Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin Saat membuka 15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10).

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin Saat membuka 15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10).

Pemerintah Berkomitmen Perbaiki Tata Kelola Sawit

Damiana Simanjuntak, Kamis, 31 Oktober 2019 | 11:40 WIB

NUSA DUA, investor.id --Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola industri dan data lahan kelapa sawit nasional, serta memperbaiki nasib petani kelapa sawit di Tanah Air. Dengan demikian, kelapa sawit dapat terus memberikan sumbangan devisa lebih tinggi lagi.

Wapres mengatakan, kelapa sawit memberikan nilai strategis dan menjadi penyumbang devisa penting bagi Indonesia. Tahun 2018, kata dia, ekspor minyak sawit menghasilkan lebih dari Rp 270 triliun. Tingginya nilai ekspor tersebut, kata Wapres, menopang neraca perdagangn Indonesia bisa lebih baik. Hal itu, ujar Wapres, bisa terjadi karena kerja keras pelaku sektor kelapa sawit. Dimana, imbuh dia, setidaknya ada 17 juta orang Indonesia yang bergantung langsung ke sektor kelapa sawit.

"Perkebunan kelapa sawit yang pada umumnya dibangun di daerah terpencil serta minim sarana dan prasarana, telah mampu mendorong berkembangnya suatu wilayah menjadi sentra perekonomian. Hal itu, selaras dengan kebijakan nasional yang memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran dan memperkuat daerah pedesaan, untuk memperkuat kesatuan," kata Wapres Ma'aruf Amin saat meresmikan pembukaan 15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10).

Ke depan, lanjut dia, peran kelapa sawit semakin penting, menyusul permintaan yang semakin meningkat, baik untuk pemenuhan pangan dan energi secara berkelanjutan. Wapres mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018, yang menegaskan upaya-upaya peningkatan pembangunan sektor kelapa sawit. Antara lain dengan penggunaan teknologi, peremajaan kelapa sawit rakyat, perluasan pasar ekspor, hiliriasi industri, dan implementasi B20.

"Pengembangan sawit ke depan agar difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan dan daya saing. Saya minta, Kementerian Pertanian (Kementan) segera merealisasikan peremajaan sawit rakyat yang pendanaannya telah didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Target yang telah dicanangkan seluas 185 ribu hektare (ha) tahun ini, harys dapat direalisasikan. Saya minta, hal-hal yang masih mengganjal, misalnya administrasi, harus segera ," kata Ma'ruf.

Selain itu, dia mengimbau, agar dilakukan upaya sistematis untuk menangkal kampanye negatif kelapa sawit Indonesia. Salah satunya, kata Wapres, dilakukan dengan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Saya menyambut baik komitmen Gapki yang akan merealisasikan sertifikasi ISPO seluruhnya pada akhor tahun 2020. Melalui sertifikasi ISPO, diharapkan bisa mengurangi kesan negatif kelapa sawit Indonesia. Di sinilah pentingnya upaya tabayun melalui data dan fakta," kata Wapres. Selanjutnya, ujar dia, hilirisasi industri berbasis kelapa sawit harus terus dipacu.

"Pemerintah Daerah (Pemda) harus mendorong petani bermitra untuk meningkatkan produktivitas. Sementara, pemerintah juga berkomitmen menaikkan konsumsi sawit di dalam negeri dengan implementasi biodiesel. Yang sekaligus akan mengurangi impor minyak bumi," kata Wapres.

Dengan pelaksanaan wajib B20, kata dia, penggunaan minyak sawit tahun 2019 hingga saat ini sudah mencapai 4 juta ton dan diperkirakan mencapai 6,4 juta ton pada akhir tahun. Dengan pelaksanaan wajib B30 yang dijadwalkan mulai Januari 2020, ujar Wapres, konsumsi minyak sawit di dalam negeri akan bertambah sekitar 3 juta ton.

"Upaya memperkuat pasar domestik akan terus dilakukan dengan penggunaan CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) langsing untuk pembangkit PLN. Juga, untuk green gasoline dan green avtur," katanya.

Di sisi lain, Wapres mengungkapkan, telah bertemu Raja Malaysia, membahas upaya bersama memperjuangkan nasib kelapa sawit di tingkat ekspor. Termasuk, kata Wapres, di pasar Eropa.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Menko Blbidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud menambahkan, sektor kelapa sawit masih menghadapi hambatan yang kompleks dan mengkhawatirkan.

"Ini bukan hanya persoalan regulasi perdagangan, tapi yang dikhawatirkan adalah citra seolah-olah kelapa sawit adalah produk yang nggak baik. Itu yang harus terus kita perjuangkan. Pemerintah dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan diterbitkan, ingin meyakinkan dunia bahwa produk sawit Indonesia baik untuk kesehatan, tata kelola, dan sustainability," kata Musdalifah.

Salah satu kebijakan pemerintah yang juga akan diterbitkan, kata dia, Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat upaya perbaikan ISPO. Mulai dari keberadaan auditor independen yang akan melalui proses seleksi oleh BSN/ KAN, mekanisme komplain, kelompok-kelompok kerja pelaksanaan aspek-aspek terkait ISPO, dan posisi pemerintah sebagai supervisi.

Saat ini, pelaksanaan ISPO berada di bawah Kementan, melalui penyelenggaraan Komisi ISPO. Menurut Musdalifah, perbaikan pelaksanaan ISPO dilakukan berdasarkan kritik-kritik yang masuk. Dengan demikian, ISPO bisa dijadikan untuk menjamin produk sawit Indonesia di pasar.

"Sekarang sedang difinalisasi, sudah di meja Presiden, mudah-mudahan bisa ditandatangani segera oleh Bapak Presiden. (ISPO) Yang lama sudah baik, tapi ada dinamika. Bahwa, sustainability butuh traceability (ketertelusuran). Lalu, bagaimana dengan aspek tenaga kerjanya? Juga, penataan dilakukan melalui auditor independen yang akan berwenang mengeluarkan sertifikat ISPO. Ini adalah upaya kita meyakinkan bahwa sawit Indonesia bisa dikelola dengan ramah lingkungan," kata Musdalifah.

Apalagi, lanjut dia, petani sawit rakyat juga akan ditetapkan mengikuti sertifikasi ISPO, dengan fasilitas dukungan pemerintah melalui BPDPKS.

"Tapi, bukan berarti, petani diwajibkan ISPO dalam 1-2 tahun. Karena, kita juga yakin bahwa proses itu penting. Untuk petani swadaya, akan dilakukan dalam 5 tahun, memfasilitasi kebun rakyat memenuhi ISPO. Sementara itu, kami mendorong keberterimaan ISPO. Karena, kenapa tidak mau menerima ISPO? Kalau ada kritik, kami terima dan akan lakukan perbaikan-perbaikan," kata Musdalifah.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN