Melalui Program Keringanan Utang dengan mekanisme crash program, para debitur dengan diberikan keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara. Keringanan tersebut antara lain pengurangan pembayaran pelunasan utang yang meliputi keringanan utang pokok, seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lain, serta tambahan keringanan utang pokok.

Besaran tarif keringanan yang diterapkan mulai dari 35% hingga 60% untuk sisa utang pokok, dengan tambahan keringanan sebesar 50% apabila lunas sampai dengan Juni 2021, 30% pada Juli sampai dengan September 2021, dan 20% pada Oktober sampai 20 Desember 2021.

Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata
Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan pemikiran awal menjalankan program ini  adalah  untuk  membereskan piutang negara denga cara efektif. Upaya menyelesaikan piutang selama ini tidak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Pihaknya  tidak berpretensi menyelesaikan semua dengan cara  cepat tetapi memilih  kelompok kriteria tertentu yang piutang negara tidak besar.

“Meskipun tidak besar tetapi ini piutang negara jadi harus  dibereskan. Hal mendasar kita ingin meningkatkan tata kelola dan ini dituangkan dalam PMK yang baru diterbitkan,“ ucap Isa.

Isa mengatakan pihaknya ingin membantu debitur yang sudah memiliki itikad baik, tetapi karena terkendala banyak hal termasuk Covid jadi tidak bisa menyelesaikan kewajiban membayar hutang. Pihak DJKN berupaya  memberikan solusi, agar debitur segera menyelesaikan kewajiban

“Semua intensi itu untuk membereskan tata kelola negara, membantu mereka (debitur) dalam konteks pandemi Covid-19. Kita sudah menuangkan pemikiran tersebut dan mendapatkan support DPR karena ada di dalam UU APBN 2021,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN