Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta).4 desa tujuan wisata Indonesia. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta).4 desa tujuan wisata Indonesia. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Pemerintah Cairkan Stimulus Pariwisata Rp 3,8 Triliun

Jumat, 30 Oktober 2020 | 22:34 WIB
Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah segera menggelontorkan stimulus senilai Rp 3,8 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata yang terdampak berat akibat pandemi Covid-19. Sebanyak Rp 3,3 triliun akan diberikan dalam bentuk Hibah Pariwisata, Rp 70 miliar berupa insentif tambahan untuk membangun kepercayaan dan minat pasar, serta Rp 430 miliar insentif airlines.

“Stimulus tersebut untuk menyelamatkan industri pariwisata yang terpukul akibat pandemi, dan agar wisatawan bisa confidence untuk kembali datang ke lokasi wisata,” kata Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hari Sentosa Sungkari pada acara Hot Economy BeritasatuTV, Kamis (29/10).

Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari. Foto: twitter
Hari Sungkari. Foto: twitter

Hari Sungkari mengatakan, sebanyak Rp 3,3 triliun akan diberikan dalam bentuk Hibah Pariwisata kepada 101 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ibu kota 34 provinsi, berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15% dari total PAD tahun anggaran 2019.

Dia menerangkan, hibah pariwisata dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah. Sebesar 70% untuk usaha hotel dan restoran berdasarkan data realisasi PHPR (Pajak Hotel dan Pajak Restoran) pada 2019 di pemerintah daerah masing-masing. Serta 30% untuk daerah yang digunakan sebagai bagian dalam Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial akibat Covid-19, terutama pada sektor pariwisata. Hibah pariwisata ini akan dilaksanakan hingga Desember 2020.

“Sekarang saatnya melakukan pencairan, karena waktunya sudah mendesak. Untuk melakukan pencairan, surat permohonannya harus datang dari Pemerintah Daerah (pemda),” tegas Hari Sungkari.

Dia menambahkan, Kemenparekraf juga menyediakan anggaran khusus sebesar Rp 70 miliar untuk membangun kepercayaan pasar.

“Kami akan membantu industri dalam melakukan sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan atau Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) secara gratis. Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan bagi wisatawan untuk embali berwisata,” ungkap dia.

Stimulus pariwisata lainnya juga diberikan dalam bentuk insentif untuk maskapai penerbangan (airlines). Stimulus senilai Rp 430 miliar yang dianggarkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut, diharapkan dapat menggairahkan kembali industri penerbangan yang menjadi salah satu komponen utama dalam pemulihan industri pariwisata Tanah Air.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan stimulus pariwisata tersebut, terutama bantuan bagi industri hotel dan restoran berupa hibah pariwisata.

Hibah dalam bentuk insentif pajak melalui pemerintah daerah (pemda) tersebut, diterima paling lambat pada 23 Desember 2020. Berdasarkan Keputusan Menparekraf Nomor KM/704/PL.07.02/ M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menparekraf Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa penyaluran Hibah Pariwisata Tahap I dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling cepat bulan September 2020.

Sementara penyaluran Hibah Pariwisata tahap II dilakukan dari RKUN ke RKUD paling lama tanggal 23 Desember 2020. Pemda selanjutnya diwajibkan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata pada Kementerian Keuangan paling lambat pada 28 Februari 2021. Jika terdapat sisa dana, wajib disetorkan Kembali ke RKUN.

“Kami apresiasi dana hibah ini. Meski hanya empat bulan, tetapi sangat berarti bagi industri,” ujar dia.

Kawal Implementasi

Yusran berharap, Kemenparekraf bisa mengawal kebijakan ini sampai tahap implementasi agar program ini dapat mencapai sasaran dengan baik.

“Kami juga harapkan agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) yang bersifat rigid, sehingga jelas bagi pemda dalam mengimplementasikan kebijakan itu. Sayang kalau implementasinya dirusak oleh hal-hal yang tidak baik,” kata dia.

Untuk bisa bertahan di masa berat ini, menurut Yusran, industri perhotelan dan restoran melakukan efisiensi agar bisa bertahan.

“Karena kondisi saat ini seperti low season yang panjang. Kalau biasanya low season hanya berlangsung tiga bulan, ini sudah lebih dari tujuh bulan, dan ke depannya sepertinya masih belum berakhir,” ujar dia.

Industri hotel dan restoran, lanjut Yusran, juga melakukan strategi marketing. Meski, langkah itu diyakini tidak akan optimal selama Covid-19 masih ada. “Karena demandnya tidak ada selama Covid-19 belum hilang,” tutur dia.

SAPTA NIRWANDAR
SAPTA NIRWANDAR

Pengamat Pariwisata Sapta Nirwandar mengingatkan agar penyaluran stimulus pariwisata tidak terganjal oleh birokrasi yang rumit.

“Program ini sangat membantu untuk jangka pendek (short term). Tetapi perlu dipikirkan juga untuk penyelamatan industri pariwisata jangka menengah dan panjangnya,” tutur dia.

Dia juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan meski vaksin Covid-19 sudah diberikan. “Ini penting untuk membangun kepercayaan bagi wisatawan, terutama mengangkat citra Indonesia di mata wisatawan mancanegara (wisman),” tambah dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2020 sebanyak 3,41 juta kunjungan atau turun 68,17% dibanding periode sama tahun sebelumnya yang berjumlah 10,71 juta kunjungan. Wisman yang datang dari wilayah Timur Tengah memiliki persentase penurunan paling tinggi, yaitu sebesar 75,96% dibanding periode sama tahun sebelumnya, sedangkan wilayah Asia Selain Asean memiliki persentase penurunan paling kecil yaitu sebesar 65,00%.

Sementara menurut kebangsaan, kunjungan wisman yang datang ke Indonesia selama Januari– Agustus 2020 paling banyak berasal dari wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 791,02 ribu kunjungan (23,19%), diikuti Timor Leste sebanyak 697,33 ribu kunjungan (20,45%), Singapura 270,10 ribu kunjungan (7,92%), Australia 249,66 ribu kunjungan (7,32%), dan Tiongkok 208,50 ribu kunjungan (6,11%).

Kemenparekraf sebelumnya memperkirakan, kunjungan wisman ke Indonesia hingga akhir tahun 2020 hanya 5 juta kunjungan. Angka ini merosot 68,96% dibanding tahun 2019 yang sebanyak 16,11 juta kunjungan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN