Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Suasana bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Pemerintah Diminta Jaga Perdagangan Terbuka

Kamis, 13 Agustus 2020 | 20:14 WIB
Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  – Di tengah pandemi Covid-19, banyak negara mulai memberlakukan kebijakan dagang yang protektif. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, merekomendasikan pemerintah Indonesia menghindari kebijakan serupa, terutama untuk negara-negara mitra dagang utama. Menurut dia, perdagangan antarnegara  mesti tetap berjalan sehingga komoditas penting, seperti produk pangan, obat-obatan, dan peralatan medis, dapat  terus tersedia di tengah pandemi Covid-19.

“Neraca dagang penting untuk kita pantau dan imbangi. Namun, jangan sampai proteksionisme dagang menimbulkan dampak yang nantinya balik menyerang kita,” kata Pingkan dalam webminar CIPS, Kamis (13/8).

Di tengah pandemi, negara-negara di dunia menerapkan kebijakan dagang yang protektif dengan berbagai macam cara, seperti kebijakan tarif, kewajiban memiliki lisensi impor, dan syarat kebersihan sanitary and phytosanitary.

Menurut dia, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak mengikuti langkah yang sama dan mendukung perdagangan yang lebih terbuka. Dia meyakini dengan begitu pelaku usaha akan terdorong untuk berinovasi mengembangan produk dan pemasrannya.

Selain itu, Pingkan mengatakan pemerintah juga mesti menambah perjanjian dagang dengan negara-negara mitra dagang.  Dengan perjanjian dagang, menurut dia, hambatan perdagangan baik bersifat tarif maupun nontarif bisa diminimalisir.

Selain itu, perjanjian dagang juga bisa mendorong arus investasi dan kerjasama kedua negara.

“Perjanjian dagang itu sebetulnya belum cukup, masih ada hal strategis lainnya untuk mengoptimalisasi manfaat yang ada. Termasuk untuk mendorong ekspor dengan peningkatan di beberapa hal. Antara lain meningkatkan kualitas produk, branding, sistem logistik, sistem pembayaran, business matching, dan ketersediaan bahan baku yang dapat dilakukan dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” imbuh Pingkan.

Kepala Sub Direktorat Produk Agro Kementerian Perdagangan, Mila K. Bishry, mengatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19, perundingan dagang sedang sulit diselesaikan karena setiap negara tengah berfokus memulihkan perekonomian mereka.

Selain itu, dia mengatakan Indonesia masih harus meningkatkan pemanfaatan perjanjian dagang yang telah diimplementasikan.

“Dengan perjanjian dagang, tarif impor beberapa komoditas menjadi 0%. Namun, untuk mendapatkan pembebasan tarif itu, harus ada certificat of origin, kemudian lolos syarat sanitary and phytosanitary, dan terbebas dari isu lingkungan. Kita juga masih kurang peduli terhadap isu Hak Kekayaan Intelektual (Haki) yang juga bisa menghambat ekspor kita,” ucap Mila dalam kesempatang yang sama. 

Namun demikian, dia mengatakan supaya masyarakat tidak mengkhawatirkan perjanjian dagang akan membuat Indonesia kebanjiran produk impor. Pasalnya, setiap kali melakukan perundingan dagang, Kementerian Perdagangan selalu mengikutsertakan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemendag meminta kepada setiap lembaga terkait untuk mengirimkan daftar produk yang tidak akan merugikan masyarakat jika diimpor.

“Perjanjian dagang, seperti FTA dan CEPA bersifat resiprokal, saling timbal balik,” ucap dia.

Menurut EuroCham Head of Import-Export Procedures Working Group, Rachmat Hidayat, apabila indonesia terbuka pada produk impor dari suatu negara, sebaliknya negara tersebut juga akan terbuka terhadap produk asal Indonesia.

Karena itu, Indonesia tidak bisa serta merta menahan laju barang impor dari luar negeri. Hanya saja pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas produk agar berdaya saing dengan produk dari negara lain, baik ketika dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

“Sistem perizinan yang mahal, susahnya kita  melakukan investasi dan mendapatkan sumber daya, itu yang sangat berpengaruh terhadap harga dari produk kita. Contoh, kebijakan pemerintah terhadap bahan baku industri yang esensial kerap kali populis, begitu pula perizinan untuk mendirikan pabrik di beberapa daerah masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Jadi, kinerja ekspor kita secara tidak langsung ditentukan oleh kemudahan berusaha,” ucap dia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN