Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Foto ilustrasi: SP/IST

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Foto ilustrasi: SP/IST

Pemerintah Cabut Tiga Izin Panas Bumi

Kamis, 18 Juni 2020 | 14:38 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin panas bumi untuk tiga wilayah kerja panas bumi (WKP), yakni Guci, Cisolok Cisukarame, dan Tampomas.

 

Blok panas bumi Guci di Jawa Tengah selama ini dikelola oleh PT Spring Energi Sentosa, Cisolok Cisukarame oleh PT Jabar Rekind Geothermal, dan Tampomas oleh PT Wijaya Karya Jabar Power.

 

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Ida Nurhayatin Finahari menuturkan, izin bagi ketiga perusahaan itu dicabut lantaran pihaknya tidak memperpanjang masa eksplorasi ketiga blok panas bumi tersebut. Hal ini lantaran kinerja perusahaan tidak cukup bagus.

 

“Alasannya belum ada progres yang signifikan,” kata dia kepada Investor Daily, Kamis (18/6).

 

Blok Guci awalnya akan dikembangkan dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 55 megawatt (MW), Cisolok Cisukarame 50 MW, dan Tampomas 45 MW. Pasca pemutusan izin, Ida mengakui, ketiga wilayah panas bumi ini tidak akan langsung ditawarkan kembali kepada investor.

 

“Akan dilakukan eksplorasi oleh pemerintah dulu, baru ditawarkan ke pengembang,” jelasnya.

 

Program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah, sebut dia, merupakan salah satu terobosan pemerintah agar pengembangan panas bumi lebih menarik bagi investor. Sehingga, blok panas bumi yang ditawarkan ke investor sudah dilengkapi data eksplorasi yang dikumpulkan oleh pemerintah. Dengan begitu risiko pengembangan panas bumi di hulu yang selama ini ditanggung pengembang diambil alih oleh pemerintah.

 

Selanjutnya, tambah dia, biaya eksplorasi yang telah dikucurkan oleh pemerintah tidak perlu diganti oleh pengembang panas bumi. Namun sebagai gantinya, harga listrik dari PLTP milik pengembang akan dipatok lebih rendah. Pihaknya sedang menyiapkan beleid untuk program ini.

 

Ida menambahkan, pemutusan izin bagi ketiga perusahaan tersebut tidak akan mengganggu rencana pengembangan panas bumi. Pasalnya, disetopnya pengembangan tiga blok panas bumi ini sudah dimasukkan dalam Roadmap Pengembangan Panas Bumi 2020-2030.

 

“Sehingga target [pengembangan panas bumi] tetap sesuai roadmap,” ujarnya. Mengacu roadmap tersebut, kapasitas panas bumi diproyeksikan mencapai 8.008 MW pada 2030.

 

Kapasitas terpasang PLTP nasional saat ini baru 2.130,7 MW dan ditargetkan mencapai 2.270,7 MW pada akhir tahun ini. Indonesia memiliki sumber daya panas bumi mencapai 28.508 MWe dengan cadangan sebesar 17.435 MWe.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN