Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ketua Dekopin Nurdin Halid

Ketua Dekopin Nurdin Halid

PERINGATAN HARI KOPERASI

Pemerintah Diingatkan Bangun Ekonomi Sesuai Konstitusi  

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:30 WIB
Kunradus Aliandu (kunradus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk mengedepankan kembali Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 seiring masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang tak berujung selama 77 tahun Indonesia merdeka. Pasalya, sistem perekonomian nasional didominasi oleh sistem kapitalisme, bukan sistem koperasi seperti diamanatkan konstitusi.

“Saya mewakili Gerakan Koperasi Indonesia menggugat negara dan pemerintah untuk meluruskan sejarah demi Indonesia hari ini dan masa depan,” tegas Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid dalam pidato berjudul ‘Meluruskan Sejarah: Gerakan Koperasi Indonesia Menggugat’ dalam rangka peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2022, Selasa (12/7).

Nurdin Halid menyebut, dua warisan sejarah yang harus dirawat dan diluruskan. Pertama, tentang perintah konstitusi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bangun usaha yang sesuai asas koperasi (kekeluargaan).

“Seperti halnya dasar negara Pancasila, Pasal 33 UUD 1945 adalah hasil kesepakatan para bapak bangsa yang diwariskan untuk dipatuhi generasi penerus hingga generasi kita hari ini,” kata Nurdin.

Kedua, tentang keputusan para tokoh koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi I pada 11-14 Juli 1947 yang menetapkan hari koperasi pada 12 Juli dan pembentukan Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal gerakan koperasi NKRI.

Dua keputusan bersejarah di Tasikmalaya itu adalah hasil kesepakatan 500 tokoh koperasi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. “Kesepakatan itu disaksikan dan direstui oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai representasi negara. Jadi, dua keputusan Kongres Koperasi I Tasikmalaya itu menjadi patokan dasar dan arah pergerakan organisasi koperasi Indonesia,” ujar Nurdin.

Untuk meluruskan dua warisan sejarah itu, Nurdin Halid menguraikan tuntutan Gerakan Koperasi Indonesia kepada negara dan pemerintah diantaranya, pertama, kembalikan Pasal 33 Ayat 1 yang asli dengan memasukkan Kata Koperasi ke dalam Batang Tubuh Pasal 33. Kalimat penjelasan ‘bangun usaha koperasi yang sesuai dengan itu ialah koperasi’ tidak dapat dipisahkan dari bunyi Ayat (1): ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.’ Gerakan Koperasi Indonesia menegaskan bahwa penghapusan ‘penjelasan Pasal 33 Ayat 1’ lewat amandemen adalah pangkal dari ketidakjelasan arah pembangunan koperasi di negeri ini.

Kedua, pemerintah dan DPR perlu segera menyusun dan menerbitkan UU Sistem Perekonomian Nasional sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Ketiadaan UU Sistem Perekonomian Nasional telah menyebabkan puluhan UU sektoral tumpang-tindih. Upaya negara (pemerintah dan DPR) menerbitkan UU Omnibus Law hanya bersifat ‘pemadam kebakaran’ atas ketumpang-tindihan itu dan samasekali tidak menyentuh substansi dari amanat Pasal 33 UUD 1945.

Baca juga: Teten: Ekosistem Kelembagaan Koperasi Harus Diperkuat

Ketiga, DPR perlu segera mengesahkan RUU Koperasi yang baru sebagai payung hukum yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam rangka pembangunan koperasi Indonesia modern. UU Nomor 25 Tahun 1992 sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kemajuan. Karena itu, RUU yang sudah dibahas oleh DPR dan pemerintah akhir 2019 agar segera disahkan.

Keempat, pembinaan terhadap koperasi oleh negara (Pemerintah dan DPR) bersifat ‘setengah hati’. Seperti anggaran Kemenkop tak sampai Rp 1 triliun untuk usaha rakyat karena uang negara untuk pemberdayaan UMKM tersebar di 17 kementerian dan lembaga. Idealnya, dana APBN untuk peningkatan usaha-usaha rakyat di akar rumput diatur dan dikendalikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Kelima, perekonomian nasional berbasis ekonomi rakyat (ekonomi kerakyatan) harus dikonsolidasikan secara sistematis, struktural, dan masif lintas sektor dengan melibatkan gerakan koperasi.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Rampung Oktober 2022

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com