Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fadhil Hasan

Fadhil Hasan

SIAPKAN STIMULUS UNTUK KORPORASI

Pemerintah Bisa Membantu Lewat Perbankan

Imam Suhartadi/Nasori, (elgor)  Sabtu, 30 Mei 2020 | 12:09 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sedang menyiapkan stimulus fiskal untuk korporasi yang terkena dampak pandemi Covid-19. Paket stimulus dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja (KMK) oleh pemerintah itu nantinya akan difokuskan untuk membantu likuiditas perusahaan-perusahaan padat karya agar bisa beroperasi kembali.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu dalam diskusi Zoom With Primus dengan tema ‘Kiprah DPR saat Pandemi Covid-19’ yang ditayangkan Beritasatu TV, Jumat (29/5).

Diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu itu juga menghadirkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia Fadhil Hasan.

Sementara itu, terkait adanya usulan agar Bank Indonesia (BI) dimungkinkan untuk bisa membeli obligasi korporasi —seperti halnya bank sentral di sejumlah negara— sebagai bagian dari upaya untuk membantu dunia usaha di tengah tekanan pandemi Covid-19, ekonom Fadhil Hasan menyatakan, hal itu bukan merupakan fungsi yang dimiliki oleh BI sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

“Dan saya kira kalau itu dilakukan, kita sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, di dalam skema pemulihan ekonomi yang terutama terkait dengan likuiditas di korporasi dan perbankan, itu diatur dengan mekanisme adanya bank peserta dan bank pelaksana. Di sini sebenarnya pemerintah yang lebih berperanan di dalam membantu korporasi lewat perbankan,” papar dia.

Fadhil menambahkan, BI tidak bisa memberikan bantuan dengan langsung masuk ke sektor riil. Yang bisa dilakukan bank sentral adalah melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Selanjutnya dana hasil penjualan SBN itu oleh pemerintah disalurkan ke perbankan, yaitu melalui mekanisme bank peserta dan bank pelaksana.

“Bank peserta atau bank jangkar ini yang membantu kesulitan likuiditas debitur-debitur bank pelaksana. Jadi sifatnya B to B,” kata dia.

Namun, Fadhil memberi catatan bahwa mekanisme ini tidak akan berjalan efektif, karena bank-bank peserta sendiri kemungkinan juga mengalami kesulitan. Sehingga, sebelum mereka berpikir soal kesulitan-kesulitan yang dihadapi nasabah-nasabah bank pelaksana, maka bank peserta akan melakukan penyelamatan di lingkungannya sendiri dulu.

Perkembangan kredit perbankan
Perkembangan kredit perbankan

“Selain itu saat ini risiko itu ada di bank peserta, sehingga ini menjadi keengganan tersendiri,” tandas dia.

Oleh karena itu, Fadhil mengusulkan agar dipikirkan suatu skema lain yang lebih sederhana, tapi harus tetap governance. Dia juga menjelaskan, BI sebagai otoritas moneter melakukan stabilisasi nilai tukar dan menjaga inflasi serta upaya- upaya untuk memberikan stimulus quantitative easing (QE).

“Langkah-langkah BI sudah banyak, di antaranya mempertahankan bunga acuan BI-7DRRR di posisi 4,5%, memperpanjang tenor SBN, menambah frekuensi lelang, membeli SBN di pasar primer dan melakukan quantitative easing yang jumlahnya sekarang lebih dari Rp 500 triliun,” katanya.

Perbandingan jumlah stimulus sejumlah negara
Perbandingan jumlah stimulus sejumlah negara

Menurut dia, langkah-langkah BI sudah cukup berhasil dalam mempertahankan bunga acuan, melonggarkan giro wajib minimum (GWM), dan pembelian SBN di pasar sekunder.

“Tapi kita ketahui kebutuhan dana untuk penanganan Covid bertambah, dalam PP disebutkan Rp 405 triliun, yang Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi. Bahkan sekarang Rp 640 triliun. Sementara kapasitas fiskal terbatas,” katanya.

Dia menambahkan, otoritas moneter melalukan QE dengan membeli SBN di pasar primer sesuai aturan. Jumlahnya pun diatur sedemikian rupa agar bank sentral memiliki independensi dan tidak melakukan kebijakan yang di luar aturan undang-undang.

“Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, BI beli 25% SBN di pasar primer dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, BI dapat melakukan dukungan penanganan Covid tapi sesuai aturan yang ada,” ujar dia.

Gubernur BI Perrry Warjiyo. Sumber: BSTV
Gubernur BI Perrry Warjiyo. Sumber: BSTV

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, sejak awal tahun hingga saat ini, BI telah membeli SBN sebanyak Rp 200,25 triliun dari pasar primer dan pasar sekunder. Pembelian SBN di pasar primer atau perdana ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 .

Dia merinci, pembelian SBN tersebut terdiri atas surat utang yang dibeli BI di pasar perdana sebelum UU Nomor 2 tahun 2020 yaitu sebesar Rp 10,07 triliun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan tenor di bawah 1 tahun.

“Sebelum UU Nomor 2 Tahun 2020 BI beli SBSN dengan jangka pendek di bawah setahun. Kenapa dibolehkan? Sebab SBSN langka, BI perlu untuk ikut mengendalikan keuangan syariah seperti SukBI (Sukuk BI),” jelas dia.

Mekanisme pembelian SUN/SBN oleh BI
Mekanisme pembelian SUN/SBN oleh BI

Kemudian, setelah diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2020, BI membeli SBN sebesar Rp 23,98 triliun di pasar perdana dalam kurun waktu 21 April hingga 18 Mei, yang terdiri atas greenshoe option sebesar Rp 20,3 triliun dan private placement Rp 3,67 triliun. Kemudian SBN yang dibeli BI di pasar sekunder untuk stabilisasi pasar selama pandemi Covid-19 sebesar Rp 166,2 triliun.

Hingga Selasa (26/5), kepemilikan BI di SBN mencapai Rp 443,48 triliun. Sebagian SBN itu diperoleh bank sentral melalui pasar sekunder, sedangkan sebagian yang lain dari pasar perdana sesuai amanat Undang- Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. UU Nomor 2 Tahun 2020 adalah tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (jn)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN